New Policy: Riau kejar 7.000 sertifikasi halal jelang Oktober 2026
Riau Berupaya Meningkatkan Sertifikasi Halal untuk Mendukung Ekonomi Daerah
New Policy - Dalam upayanya mendorong pengembangan sektor usaha halal, Pemerintah Provinsi Riau melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah bergerak cepat untuk mencapai target sertifikasi halal sebanyak 7.000 unit sebelum berakhirnya program subsidi sertifikasi pada bulan Oktober 2026. Selama ini, program ini bertujuan membantu pelaku usaha lokal memperoleh pengakuan resmi sebagai produsen halal dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Target Sertifikasi Masih Jauh
Dilansir dari laporan terkini, hingga saat ini Kanwil Kemenag Riau telah mencapai sekitar 13.000 sertifikasi halal dari total target 20.000 unit. Angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih ada 7.000 sertifikasi yang perlu segera diproses guna memenuhi ambisi daerah dalam mendorong pertumbuhan industri halal. Percepatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi agar semua pelaku usaha dapat memanfaatkan manfaat program sebelum tenggat waktu.
"Kami berupaya mempercepat proses pemberian sertifikasi halal untuk para pengusaha, karena program ini akan berakhir bulan Oktober 2026. Dengan 13.000 sertifikasi yang telah berhasil dikeluarkan, kita masih memiliki waktu yang cukup untuk mengejar 7.000 unit sisa," kata perwakilan Kanwil Kemenag Riau dalam pernyataannya.
Langkah Strategis untuk Mencapai Target
Untuk memenuhi target sertifikasi halal tersebut, pihak terkait telah melakukan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk kementerian terkait, dinas perindustrian, dan organisasi profesi. Selain itu, program pelatihan bagi pengusaha juga ditingkatkan, agar mereka lebih memahami standar halal dan prosedur pengajuan sertifikasi. "Kita perlu memastikan bahwa seluruh sektor usaha, baik makanan, minuman, maupun produk kecantikan, termasuk dalam cakupan ini," tambah sumber.
Adapun, sektor yang paling aktif dalam mengajukan sertifikasi adalah industri makanan dan minuman. Jumlah sertifikasi di bidang ini mencapai sekitar 9.000 unit, sedangkan sektor lain seperti kosmetik dan produk pangan berbasis protein nabati masih memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan meningkatkan jumlah sertifikasi, Riau berharap dapat menarik investasi dan kerja sama dagang dengan negara-negara yang menerapkan standar halal secara ketat, seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Indonesia sendiri.
Persiapan untuk Masa Depan
Selain mempercepat proses sertifikasi, pemerintah daerah juga berencana melibatkan masyarakat dalam promosi produk halal. Berbagai kegiatan seperti pameran, bursa produk, dan kemitraan dengan komunitas lokal akan digelar untuk memperkenalkan nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari sertifikasi ini. "Kita ingin menciptakan ekosistem halal yang lebih kuat, sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehalalan produk," jelas salah satu perwakilan BPJPH.
Program sertifikasi halal gratis ini dirancang sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk mendorong ekonomi syariah. Dengan adanya sertifikasi, produk dari Riau diharapkan dapat menembus pasar internasional yang lebih luas. Pemerintah juga menyiapkan bantuan teknis dan insentif tambahan bagi pengusaha kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. "Dukungan penuh dari BPJPH dan Kanwil Kemenag menjadi kunci utama dalam mewujudkan target ini," tambah sumber.
Kebutuhan akan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan komersial, tetapi juga dengan keberlanjutan industri. Dengan memenuhi standar halal, produsen tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga memastikan produk mereka aman dan memenuhi kriteria konsumen Muslim yang semakin tumbuh. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah permohonan sertifikasi meningkat 40%, terutama dari sektor pangan dan kecantikan. Angka ini menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai menyadari manfaat dari program ini.
Di sisi lain, pemerintah provinsi tengah memperkuat kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan besar dan pengusaha lokal, untuk mengembangkan ekosistem halal yang lebih terpadu. Berbagai inisiatif seperti penyediaan fasilitas pemeriksaan, bantuan teknis, dan pengurangan birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi. "Kami juga mengajak masyarakat dan UMKM untuk aktif dalam proses ini, karena keberhasilan program bergantung pada partisipasi yang luas," imbuh perwakilan BPJPH.
Program ini memang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi waktu yang terbatas. Namun, berbagai langkah yang telah diambil membuktikan bahwa Riau memiliki komitmen kuat untuk membangun industri halal yang berkualitas. Dengan 7.000 sertifikasi yang masih perlu diperoleh, pihak terkait optimis bahwa target tersebut bisa tercapai sebelum Oktober 2026. Hal ini akan menjadi landasan untuk pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan, serta memperkuat identitas Riau sebagai daerah yang mendukung nilai-nilai keagamaan melalui inisiatif ekonominya.
Sebagai persiapan, BPJPH dan Kanwil Kemenag Riau telah menyiapkan beberapa rencana peningkatan kapasitas. Salah satunya adalah pelatihan intensif bagi pengusaha baru, serta pendampingan lebih dekat untuk pengusaha yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar. "Kami juga akan memberikan sertifikasi secara terbuka kepada pelaku usaha yang memiliki potensi besar, baik dari segi jumlah maupun kualitas produk," ujar perwakilan BPJPH.
Dengan mempercepat proses sertifikasi halal, Riau tidak hanya berupaya memenuhi target jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan dan standarisasi. Hal ini penting karena sertifikasi halal yang diberikan harus memenuhi persyaratan yang ketat untuk membangun kepercayaan konsumen. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi bagian penting dari kesuksesan program ini. "Masyarakat juga memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa produk halal di Riau benar-benar diakui secara nasional dan internasional,"