Bisadonasi.com – Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk tampil sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh dalam dinamika geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya peran tersebut saat membuka Konvensi Nasional XVII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) 2026 di President University, Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (13\/10).<\/p>\n
Posisi Indonesia di berbagai forum internasional kian diperhatikan. Kondisi itu, bagi AHY, perlu diikuti kemampuan untuk memperluas pengaruh sekaligus menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat. Indonesia tidak cukup hanya hadir dalam pertemuan global, tetapi juga perlu membangun kapasitas nasional yang kuat agar diplomasi dapat menghasilkan manfaat yang terasa di dalam negeri.<\/p>\n
\u201cIndonesia punya sumber daya alam yang besar, penduduk yang besar, posisi strategis, diplomasi yang piawai.\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Konvensi yang berlangsung pada 12-15 Oktober tersebut mengangkat tema \u201cMelampaui Fragmentasi: Konstelasi Kuasa, Inovasi, dan Tata Kelola Global Masa Depan\u201d. Kegiatan ini mencakup forum akademik, pidato utama, serta agenda organisasi. Sekitar 200 peserta dari unsur akademisi, mahasiswa, dan media Indonesia mengikuti acara tersebut, dengan Beijing Language and Culture University (BLCU) turut menjadi penyelenggara.<\/p>\n
Dunia Terhubung, Tetapi Terpecah<\/h3>\n
Dalam pemaparannya, AHY menggambarkan situasi internasional saat ini sebagai paradoks global. Kemajuan teknologi dan arus komunikasi membuat negara-negara semakin tersambung, sementara di saat bersamaan dunia menghadapi kecenderungan perpecahan dalam banyak bidang.<\/p>\n
\u201cKalau kita mengikuti pemberitaan sehari-hari dan kita juga merasakan langsung di kehidupan kita, ini terasa betul bahwa dunia semakin borderless, semakin terhubung satu sama lain, tapi ironisnya di sana-sini kita merasakan terjadinya fragmentasi,\u201d tutur AHY.<\/p><\/blockquote>\n
Ia menyoroti beberapa gejala yang berjalan beriringan: inovasi teknologi berkembang cepat, kerja sama lintas negara semakin dibutuhkan, namun kepercayaan terhadap lembaga internasional justru menghadapi pelemahan. Upaya membangun kesepakatan antarnegara juga menjadi lebih rumit ketika kepemimpinan global sangat diperlukan.<\/p>\n
Situasi ini membuat banyak negara semakin menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Prinsip tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tujuan negara untuk melindungi rakyat dan menjaga kepentingannya. Namun, penerapannya secara berlebihan berpotensi memperbesar jarak antarpihak dan menyulitkan pencarian jalan keluar bersama atas persoalan global.<\/p>\n
\u201cMemang inilah sejatinya negara itu dibangun, pertama dan utama adalah untuk negaranya, untuk rakyatnya dulu. Tapi dalam takaran yang ekstrem, maka ini akan menghadirkan tantangan bahkan permasalahan baru di dunia saat ini. Karena yang harusnya kita bersatu mencari solusi, akhirnya kita seperti sektoral, masing-masing, sendiri-sendiri,\u201d tuturnya.<\/p><\/blockquote>\n
AHY juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pemikiran Thucydides tentang hubungan antara kekuatan dan kerentanan negara. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, setiap negara terdorong memperkokoh diri agar tidak berada dalam posisi yang mudah menjadi korban dari perubahan politik, ekonomi, maupun keamanan internasional.<\/p>\n
\u201cArtinya ketika national interest first dan dikaitkan dengan semangat ini, maka tidak ada pilihan atau sedikit pilihan bagi negara-negara selain memperkuat dirinya sendiri. Karena tidak mau menjadi korban, menjadi the weak yang suffering di dunia yang penuh ketidakpastian,\u201d imbuhnya.<\/p><\/blockquote>\n
Diplomasi Bebas Aktif dan Empat Arah Utama<\/h3>\n
Indonesia memiliki pengalaman panjang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. AHY menilai prinsip ini tetap relevan untuk menjaga ruang gerak Indonesia di tengah kompetisi pengaruh antarnegara. Kehadiran pemimpin dan diplomat Indonesia dalam forum multilateral menunjukkan upaya untuk terus terlibat dalam pembicaraan mengenai isu-isu global.<\/p>\n
\u201cForeign policy kita bebas aktif, tentu kita sudah sangat menyadari betapa pentingnya bebas aktif ini, ditunjukkan dengan hadirnya pemimpin kita dan para diplomat kita di berbagai forum multinasional, multilateral. Di PBB, di BRICS, di G20, OKI, ASEAN, termasuk World Economic Forum,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Arah diplomasi tersebut, lanjutnya, perlu berpijak pada empat landasan. Pertama, kedaulatan negara harus ditempatkan sebagai kepentingan utama. Kedua, Indonesia perlu memperluas kemitraan dengan berbagai pihak. Ketiga, pengaruh Indonesia di tingkat global perlu diperkuat. Keempat, seluruh aktivitas diplomatik seharusnya berujung pada dampak konkret bagi kehidupan masyarakat.<\/p>\n
Kerangka itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang dapat membangun hubungan luas tanpa kehilangan kepentingan strategisnya sendiri. Peran sebagai kekuatan menengah juga berarti kemampuan menjembatani kepentingan berbeda, membangun kerja sama, serta ikut memberi arah dalam pembahasan isu internasional yang berdampak pada kawasan dan dunia.<\/p>\n
Penguatan Domestik Menjadi Dasar<\/h3>\n
AHY mengingatkan bahwa efektivitas politik luar negeri sangat bergantung pada kekuatan yang dibangun dari dalam negeri. Potensi sumber daya, jumlah penduduk, letak geografis, dan kecakapan diplomasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila persoalan domestik belum ditangani dengan baik.<\/p>\n
Gagasan tersebut dirangkum dalam semboyan yang dikenal di kalangan hubungan internasional: foreign policy begins at home, everything begins at home. Artinya, proyeksi Indonesia ke dunia harus didahului oleh pembenahan persoalan di dalam negeri melalui kebijakan dan upaya terbaik yang tersedia.<\/p>\n
\u201cJadi sebelum kita memproyeksikan diri kita ke luar, sebelum kita ingin menghadirkan policy atau foreign policy dan diplomasi yang efektif, terlebih dahulu selesaikan masalah rumah tangga kita. Our domestic issues, kita harus selesaikan dulu dengan kebijakan dengan segala upaya terbaik kita,\u201d tuturnya.<\/p><\/blockquote>\n
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto menyampaikan perkembangan komunitas akademik hubungan internasional di Indonesia. Terdapat 77 program studi hubungan internasional dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 37.000 hingga 40.000 orang. Organisasi tersebut juga menaungi 729 dosen hubungan internasional.<\/p>\n
Keahlian para dosen, mulai dari isu pertahanan dan keamanan, politik, hingga iklim, dapat ditelusuri melalui barcode pada kartu tanda anggota. Sistem tersebut diharapkan memudahkan pencarian pakar sesuai bidang yang diperlukan. Kehadiran jaringan akademik yang luas menjadi salah satu unsur penting bagi penguatan kajian, perumusan gagasan, dan pengembangan kapasitas Indonesia dalam menghadapi perubahan global.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n