Agenda Utama: DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan
DPRD NTB Mengkritik Ketimpangan Layanan Transportasi, Mendorong Pemerataan
Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti adanya ketimpangan dalam pelayanan transportasi di sejumlah daerah, meskipun hasil makro dari Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menunjukkan perkembangan positif. Pada pertemuan yang diadakan di Gedung DPRD NTB, Mataram, beberapa hari lalu, para anggota komisi mempertanyakan apakah keberhasilan tersebut benar-benar mencerminkan keseimbangan akses layanan bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan Konektivitas Transportasi
Komisi IV menemukan bahwa meskipun rasio konektivitas secara keseluruhan telah mencapai 101,37 persen, terdapat ketimpangan signifikan antara sektor darat dan laut. Dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen masih belum mendapat layanan optimal. Fenomena ini dianggap bertentangan dengan klaim keberhasilan makro yang disampaikan Dishub.
Keselamatan dan Faktor Risiko
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), perhatian juga tertuju pada aspek keselamatan. Meskipun rasio kecelakaan mengalami penurunan, jumlah kasus kecelakaan mencapai 2.426 dengan 359 korban meninggal. Angka absolut ini membuat Komisi IV mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan, termasuk apakah penurunan tersebut berasal dari kebijakan Dishub atau hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan.
Sorotan pada Sektor Laut
Sorotan khusus juga diberikan terhadap transportasi laut, khususnya kasus blackout kapal. Meski rasio kecelakaan relatif rendah, kejadian ini dianggap sebagai sinyal penting untuk memperkuat standar kelaikan dan sistem pengawasan terhadap armada laut. Komisi IV menegaskan bahwa peningkatan pengawasan serta penerapan aturan lalu lintas harus menjadi prioritas.
Koordinasi dan Pembiayaan Infrastruktur
Pimpinan Komisi IV, Sudirsah Sujanto, mengakui bahwa kinerja Dishub patut diapresiasi secara agregatif. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh menutupi fakta ketimpangan yang dirasakan masyarakat. Dorongan utama Komisi IV adalah untuk mengarahkan kebijakan transportasi ke depan pada pemerataan layanan, peningkatan keselamatan, serta pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan.
“Kinerja harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, bukan hanya berdasarkan indikator statistik,” kata Sudirsah Sujanto.
Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap penting untuk memastikan sinergi dalam pengelolaan infrastruktur. Fokus utama adalah pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan skema pendanaannya. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah (PAD) dari sektor transportasi juga menjadi isu yang dibahas, termasuk peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal dan penerapan konsep one gate system di Teluk Nara.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengungkapkan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tidak cukup hanya dibangun di atas data statistik. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk menekan angka kecelakaan, memperkuat standar kelaikan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi. Harapan utama adalah agar kebijakan di masa depan lebih berorientasi pada keadilan akses dan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien.
