Bisadonasi.com – Perubahan besar dalam cara berita diproduksi dan disebarkan menempatkan pers Indonesia pada persimpangan penting. Di tengah pertumbuhan platform digital dan penggunaan kecerdasan buatan, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) menegaskan perlunya menjaga standar jurnalistik, kebebasan redaksi, serta kepercayaan masyarakat terhadap media.<\/p>\n
Pesan itu disampaikan Direktur Eksekutif LPDS yang baru, Anthonius Jimmy Silalahi, dalam serah terima jabatan di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober. Ia melihat kemajuan teknologi bukan sekadar persoalan perangkat baru bagi ruang redaksi, melainkan ujian yang menyentuh fondasi kerja jurnalistik.<\/p>\n
\u201cPers kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Di satu sisi kita dihadapkan pada disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang mengubah total lanskap produksi dan distribusi berita. Di sisi lain, kita masih bergulat dengan persoalan fundamental soal kualitas, independensi, dan kepercayaan publik,\u201d kata Jimmy.<\/p><\/blockquote>\n
Perkembangan AI dapat mempercepat sejumlah proses dalam kerja media, mulai dari pengolahan informasi hingga membantu pemeriksaan awal atas data. Namun, kecepatan tidak otomatis menghasilkan pemberitaan yang bertanggung jawab. Berita tetap membutuhkan verifikasi, konteks, keberimbangan, dan pertimbangan etis yang tidak dapat dilepaskan dari peran manusia.<\/p>\n
Kecepatan Harus Sejalan dengan Akurasi<\/h3>\n
Jimmy menekankan bahwa publik memerlukan media yang mampu memberi informasi secara cepat tanpa mengabaikan ketelitian. Dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak, pers juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh, bukan hanya mengejar perhatian melalui arus konten singkat.<\/p>\n
Karena itu, LPDS akan mempertahankan fokusnya pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Program pengembangan kompetensi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang berkembang, sekaligus tetap menempatkan nilai-nilai dasar pers sebagai pijakan utama.<\/p>\n
Pemanfaatan AI dalam jurnalistik, bagi Jimmy, tidak cukup dibahas sebagai keterampilan teknis. Wartawan perlu mengetahui cara menggunakan teknologi dengan kritis, memahami batasannya, dan tetap berpegang pada etika profesi ketika mengolah maupun menyajikan informasi kepada khalayak.<\/p>\n
\u201cAI bisa membantu kecepatan, tapi AI tidak punya nurani, tidak punya etika jurnalistik, dan tidak bisa turun ke lapangan untuk merasakan denyut nadi masyarakat. Itu yang harus terus kita tanamkan dalam setiap pelatihan di LPDS,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan tersebut menyoroti unsur yang membedakan kerja jurnalistik dengan produksi konten otomatis. Liputan lapangan memungkinkan wartawan menangkap pengalaman warga, memeriksa keadaan secara langsung, serta memberi ruang bagi suara yang mungkin tidak muncul dalam data atau sistem digital. Teknologi dapat menjadi pendukung, tetapi tanggung jawab editorial tetap berada pada manusia.<\/p>\n
Kolaborasi Pelatihan untuk Berbagai Daerah<\/h3>\n
LPDS juga membuka ruang kerja sama dengan pemerintah, kalangan swasta, dan industri media. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas program pelatihan jurnalistik hingga menjangkau daerah-daerah di Indonesia. Upaya tersebut penting karena kebutuhan penguatan kapasitas wartawan tidak hanya berada di pusat-pusat media besar.<\/p>\n
Pelatihan yang relevan dengan kondisi digital dapat membantu jurnalis menghadapi banjir informasi, perubahan pola konsumsi berita, dan tuntutan pembaruan yang berlangsung cepat. Meski demikian, keterampilan teknologi perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai tanggung jawab publik media.<\/p>\n
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai pertumbuhan media digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Melimpahnya informasi, pengaruh algoritma, serta kemunculan AI dapat membuat masyarakat kesulitan membedakan karya jurnalistik yang memenuhi standar dengan konten biasa.<\/p>\n
\u201cDi sinilah peran LPDS menjadi sangat vital untuk menjaga marwah jurnalistik,\u201d kata Totok.<\/p><\/blockquote>\n
Dewan Pers akan terus mendukung pendidikan pers guna meningkatkan kemampuan wartawan dan memperkuat penerapan Kode Etik Jurnalistik di era digital. Dukungan ini menegaskan bahwa kualitas informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh disiplin profesional dalam proses pencarian, pemeriksaan, dan penyampaian fakta.<\/p>\n
Transisi Kepemimpinan LPDS<\/h3>\n
Serah terima jabatan itu sekaligus menandai berakhirnya kepemimpinan Kristanto Hartadi sebagai Direktur Eksekutif LPDS. Kristanto memegang jabatan tersebut sejak 2023 dan mengundurkan diri setelah memimpin lembaga itu selama tiga tahun.<\/p>\n
Dalam sambutan perpisahannya, Kristanto menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung keberlanjutan LPDS. Ia juga berharap lembaga pendidikan jurnalistik tersebut semakin mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan peran utamanya dalam membangun pers yang profesional.<\/p>\n
LPDS memiliki perjalanan panjang dalam pendidikan pers di Indonesia. Lembaga ini dibentuk Dewan Pers melalui sidang pleno pada 1987. Selama hampir empat dekade, LPDS telah memberikan pelatihan kepada ribuan wartawan dari berbagai wilayah Indonesia.<\/p>\n
Dengan pergantian kepemimpinan ini, LPDS menghadapi tugas untuk merawat warisan pendidikan jurnalistik tersebut sambil menjawab kebutuhan baru dunia media. Tantangannya bukan hanya mengenalkan AI kepada wartawan, melainkan memastikan teknologi digunakan untuk memperkuat kepentingan publik, menjaga akurasi, dan mempertahankan kepercayaan terhadap pers.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n