Special Plan: IKA Untirta dukung sinergi P2MI perkuat tata kelola PMI

IKA Untirta Dorong Sinergi P2MI untuk Membangun Sistem Pengelolaan PMI yang Lebih Baik

Special Plan - Jakarta – Kolaborasi antara berbagai lembaga dinilai penting untuk memastikan tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Jakarta (Untirta) sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan dukungan terhadap kerja sama lintas sektor guna memperkuat perlindungan dan kinerja PMI. Ia menekankan bahwa sinergi antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, serta IKA Untirta menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem migrasi yang lebih aman dan kompetitif.

Kemitraan untuk Meningkatkan Pelindungan PMI

Lamhot menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan akses pekerja migran Indonesia ke pasar global, sekaligus memastikan perlindungan, pelatihan, dan pendampingan yang lebih terstruktur. "Kerja sama ini adalah contoh konkret bagaimana lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bisa bersinergi mengembangkan sistem migrasi yang profesional," ujarnya dalam acara penandatanganan MoU di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, para calon pekerja migran perlu dilatih agar memenuhi standar industri dan berangkat melalui jalur resmi.

"Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luas. Tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri global dan berangkat melalui jalur terlindungi," kata Lamhot.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi peran alumni sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan kerja. "Alumni memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu generasi muda mendapatkan peluang yang lebih luas. Gerakan ini tidak boleh hanya berhenti pada dokumen, tapi harus berdampak nyata di lapangan," imbuhnya. Upaya sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meminimalkan risiko penganiayaan atau penipuan selama proses migrasi.

Kinerja P2MI dalam Penempatan PMI

Kementerian P2MI, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa jumlah layanan penempatan PMI hingga 12 Juni 2026 mencapai 433.169. Angka ini mencerminkan upaya lembaga tersebut untuk memperluas peluang kerja di luar negeri. Namun, menurut Menteri P2MI Mukhtarudin, hanya sekitar 24,51 persen dari 313.803 peluang kerja yang tersedia berhasil dimanfaatkan oleh pekerja migran. "Masih ada 236.896 peluang kerja yang terbuka. Ini adalah kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi," tambahnya.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemprov Banten, Krakatau Steel, serta IKA Untirta diarahkan untuk membangun sistem migrasi yang lebih terpadu. Tujuan utamanya adalah menyebarkan informasi peluang kerja, meningkatkan keterampilan pekerja, serta memastikan penempatan yang berkelanjutan. "Kemitraan ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan profesional bagi PMI, termasuk pelatihan berkelanjutan dan pelayanan yang lebih efisien," ujarnya.

"Masih ada 236.896 peluang kerja yang terbuka. Ini menjadi kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi," kata Mukhtarudin.

Menurut data SIP2MI per 13 Juni 2026, lima negara tujuan utama penempatan PMI adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Tantangan utama dalam penempatan tetap terjadi karena adanya praktik nonprosedural dan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO). BP3MI Banten, selama Januari hingga Mei 2026, telah menyelamatkan 572 calon pekerja migran dari penempatan ilegal melalui 297 kegiatan pencegahan. Angka ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.

Kontribusi Pemprov Banten dalam Pengembangan PMI

Pemprov Banten dianggap memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan PMI. Dalam periode 2025 hingga 12 Juni 2026, layanan penempatan PMI asal provinsi ini mencapai 5.542. Gubernur Banten Andra Soni menyambut gembira sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai kemitraan ini penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Banten di tingkat internasional.

"Kami berharap, sesuai arahan Presiden, dalam beberapa tahun ke depan dapat semakin banyak pekerja migran Indonesia asal Banten yang terlatih, terdidik, dan ditempatkan melalui mekanisme resmi," kata Gubernur Banten.

Kerja sama tersebut juga mendukung program pemerintah "SMK Go Global" yang menargetkan penempatan 500 ribu tenaga kerja terampil hingga 2029. Sektor yang diprioritaskan meliputi caregiver, welder, hospitality, perawat, dan pengemudi profesional. Lamhot Sinaga menegaskan bahwa IKA Untirta siap memberikan kontribusi melalui jaringan alumni, lembaga pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor. "Kami akan memastikan manfaat kerja sama ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik sebelum, selama, maupun setelah proses migrasi," tambahnya.

Potensi dan Tantangan di Jalur Migrasi Global

Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta, dinilai memiliki potensi besar dalam mengekspor tenaga kerja. Namun, keterampilan dan kompetensi yang tidak sesuai kebutuhan industri global tetap menjadi hambatan utama. "Dengan sinergi yang terbangun, kita bisa memastikan PMI memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional," ujar Lamhot. Ia menyoroti perlunya pendekatan holistik yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti sekolah menengah kejuruan (SMK), lembaga pelatihan, dan industri.

Sementara itu, Mukhtarudin menegaskan bahwa layanan penempatan PMI dari Banten perlu ditingkatkan kualitasnya. Ia menyebutkan bahwa provinsi ini menjadi salah satu sumber daya kerja yang potensial, tetapi masih ada kelemahan dalam pengelolaan. "Kerja sama ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada, termasuk kesenjangan akses informasi dan pengawasan di lapangan," ujarnya.

Dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut, kemitraan dengan PT Krakatau Steel diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Perusahaan tersebut, sebagai salah satu badan usaha nasional, diperkirakan bisa berperan dalam memperkuat kompetensi PMI. Lamhot Sinaga menekankan bahwa upaya ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar berhasil menciptakan ekosistem migrasi yang lebih baik.

Langkah Masa Depan untuk PMI yang Berkelanjutan

Langkah-langkah yang diambil dalam kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas PMI secara bertahap. Lamhot Sinaga menegaskan bahwa IKA Untirta akan berupaya membangun sistem pendukung yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab pekerja migran. "Dengan kolaborasi yang lebih erat, kita bisa memastikan PMI tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi global," tutupnya.

Kerja sama ini menjadi momentum penting dalam menghadapi tantangan era globalis