Bisadonasi.com
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Latest Program: Komisi VII dorong eksplorasi budaya daerah perkuat industri film

Published 06/06/2026 · Updated 06/06/2026 · By Rina Hakim

Komisi VII Dorong Eksplorasi Budaya Daerah untuk Perkuat Industri Film

Latest Program - Dalam upaya meningkatkan kualitas industri film nasional, anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menggarisbawani pentingnya penggalian budaya lokal sebagai penggerak utama. Ia menilai, kekayaan kearifan lokal masing-masing daerah bisa menjadi sumber ide dan konten yang unik, sekaligus mendorong sinergi antar wilayah dalam mewujudkan pertumbuhan sektor perfilman yang lebih inklusif. Hendry menyampaikan pandangan ini saat melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Sinema Yogyakarta, penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF), yang berlangsung di Jakarta, Sabtu.

Kerja Sama Strategis untuk Distribusi Film

Hendry menekankan bahwa kolaborasi antar daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri film adalah kunci untuk mengembangkan dan menyebarluaskan karya film nasional. Menurutnya, hingga saat ini eksplorasi film berbasis budaya lokal masih tergolong kurang, sehingga distribusi film belum merata di seluruh wilayah. "Dengan menggali potensi daerah, kita bisa membangun ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan," ujarnya.

"Saya melihat peluang kerja sama strategis antara daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk pengembangan dan distribusi film nasional. Selama ini eksplorasi film berbasis kearifan lokal masih kurang dan distribusi film belum merata di setiap daerah," katanya.

Penguatan SDM dan Infrastruktur Film

Dalam rangka memperkuat industri film, Hendry menyebutkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi faktor penting. Ia menambahkan, distribusi film dan dukungan kebijakan pemerintah harus diperhatikan secara serius agar potensi daerah dapat berubah menjadi kekuatan industri yang mampu bersaing. "SDM kita harus naik kelas. Tidak cukup hanya kreatif, tetapi juga harus memiliki standar teknis dan manajerial yang baik," ujarnya.

Komisi VII juga menyoroti peran yayasan seperti JAFF dalam memfasilitasi kolaborasi kreatif. Menurut Hendry, program roadshow, kurasi film, serta inkubasi komunitas lokal bisa menjadi wadah untuk memperluas jaringan dan memperkaya kualitas produksi. "Transfer pengetahuan dari ekosistem yang sudah berkembang, seperti Yogyakarta, sangat penting untuk menumbuhkan industri film di daerah lain," tambahnya.

Belajar dari Negara-Negara Asia

Menurut Hendry, Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari negara-negara Asia yang telah berhasil mengembangkan industri film mereka. Ia mengungkapkan bahwa Korea Selatan, India, dan Filipina masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda, namun semuanya berhasil menghasilkan karya yang diminati secara internasional. "Indonesia bisa mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut, dengan penyesuaian konteks lokal," katanya.

Korea Selatan, misalnya, mengandalkan kebijakan kuota layar untuk memastikan film lokal tetap terpampang di bioskop. India, di sisi lain, membangun jaringan bioskop yang melibatkan daerah-daerah pelosok, sementara Filipina mengembangkan pusat film komunitas yang didukung oleh pemerintah. Hendry berharap, pengalaman ini bisa menjadi referensi dalam mengoptimalkan potensi daerah.

Pola Kerja Sama yang Efektif

Dalam kunjungan ke Yayasan Sinema Yogyakarta, Hendry menyoroti pentingnya kerja sama yang terstruktur antara lembaga perfilman dan pemerintah daerah. Ia menilai, program magang dan pelatihan intensif bagi sineas lokal bisa menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas produksi film daerah. "Meningkatkan kapasitas kreatif dan manajerial pemain lokal adalah jalan untuk memperkuat industri film secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut Hendry, kerja sama dengan festival seperti JAFF tidak hanya membuka peluang ekspor karya film, tetapi juga membangun jejaring yang luas. Ia menekankan bahwa ekosistem kreatif yang matang di satu daerah bisa menjadi contoh bagi daerah lain. "Dengan saling berbagi pengalaman, daerah-daerah bisa menghindari kesenjangan dalam pengembangan film," katanya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pendorong Industri

Hendry menggarisbawani perlunya peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan akselerator dalam industri film. Ia menyarankan beberapa langkah, seperti memberikan insentif pajak, menyediakan ruang kreatif, serta mempercepat penyelenggaraan festival dan promosi film. "Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga harus menjadi pelaku aktif dalam mendukung inisiatif kreatif," katanya.

Dalam pandangan Hendry, penyebaran film yang merata tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif dari pihak lokal. Ia mencontohkan bahwa daerah dengan sumber daya yang lebih terorganisir akan lebih mampu menghasilkan karya dengan kualitas tinggi. "Dukungan dari pemerintah daerah bisa menjadi jembatan antara potensi budaya dan realisasi industri film," ujarnya.

Konten Lokal sebagai Kekuatan Nasional

Komisi VII berharap bahwa eksplorasi budaya daerah bisa menjadi fondasi untuk menghasilkan konten lokal yang khas dan menarik. Hendry menilai, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia bisa diadaptasi dalam berbagai genre film, sehingga mewujudkan variasi yang lebih luas. "Konten lokal yang berakar pada budaya daerah akan menarik perhatian penonton dalam dan luar negeri," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan industri film nasional tidak hanya bergantung pada kreativitas, tetapi juga pada keberlanjutan sistem distribusi dan promosi. "Dengan membangun ekosistem yang solid, kita bisa memastikan film daerah tidak hanya tercipta, tetapi juga terkenal secara nasional," ujarnya.

Perspektif untuk Pertumbuhan Industri

Perspektif Hendry menunjukkan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam menghadapi industri film. Ia menekankan bahwa pemerintah dan lembaga kreatif harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan film. "Kolaborasi antar institusi bisa mempercepat proses pematangan industri film," katanya.

Dalam konteks ini, Hendry mengusulkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kebijakan regulasi, tetapi juga mengalokasikan sumber daya untuk fasilitasi kreativitas. Ia menilai, hal ini akan membuka peluang baru bagi sineas lokal untuk berkembang. "Dengan pendekatan yang komprehensif, industri film