Bisadonasi.com – Komitmen pembiayaan hijau yang telah diumumkan dalam berbagai forum internasional masih membutuhkan langkah konkret agar benar-benar berubah menjadi proyek yang beroperasi, investasi yang masuk, serta penurunan emisi. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kesiapan proyek transisi energi melalui sebuah platform nasional yang menyatukan informasi penting bagi investor dan pelaksana proyek.<\/p>\n
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai fokus setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia seharusnya tidak berhenti pada pencarian janji pendanaan baru. Tantangan yang lebih mendesak adalah mengubah komitmen yang sudah tersedia menjadi pembiayaan yang benar-benar tersalurkan dan pembangunan yang terlaksana.<\/p>\n
Hingga Januari 2026, realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) tercatat baru mencapai 3,4 miliar dolar AS dari total komitmen 21,8 miliar dolar AS. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa tersedianya dana belum otomatis menjamin proyek transisi hijau dapat segera berjalan.<\/p>\n
Persoalan utama berada pada kesiapan proyek dan mutu pelaksanaannya. Proyek energi bersih memerlukan perencanaan yang matang, kepastian jadwal, kontrak yang jelas, serta pembagian risiko yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Tanpa elemen-elemen tersebut, modal swasta berpotensi bertahan pada tahap minat atau komitmen awal.<\/p>\n
\u201cPrioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,\u201d kata Yusuf.<\/p><\/blockquote>\n
Platform nasional itu dapat berfungsi sebagai ruang informasi yang lebih teratur bagi proyek-proyek transisi hijau. Investor dapat melihat proyek prioritas, kesiapan studi kelayakan, struktur kontrak penjualan listrik, hingga agenda lelang yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah, sistem tersebut juga dapat membantu memantau hambatan proyek sejak tahap persiapan hingga pembangunan.<\/p>\n
Ketersediaan data yang lebih lengkap dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam proyek energi terbarukan, kepastian lokasi, jaringan listrik, pembeli listrik, serta pembagian risiko menjadi unsur yang sangat penting. Jika informasi tersebut tersebar atau belum siap, proses menuju pembiayaan dapat berlangsung lebih lambat.<\/p>\n
Dana Persiapan dan Jaringan Transmisi<\/h3>\n
Dana untuk menyiapkan proyek dari bank pembangunan multilateral dinilai perlu diarahkan untuk menutup kekurangan pada tahap awal. Pembiayaan persiapan dapat digunakan agar proyek memiliki studi dan rancangan yang memenuhi kebutuhan calon pendana. Dengan begitu, modal swasta memiliki dasar yang lebih kuat untuk masuk hingga tahap realisasi.<\/p>\n
Kesiapan pembangkit energi terbarukan juga tidak dapat dipisahkan dari pembangunan transmisi. Energi surya, angin, panas bumi, maupun sumber terbarukan lain harus terhubung dengan jaringan listrik agar dapat dimanfaatkan secara komersial. Pembangkit yang selesai dibangun tanpa dukungan jaringan memadai akan menghadapi keterbatasan dalam menyalurkan listriknya.<\/p>\n
Sampai semester pertama 2025, kapasitas yang telah beroperasi secara komersial baru mencapai 1,6 gigawatt dari sasaran 10 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL sebelumnya. Angka itu menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung agar target energi bersih tidak hanya tertuang dalam perencanaan.<\/p>\n
\u201cSampai semester pertama 2025, baru 1,6 GW dari target 10 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya yang beroperasi komersial. Karena itu, proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi perlu dipercepat dan pemanfaatan bersama jaringan transmisi perlu dibuka agar swasta dapat ikut berinvestasi,\u201d jelas dia.<\/p><\/blockquote>\n
Green Energy Corridor Sulawesi menjadi salah satu contoh pentingnya penyediaan koridor transmisi yang mampu menghubungkan sumber energi bersih dengan pusat kebutuhan listrik. Pembukaan akses pemanfaatan bersama jaringan transmisi juga dapat menciptakan ruang partisipasi lebih besar bagi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.<\/p>\n
Biaya Modal Masih Menjadi Hambatan<\/h3>\n
Selain persoalan kesiapan proyek, biaya modal menjadi tantangan lain yang perlu ditangani. Proyek energi terbarukan sensitif terhadap tingkat suku bunga yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta premi risiko yang membebani biaya pendanaan. Faktor-faktor tersebut dapat membuat proyek yang secara teknis layak menjadi kurang menarik secara finansial.<\/p>\n
Perluasan skema penjaminan, penyediaan pembiayaan dalam rupiah, dan fasilitas lindung nilai dapat membantu mengurangi tekanan tersebut. Pembiayaan dalam mata uang domestik berpotensi membatasi risiko nilai tukar, sementara fasilitas lindung nilai dapat memberi kepastian lebih besar bagi proyek yang memiliki kewajiban atau pendapatan dalam mata uang berbeda.<\/p>\n
Rencana RUPTL menetapkan target tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 42,6 gigawatt. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi Rp2.967,4 triliun. Sebanyak 73 persen investasi pembangkit diharapkan berasal dari sektor swasta, sehingga kebijakan yang menekan risiko dan memperjelas kepastian proyek akan sangat menentukan.<\/p>\n
Transisi hijau pada akhirnya tidak cukup dinilai dari besarnya angka komitmen pembiayaan. Ukuran yang lebih nyata adalah jumlah proyek yang mencapai tahap operasi, besarnya investasi swasta yang benar-benar masuk, peluang kerja yang tercipta, dan pengurangan emisi yang dapat dibuktikan. Platform nasional yang transparan dan proyek yang siap dibiayai dapat menjadi jembatan penting antara ambisi kebijakan dan hasil di lapangan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n