Solving Problems: Bamsoet: KUHP baru jadi landasan hukum kuat tindak kasus pertanahan

Bamsoet: KUHP Baru sebagai Alat Kuat dalam Penindasan Kasus Pertanahan

Solving Problems - Di Jakarta, Bambang Soesatyo, anggota DPR RI, mengungkapkan bahwa penyempurnaan KUHP menjadi fondasi hukum yang menguatkan penindasan tindak pidana terkait tanah, termasuk pemalsuan dokumen dan kecurangan dalam pengurusan hak atas tanah. Menurutnya, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "mafia tanah", berbagai pasal yang mengatur pemalsuan surat, akta autentik, serta penggunaan keterangan palsu dapat menjadi alat efektif untuk menangkap pelaku yang sebelumnya memanfaatkan celah administrasi pertanahan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataannya yang dikutip dari siaran pers diterima di Jakarta, Minggu.

Penegakan Hukum Harus Menjangkau Pelaku Utama

Mantan Ketua DPR RI yang kerap dikenal dengan nama Bamsoet menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam pemberantasan mafia tanah adalah kemampuan para pelaku menyembunyikan kejahatan mereka melalui dokumen resmi yang secara formal dianggap sah. Ia menekankan bahwa banyak kasus terbukti menunjukkan sertifikat tanah atau akta jual beli yang dikeluarkan berdasarkan hak yang sebenarnya berisi kebohongan atau manipulasi. Proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena penyidik harus menganalisis rangkaian peristiwa sejak tahap awal penerbitan dokumen.

“Pemalsuan surat atau keterangan palsu dalam akta autentik bisa menjadi sarana untuk menyamarakan tindak pidana, sehingga aparatur hukum tidak cukup hanya menelusuri dokumen transaksi,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan bahwa pihak yang menguntungkan dari praktik tersebut, seperti pengusaha atau pihak yang mengatur administrasi, sering kali tidak tertangkap. “Jika penegakan hukum hanya menargetkan pelaku di lapangan, mafia tanah akan terus beroperasi karena pengendali utama tetap berada di lapisan atas,” terangnya. Ia menekankan perlunya menjangkau aktor intelektual serta pihak yang menikmati hasil kejahatan agar tindakan tersebut dapat dihentikan secara permanen.

Kolaborasi AntarLembaga sebagai Kunci Keberhasilan

Bamsoet menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya bergantung pada KUHP baru, tetapi juga pada sinergi antara berbagai lembaga. “Kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, notaris, PPAT, Dukcapil, serta institusi lainnya sangat vital,” jelasnya. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu, karena keberadaan mafia tanah bisa dilihat sebagai bentuk korupsi sistemik yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

“Pemidanaan pelaku penting, tetapi yang lebih kritis adalah pemulihan hak korban dan pengembalian status tanah ke kondisi hukum yang asli,” ucap Bamsoet.

Dalam rangka menguatkan proses hukum, ia menyoroti bahwa sistem tata kelola pertanahan harus diintegrasikan dengan mekanisme pemeriksaan yang ketat. “Koordinasi yang baik antarlembaga dapat mengurangi kemungkinan manipulasi oleh pihak tertentu,” tambahnya. Ia juga memperkenalkan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyimpangan sering kali bergerak dalam jaringan yang terstruktur, sehingga keberhasilan penegakan hukum memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Langkah Digitalisasi untuk Membatasi Peluang Kecurangan

Menurut Bamsoet, pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menutup celah yang digunakan mafia tanah. Ia menjabarkan bahwa digitalisasi layanan pertanahan, seperti sistem penyimpanan data yang terpusat, dapat memudahkan pemantauan transaksi tanah. Selain itu, integrasi data kependudukan yang lebih akurat serta penggunaan sistem verifikasi berlapis bisa mencegah terjadinya kesalahan identitas atau pemalsuan informasi.

“Teknologi geospasial, blockchain, dan kecerdasan buatan bisa menjadi instrumen penting untuk mendeteksi anomali dalam dokumen hukum,” ujarnya.

Terutama, ia menyoroti potensi blockchain dalam memastikan transparansi data tanah. Teknologi ini memungkinkan setiap perubahan hak atas tanah dicatat secara terenkripsi dan tidak bisa diubah tanpa izin yang sah. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan bisa membantu mencari pola kecurangan berulang yang sering terjadi dalam pemrosesan dokumen resmi. “Dengan kombinasi teknologi, kita bisa menutup titik-titik rawan dalam sistem pertanahan,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga menyebut bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi proses verifikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi kesempatan manusia melakukan kesalahan atau penyimpangan. Ia menekankan bahwa perubahan tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional. “Setiap jengkal tanah yang dimiliki masyarakat harus dilindungi oleh kepastian hukum yang kokoh,” tambahnya.

Kepastian Hukum sebagai Target Utama

Bamsoet memandang bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Sistem pertanahan yang transparan dan akuntabel adalah jawaban atas permasalahan yang selama ini menghambat hak masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa kelemahan dalam proses administrasi bisa memicu penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku kejahatan. “Kalau kepastian hukum tidak terjamin, keuntungan mafia tanah akan terus berkembang,” terangnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Bamsoet menyarankan pemerintah harus mengevaluasi kinerja lembaga terkait secara berkala. “Koordinasi dan komunikasi antarinstansi harus terjaga agar tidak ada celah yang terlewat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga mengungkap akar masalah di tingkat pengambil kebijakan.

Selain itu, ia menyoroti bahwa perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai perubahan KUHP. “Masyarakat harus memahami bahwa mereka memiliki alat hukum untuk melawan praktik tidak benar dalam pertanahan,” ujarnya. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat bisa lebih aktif mengawasi proses pengurusan hak atas tanah. “Keterlibatan masyarakat adalah faktor pendukung utama dalam pemberantasan mafia tanah,” tutupnya.

Langkah-langkah yang diusulkan Bamsoet ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah mewujudkan sistem pertanahan yang lebih adil dan merata. Dengan KUHP baru sebagai landasan hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sinergi antarlembaga, Indonesia bisa mengurangi risiko korupsi dalam pengelolaan tanah. Selain itu, pemerintah harus terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan secara benar dan berkeadilan.

Terlepas dari kemajuan yang dicapai, Bamsoet menegaskan bahwa pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan. “Kita tidak boleh lengah, karena kejahatan dalam pertanahan bisa terjadi kapan saja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum akan terlihat jika semua pihak, baik dari lembaga hukum maupun instansi terkait, bekerja secara sinergis dan komitmen tinggi dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, KUHP baru bukan hanya alat hukum, tetapi juga wadah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tanah secara nasional. Penegakan hukum yang kuat dan berkelanjutan akan menjadi jaminan bagi kepastian hak masyarakat, yang merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. “Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan korupsi dalam pertanahan dihukum tegas dan tuntas,” pungkas Bamsoet.