Bisadonasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjelaskan keterkaitan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kepada Pusat Polisi Militer TNI dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB. Penyampaian itu dilakukan dalam rangka koordinasi penanganan perkara yang turut melibatkan unsur terkait di lingkungan BNPB.<\/p>\n
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Puspom TNI telah menerima penjelasan mengenai posisi Suharyanto ketika perkara tersebut dipaparkan. Pertemuan berlangsung pada 13 Oktober 2026 dan dilengkapi kembali pada 14 Oktober 2026.<\/p>\n
\u201cUntuk Kepala BNPB (Suharyanto, red.), saat ekspose sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan Puspom TNI yang sudah hadir, baik pada tanggal 13 (Selasa, 13\/10) dan 14 (Rabu, 14\/10) yang lebih lengkap,\u201d kata Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 16 Oktober.<\/p><\/blockquote>\n
Koordinasi dengan unsur penyidikan Puspom TNI<\/h3>\n
Taufik menyebut komunikasi KPK dengan Puspom TNI tidak hanya membahas posisi mantan Kepala BNPB. Lembaga antirasuah itu juga telah memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi dana siap pakai di BNPB kepada pihak militer.<\/p>\n
Dalam kegiatan pemaparan tersebut, terdapat perwakilan dari unit penyidikan Puspom TNI. Kehadiran unsur penyidik dipandang penting untuk memastikan koordinasi berlangsung sejak tahap awal, khususnya karena perkara ini bersinggungan dengan mantan pejabat berlatar belakang militer.<\/p>\n
\u201cAda dari unsur unit penyidikannya juga yang hadir saat itu,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Puspom TNI juga ikut mendampingi sejumlah aktivitas KPK di lapangan. Salah satu kegiatan yang mendapat pendampingan ialah pemasangan segel di Kantor BNPB. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengamanan lokasi dan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penyidikan.<\/p>\n
\u201cAda beberapa rekan-rekan dari Puspom TNI yang mendampingi kegiatan pada saat di Kantor BNPB terkait dengan pemasangan segel. Itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI,\u201d ujar Taufik.<\/p><\/blockquote>\n
OTT berujung pada penetapan lima tersangka<\/h3>\n
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.<\/p>\n
Salah seorang tersangka adalah Bima Setiawan, adik dari Suharyanto. Bima sebelumnya juga pernah menjalankan tugas sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika Suharyanto masih menjabat sebagai kepala lembaga tersebut.<\/p>\n
Empat tersangka lain yang diumumkan KPK meliputi Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan; serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.<\/p>\n
Penetapan tersangka tersebut menempatkan perhatian pada tata kelola dana siap pakai BNPB. Dana itu berkaitan dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat, sehingga proses penggunaannya menuntut administrasi, pengadaan, dan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri secara jelas. Penyidikan KPK kini berfokus mengurai dugaan perbuatan korupsi dalam penggunaan dana tersebut.<\/p>\n
Uang, emas, dan aset kripto diamankan<\/h3>\n
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkap barang bukti yang disita dalam perkara ini mencapai nilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu mencakup uang dalam berbagai mata uang, emas fisik, tabungan emas, dan aset kripto.<\/p>\n
Rinciannya berupa 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta uang tunai rupiah senilai Rp3,35 miliar. Penyidik juga mengamankan 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram yang nilainya mencapai Rp315,8 juta.<\/p>\n
Selain emas fisik, terdapat tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta. KPK turut menyita aset kripto dengan nilai Rp1,10 miliar. Seluruh barang yang diamankan tersebut menjadi bagian dari materi yang akan diperiksa penyidik untuk menelusuri kaitannya dengan dugaan tindak pidana dalam perkara BNPB.<\/p>\n
Penggeledahan juga dilakukan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 Oktober 2026. Ruangan Kepala BNPB termasuk lokasi yang diperiksa, bersama sejumlah ruangan lain. Pemeriksaan lokasi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dokumen, perangkat, maupun barang lain yang dinilai relevan bagi proses pembuktian.<\/p>\n
Proses penyidikan masih berlanjut<\/h3>\n
Koordinasi KPK dengan Puspom TNI menunjukkan penanganan perkara dilakukan dengan melibatkan institusi yang memiliki keterkaitan dalam proses penegakan hukum. Pada tahap ini, penjelasan mengenai peran pihak-pihak terkait, pendampingan kegiatan lapangan, serta pengamanan barang bukti menjadi unsur penting dalam kelanjutan penyidikan.<\/p>\n
Kasus ini juga menyoroti perlunya pengelolaan dana kedaruratan yang akuntabel. Dana siap pakai memiliki fungsi strategis ketika penanganan bencana membutuhkan respons cepat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran tetap harus mengikuti ketentuan, terdokumentasi, dan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n