Main Agenda: Pemprov Sumut pertahankan WTP ke-12 berturut-turut

Pemprov Sumut Pertahankan WTP ke-12 Berturut-Turut

Main Agenda - Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini tidak hanya menjadi penghargaan untuk pengelolaan keuangan yang efektif, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemprov Sumut untuk terus mempertahankan standar keuangan yang tinggi selama 12 tahun berturut-turut. Hasil tersebut diperoleh setelah melalui proses audit oleh BPK, yang diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

Peran Kolaboratif dalam Mencapai WTP

Seusai acara, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi terhadap BPK RI yang telah menyelesaikan pemeriksaan dengan integritas dan profesionalisme. "Capaian WTP ke-12 ini menunjukkan upaya kolektif dari seluruh stakeholder dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. Bobby menekankan bahwa hasil ini tidak terlepas dari kerja sama antara lembaga pemerintah, badan legislatif, serta aparatur yang terus berupaya memenuhi standar pemerintahan yang bersih.

"Capaian ini diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan menghasilkan keberhasilan nyata bagi masyarakat Sumut," kata Bobby.

Komitmen Pemprov Sumut terhadap keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi dasar dari pencapaian ini. Bobby juga mengakui bahwa ada beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, seperti proses pengelolaan belanja daerah dan pengurangan kelebihan pembayaran. Meski demikian, ia yakin bahwa keberhasilan WTP tahun ini membuka peluang untuk memperkuat kebijakan di masa depan.

Apresiasi BPK RI atas Pencapaian Sumut

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita menyoroti keberhasilan Pemprov Sumut dalam mempertahankan opini WTP. "Hasil audit menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumut tahun ini memenuhi kriteria kejelasan dan keakuratan," katanya. Meski ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, seperti evaluasi belanja daerah dan penyelesaian kewajaran pembayaran, Nelson menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak menyebabkan kerugian material.

"Capaian tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 78,9 persen, yang menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas keuangan daerah. Kami mengharapkan target nasional 80 persen dapat tercapai melalui kerja sama yang lebih intensif," ujarnya.

Nelson menambahkan bahwa opini WTP merupakan bukti bahwa Pemprov Sumut mampu mengelola keuangan dengan sistem yang terstruktur dan rapi. Ia juga meminta dukungan dari DPRD Sumut dalam mengawasi proses audit dan memastikan keberlanjutan pencapaian tersebut. "Kami berharap BPK terus menjadi mitra yang memberikan masukan konstruktif guna memajukan pemerintahan yang lebih baik," kata Nelson.

Kebijakan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Pemprov Sumut telah menetapkan beberapa langkah strategis untuk menjaga konsistensi pencapaian WTP. Salah satu fokus utama adalah memperkuat mekanisme transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk penggunaan teknologi untuk mengakses data keuangan secara terbuka. Bobby Nasution menjelaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keuangan daerah terus berkembang secara sehat.

Menurut Bobby, keberhasilan ini juga menjadi pengingat bahwa pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus diiringi dengan penerapan prinsip partisipasi masyarakat. "Kami berkomitmen menciptakan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang terbaik," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan akan terus ditingkatkan, termasuk peningkatan kemampuan aparatur dalam mengikuti aturan dan menjaga taat asas.

BPK RI dan DPRD Sumut serta masyarakat diharapkan menjadi mitra yang aktif dalam mengawasi penerapan kebijakan tersebut. Bobby Nasution juga menyebutkan bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki aspek yang kurang optimal akan terus dilakukan, baik melalui perbaikan internal maupun bantuan dari lembaga pengawas. "Kami percaya bahwa WTP ke-12 ini akan menjadi fondasi untuk pemerintahan yang lebih mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," tuturnya.

Dalam rangka menjaga kualitas keuangan daerah, Pemprov Sumut juga melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran. Proses ini melibatkan analisis terhadap kebutuhan daerah, rencana kerja, serta monitoring kegiatan pemerintahan secara berkala. Bobby Nasution menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan tidak hanya sesuai dengan standar, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Keberhasilan mempertahankan WTP menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan daerah. Bobby Nasution menekankan bahwa opini tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. "Dengan WTP yang bertahan selama 12 tahun, kami yakin Sumut akan terus menjadi contoh dalam pemerintahan yang bersih dan terpercaya," katanya. Ia juga berharap hasil ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengejar standar yang sama.

Komitmen untuk mempertahankan WTP ke-12 ini tidak hanya mengacu pada performa keuangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Bobby Nasution menjelaskan bahwa anggaran yang baik akan menjadi alat untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. "Kami akan terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan dampak maksimal bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Perjalanan menuju WTP ke-12 tidaklah mudah, namun Pemprov Sumut telah membuktikan ketekunan dalam menjaga prinsip akuntabilitas. Bobby Nasution menyatakan bahwa setiap opini WTP yang diraih adalah pengakuan atas usaha yang dilakukan selama ini. "Kami berharap opini ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi Sumut," tambahnya.