Key Strategy: Ini kata Komisi VI DPR terkait penyesuaian harga Pertamax
Penyesuaian Harga Pertamax Dinilai Komisi VI DPR sebagai Upaya Menjaga Keseimbangan Ekonomi
Key Strategy - Jakarta, Senin – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan bahwa penyesuaian harga Pertamax sebagai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan langkah yang dipertimbangkan berdasarkan kondisi masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu. "Komitmen pemerintah dalam mempertahankan harga BBM bersubsidi menunjukkan bahwa kebutuhan rakyat tetap menjadi prioritas," jelas Andre dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta.
Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, pemerintah dianggap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut laporan Investortrust, sekitar 20 hingga 23 persen konsumsi bensin kendaraan berasal dari BBM nonsubsidi, sementara 77 hingga 80 persen masih bergantung pada BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Andre menegaskan bahwa anggapan bahwa seluruh jenis BBM mengalami kenaikan harga tidak akurat. "Pemerintah hanya menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, sementara subsidi tetap diberikan untuk menjamin akses masyarakat luas," tambahnya.
"Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya mengikuti pergerakan harga minyak global, tetapi subsidi tetap menjadi alat perlindungan bagi rakyat," kata Andre.
Dia menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan dampak terhadap daya beli masyarakat. "Ini bukan kebijakan yang sembarangan, melainkan upaya menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Menurut Andre, kenaikan harga Pertamax (RON 92) yang mencapai Rp16.250 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur terjadi karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan faktor geopolitik internasional. Namun, pemerintah tetap memastikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami penyesuaian, sehingga harga Pertalite tetap stabil di Rp10.000 per liter dan Biosolar berada di Rp6.800 per liter.
Andre menekankan bahwa penyesuaian harga Pertamax hanya terjadi di sejumlah daerah, sementara harga BBM bersubsidi di seluruh Indonesia masih terjaga. "Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat," katanya. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa pemerintah sebelumnya sempat menahan harga BBM nonsubsidi selama beberapa bulan untuk mencegah kenaikan yang berlebihan. Namun, dengan situasi pasar yang mengalami tekanan, penyesuaian menjadi langkah wajib untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.
Kebijakan Subsidi Diperlukan untuk Stabilkan Harga BBM
Pertamina Patra Niaga, perusahaan yang mengelola distribusi BBM, menyatakan bahwa kenaikan harga Pertamax dilakukan karena lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, Andre Rosiade memaparkan bahwa pemerintah tidak mungkin terus-menerus menahan harga BBM nonsubsidi, karena bisa menguras anggaran negara. "Maka, penyesuaian harga BBM nonsubsidi adalah langkah yang perlu diambil guna menghindari krisis keuangan," katanya.
"Meski ada penyesuaian, harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar rakyat tidak terbebani," ujar Andre.
Menurut Andre, kebijakan subsidi BBM memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia menilai bahwa rakyat yang membutuhkan harus tetap dapat mengakses bahan bakar dengan harga terjangkau. "Pertalite dan Biosolar sebagai BBM bersubsidi masih menjadi pilihan utama masyarakat, terutama untuk kebutuhan transportasi sehari-hari," tambahnya. Dengan demikian, pemerintah berusaha mencari keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
Kenaikan harga Pertamax di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dilakukan sejak Rabu, 10 Juni 2026, pukul 00.00 WIB. Dalam kenaikan ini, harga BBM nonsubsidi meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sehingga naik sebesar Rp3.950 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 mengalami kenaikan lebih tinggi, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo, di sisi lain, tetap dijual dengan harga Rp20.750 per liter.
Andre Rosiade mengajak masyarakat untuk melihat kenaikan harga BBM secara lebih holistik, dengan mempertimbangkan kondisi global dan kebijakan subsidi yang tetap diberikan. "Masyarakat perlu mengerti bahwa penyesuaian harga Pertamax bukan berarti pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat, melainkan mencoba menyeimbangkan antara kenaikan harga global dan perlindungan subsidi," katanya. Dengan demikian, kebijakan penyesuaian harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Analisis Penggunaan BBM di Indonesia
Menurut laporan Investortrust, penyesuaian harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya hanya memengaruhi sebagian kecil konsumen. Meski demikian, Andre Rosiade mengakui bahwa kenaikan harga ini bisa memengaruhi penggunaan BBM nonsubsidi, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi. "Namun, kebijakan ini tidak mengabaikan kebutuhan rakyat yang lebih lemah secara ekonomi," katanya.
Andre menambahkan bahwa pemerintah terus memantau dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi tetap diberikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. "BBM bersubsidi menjadi jaminan bahwa rakyat tidak terlalu terbebani, terutama di tengah inflasi yang terus meningkat," ujarnya. Dengan adanya penyesuaian harga Pertamax, pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menyesuaikan harga bahan bakar dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.
Kenaikan harga Pertamax bukan hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memengaruhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Andre Rosiade berharap kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakpuasan publik, karena pemerintah tetap berupaya memastikan akses bahan bakar yang layak. "Pertamax yang dijual dengan harga lebih tinggi adalah bagian dari kebijakan fiskal, sementara subsidi tetap dijaga untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlalu terbebani," katanya.
Menurut Andre, kebijakan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi juga melibatkan perhitungan terhadap kebutuhan konsumen. Ia menekankan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara bertahap dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. "Pemerintah tidak ingin menghentikan subsidi, tetapi juga harus mengakui bahwa BBM nonsubsidi perlu menyesuaikan dengan harga dunia," ujarnya. Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax dianggap sebagai langkah yang bijak dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks ini, Andre Rosiade menilai bahwa masyarakat perlu memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax hanyalah bagian dari kebijakan yang lebih luas. "BBM nonsubsidi dan bersubsidi memiliki peran berbeda, dan kenaikan harga Pertamax adalah refleksi dari dinamika ekonomi global yang tidak bisa dihindari," jelasnya. Dengan demikian, pemerintah terus berusaha menyesuaikan harga BBM dengan kondisi ekonomi nasional, sambil tetap menjaga kepentingan masyarakat yang membutuhkan.