Bisadonasi.com – Pemerintah tengah menyusun skema untuk memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini ditujukan agar pelaksanaan program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka ruang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha di berbagai daerah.<\/p>\n
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pembahasan tersebut berjalan seiring dengan penataan internal di Badan Gizi Nasional (BGN). Upaya bersama antara BGN dan Kementerian UMKM diharapkan dapat menghasilkan pola partisipasi yang efektif bagi pelaku usaha lokal.<\/p>\n
\u201cSekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,\u201d kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.<\/p><\/blockquote>\n
Partisipasi UMKM Akan Diperluas<\/h3>\n
Formulasi yang sedang dipersiapkan berfokus pada peningkatan kesempatan UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Kebutuhan bahan makanan untuk program MBG mencakup beragam komoditas, mulai dari telur hingga bahan pangan lain yang dapat dipenuhi dari wilayah sekitar.<\/p>\n
Pelibatan pemasok lokal dinilai penting karena pasokan dapat berasal dari daerah masing-masing yang telah terdata. Dengan pola tersebut, kebutuhan dapur program MBG dapat dipenuhi sambil memberikan peluang usaha kepada produsen, pedagang, peternak, serta pelaku UMKM yang bergerak di sektor pangan.<\/p>\n
\u201cKementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,\u201d tuturnya.<\/p><\/blockquote>\n
Hingga saat ini, lebih dari 68 ribu UMKM telah tercatat sebagai pemasok bagi dapur SPPG di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan makanan, termasuk telur dan bahan pangan lainnya. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM telah mulai mengambil peran dalam pelaksanaan MBG, meski pemerintah menilai ruang untuk memperluas keterlibatan masih terbuka lebar.<\/p>\n
Maman menegaskan bahwa angka tersebut belum dipandang sebagai batas akhir. Pemerintah masih menyiapkan langkah agar lebih banyak pelaku usaha dapat masuk ke dalam ekosistem penyediaan bahan pangan program tersebut, sehingga manfaat ekonominya dapat menjangkau lebih banyak daerah.<\/p>\n
\u201cArtinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,\u201d ujarnya menegaskan.<\/p><\/blockquote>\n
MBG dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan<\/h3>\n
Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto memiliki kebutuhan pasokan pangan yang besar dan berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan menjadi salah satu jalur yang dapat menghubungkan program layanan gizi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.<\/p>\n
Skema ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih pada masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh unsur kabinet diminta memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.<\/p>\n
Bagi UMKM, keterlibatan dalam rantai pasok MBG dapat berarti terbukanya permintaan yang lebih terorganisasi terhadap produk pangan lokal. Namun, peluang itu juga menuntut kesiapan pelaku usaha dalam menjaga kualitas bahan, kesinambungan pasokan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dapur di wilayah masing-masing.<\/p>\n
Di sisi lain, penggunaan bahan pangan dari daerah sekitar berpotensi membuat perputaran ekonomi program lebih dekat dengan masyarakat. Dapur SPPG memerlukan pasokan secara rutin, sehingga kebutuhan tersebut dapat menciptakan hubungan usaha yang berkelanjutan apabila formulasi pelibatan UMKM berjalan sesuai tujuan.<\/p>\n
Peran Besar UMKM dalam Perekonomian Nasional<\/h3>\n
Besarnya perhatian pemerintah terhadap UMKM berkaitan dengan posisi sektor ini dalam struktur ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 mencatat jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha. Angka itu setara dengan sekitar 99,99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.<\/p>\n
UMKM juga disebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, atau kurang lebih 97 persen dari tenaga kerja nasional. Peran tersebut menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat serta bagian penting dalam upaya menekan pengangguran.<\/p>\n
Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, perluasan akses UMKM terhadap program pemerintah menjadi perhatian penting. Keterlibatan dalam pasokan MBG dapat memberi ruang bagi usaha yang sudah bergerak di bidang pangan untuk memperluas pasar, sekaligus mendorong pelaku baru yang memenuhi kebutuhan dan standar program.<\/p>\n
Penyusunan formula bersama Kementerian UMKM dan BGN akan menentukan bagaimana peluang tersebut dapat dijalankan secara lebih luas. Targetnya bukan semata menambah jumlah pemasok, melainkan memastikan partisipasi UMKM dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis secara maksimal dan tepat sasaran.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n