New Policy: KLH libatkan masyarakat adat dalam penanganan degradasi lahan

KLH Libatkan Masyarakat Adat dalam Upaya Melestarikan Lingkungan

New Policy - Dalam upaya mengatasi masalah degradasi lahan yang mengancam ekosistem Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengambil langkah strategis dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra kunci. Langkah ini bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan dan praktik lokal yang telah teruji selama berabad-abad, serta menerapkan solusi berkelanjutan guna menjaga kelestarian alam. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa keikutsertaan komunitas adat merupakan bagian dari inisiatif nasional yang lebih luas, yaitu pertobatan ekologis, sebagai respon terhadap krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Gerakan Bersama untuk Konservasi Ekosistem

Menjelang perayaan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang jatuh pada 17 Juni, KLH memperkenalkan program baru yang menekankan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. "Kami sedang mendorong langkah-langkah ini sebagai bentuk kesadaran kolektif," kata Ridho dalam wawancara di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa tindakan pemerintah tidak cukup hanya berupa kebijakan, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, masyarakat adat dianggap sebagai penjaga alam yang memiliki wawasan unik tentang pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

"Selamat Hari Penanggulangan Kerusakan Lahan. Kami berupaya menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan kearifan lokal, agar kehidupan alam tetap terjaga," ujar Ridho.

Program Penanaman Dua Miliar Pohon

Program pertobatan ekologis ini juga terkait dengan inisiatif besar KLH dalam rangka perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa krisis lingkungan saat ini memaksa manusia untuk mengubah cara pandang dan perilaku terhadap alam. "Tobat ekologis adalah perubahan fundamental, bukan sekadar penyesalan, tetapi komitmen untuk menjadi bagian dari solusi melalui tindakan nyata," tambahnya di Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6). Ia menyoroti bahwa penanaman dua miliar pohon akan menjadi bagian dari upaya memulihkan ekosistem yang rusak, serta mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kita tidak cukup hanya memahami masalah lingkungan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi melalui tindakan nyata," ujarnya.

Peran Masyarakat Adat dalam Konservasi

KLH mengadakan pertemuan awal (kick off meeting) untuk menyusun rencana jalan perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati. Acara ini diharapkan menjadi ajang untuk belajar dari masyarakat adat, yang selama ini berhasil menjaga kelestarian lingkungan secara mandiri. Ridho menyatakan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh peran aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. "Masyarakat adat adalah contoh yang menakjubkan, karena mereka telah menjaga alam sebelum Indonesia merdeka," tuturnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat adat dikenal memiliki praktik pengelolaan hutan, sungai, dan tanah yang efektif. Misalnya, mereka sering menggunakan metode pertanian berkelanjutan seperti agroforestry atau pengelolaan air tanah yang berbasis tradisi. KLH berencana memperluas pendekatan ini ke seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam rencana nasional. Pihaknya juga berharap program ini dapat menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih dalam di kalangan masyarakat umum.

Penguatan Bambu sebagai Solusi Alam

Salah satu elemen penting dalam program penanaman dua miliar pohon adalah penguatan vegetasi alam, terutama bambu. Menurut Ridho, tanaman ini memiliki peran strategis dalam menjaga tata air, mengurangi erosi tanah, serta menyerap karbon. Selain itu, bambu juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti sebagai bahan baku industri atau sumber penghidupan bagi masyarakat adat. "Bambu tidak hanya berguna bagi lingkungan, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat lokal," jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pengganti bahan bakar fosil atau bahan baku berbasis non-alam, sekaligus menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa keberhasilan gerakan lingkungan ditentukan oleh partisipasi yang konsisten, bukan hanya jumlah pohon yang ditanam. "Kami memantau partisipasi masyarakat, karena lingkungan yang lestari adalah hasil dari kolaborasi semua pihak," katanya.

Tantangan dan Harapan di Masa Depan

Menurut KLH, penanganan degradasi lahan memerlukan pendekatan holistik, yang melibatkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam hal ini, masyarakat adat diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek yang diperhatikan. "Masyarakat adat adalah pelaku utama, dan mereka harus diberdayakan agar peran mereka tetap relevan," tegas Ridho. Ia menyoroti bahwa kearifan lokal harus dihargai dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, agar tidak terabaikan.

Program penanaman dua miliar pohon juga akan didukung oleh perusahaan dan organisasi swasta. KLH berharap kerja sama ini dapat mempercepat pemulihan lahan kritis dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pihaknya sedang menyusun kerangka kerja yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta lembaga internasional. "Kami yakin, dengan melibatkan masyarakat adat, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang sukses dalam mengatasi kerusakan lingkungan," pungkas Ridho.

Perspektif Global dalam Pemulihan Ekosistem

Kebijakan KLH ini tidak hanya fokus pada skala nasional, tetapi juga berorientasi pada perspektif global. Dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam implementasi solusi berbasis alam. Ridho menegaskan bahwa penguatan bambu dan kearifan lokal merupakan bagian dari upaya global untuk menangani perubahan iklim, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. "Kita harus bergerak bersama, karena lingkungan yang terjaga adalah aset bersama," katanya.

Menurut KLH, keberhasilan program ini akan terukur dari tingkat kesadaran masyarakat dalam merawat lingkungan secara berkelanjutan. "Kami ingin menciptakan masyarakat yang aktif, bukan sekadar penonton," tambah Ridho. Dengan menekankan peran masyarakat adat, KLH berharap dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif, serta menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Acara Kick Off Meeting yang diadakan hari ini di Jakarta juga diharapkan menjadi awal dari perub