New Policy: KLH imbau pemda di Papua percepat penerapan kebijakan perubahan iklim

New Policy: KLH Dorong Papua Percepat Kebijakan Iklim dan NEK

Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah Kunci Keberhasilan

New Policy - Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara resmi mengimbau seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah Papua untuk mempercepat proses implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim serta pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Melalui keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta pada hari Selasa, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menegaskan bahwa keberhasilan upaya pengendalian perubahan iklim sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di tingkat lapangan. New Policy ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa Papua tidak tertinggal dalam agenda nasional perubahan iklim.

Menurut Irawan Asaad, keberhasilan kebijakan iklim tidak hanya ditentukan oleh regulasi di tingkat nasional, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah daerah menerjemahkannya menjadi aksi nyata. "Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya peran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional dan perangkat daerah sebagai penggerak utama di lapangan," ujar Irawan Asaad dalam pernyataannya. New Policy yang dicanangkan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Papua: Potensi dan Tantangan Perubahan Iklim

Irawan Asaad menekankan bahwa Papua memiliki peran strategis dalam pencapaian target penurunan emisi nasional. Wilayah ini memiliki kawasan hutan yang sangat luas, ekosistem mangrove dan pesisir yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami, serta kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, di balik potensi tersebut, wilayah Papua juga menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim yang semakin nyata. New Policy ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi peningkatan cuaca ekstrem, perubahan pola musim yang tidak terduga, ancaman terhadap kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut, serta tekanan berkelanjutan terhadap ekosistem hutan dan pesisir. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Papua. Dengan adanya New Policy, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan aspek perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih terstruktur.

"Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor koordinasi, fasilitator pembangunan rendah karbon, pusat pembelajaran, sekaligus penghubung antara arah kebijakan nasional dengan implementasi nyata di lapangan," kata Irawan Asaad.

Peran Ganda PPPLH Papua

Terkait hal tersebut, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis semata, tetapi juga menjadi penghubung strategis antara kebijakan nasional dengan implementasi aksi iklim di daerah. New Policy ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi PPPLH Papua untuk menjalankan fungsi ganda tersebut secara optimal. Dengan demikian, Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan iklim secara efektif.

Diseminasi Kebijakan di Sorong

Sebagai wujud komitmen tersebut, KLH telah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pemangku Kepentingan Wilayah Papua. Kegiatan yang diselenggarakan di Sorong pada tanggal 8-9 Juli 2026 ini menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan iklim nasional ke dalam aksi nyata di tingkat daerah. New Policy ini telah mendapat respons positif dari berbagai pemangku kepentingan di Papua.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Partnership for Market Implementation World Bank dan GIZ Clarity, yang memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan iklim di Papua. Melalui berbagai inisiatif seperti ini, KLH berharap dapat mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di wilayah Papua. New Policy yang diterapkan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan kelestarian lingkungan hidup.