Bisadonasi.com – Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 diharapkan dapat berlangsung tertib dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma\u2019ruf Amin menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat.<\/p>\n
Dalam masa awal penerapannya, Ma\u2019ruf Amin berharap cakupan pemenuhan ketentuan halal dapat menjangkau sebagian besar sektor yang menjadi sasaran. Ia memandang pencapaian penuh mungkin memerlukan tahapan, tetapi arah kebijakan harus tetap menuju kepatuhan yang semakin luas.<\/p>\n
\u201cHarapannya memang sudah seluruhnya, tapi mungkin bisa dalam tahapan sebagian besar,\u201d kata Ma\u2019ruf Amin.<\/p><\/blockquote>\n
Ketentuan wajib halal sendiri telah memiliki landasan dalam Undang-Undang. Karena itu, pelaksanaan di lapangan perlu diselaraskan dengan kapasitas lembaga penyelenggara, tingkat kesiapan industri, serta pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Keselarasan ini dinilai penting agar regulasi tidak hanya berlaku secara administratif, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dalam kegiatan usaha sehari-hari.<\/p>\n
Pelaku Usaha Didorong Menyiapkan Sertifikasi<\/h3>\n
Pelaku industri menjadi salah satu pihak yang perlu mengambil langkah persiapan sejak dini. Sertifikasi halal diperlukan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku ketika kewajiban tersebut mulai diterapkan. Persiapan dapat mencakup pengajuan sertifikat melalui saluran yang tersedia serta pemenuhan proses yang diperlukan sesuai kategori usaha dan produk.<\/p>\n
\u201c(Pelaku industri) Sudah harus siap sertifikasi, saya kira. Kita harapkan begitu,\u201d kata Ma\u2019ruf Amin, yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia.<\/p><\/blockquote>\n
Ia menekankan bahwa aturan pemerintah dan kesiapan publik tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Regulasi yang sudah ditetapkan perlu disambut oleh kesadaran serta kesiapan pelaku usaha dan masyarakat agar tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dapat tercapai.<\/p>\n
\u201cHarapan dari Undang-Undang itu bisa terlaksana dengan baik. Antara aturan dengan kesiapan masyarakat itu harus satu arah,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Bagi pelaku usaha, terutama usaha berskala kecil, informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan fasilitas yang tersedia menjadi hal penting. Kesiapan administrasi maupun pemahaman atas proses sertifikasi dapat membantu pelaku usaha menghindari keterlambatan ketika ketentuan wajib halal mulai diberlakukan.<\/p>\n
Kuota Sertifikasi Gratis untuk 1,35 Juta UMKM<\/h3>\n
Pemerintah telah menyiapkan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati 2026. Program tersebut menyediakan kuota sertifikasi halal tanpa biaya untuk 1,35 juta UMKM.<\/p>\n
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan bahwa fasilitas gratis itu ditujukan bagi UMKM dan kelompok usaha sejenis. Pengajuan sertifikasi dapat dilakukan melalui sistem SiHalal.<\/p>\n
\u201cUntuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apapun,\u201d kata Haikal.<\/p><\/blockquote>\n
Program ini memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mempersiapkan kepatuhan terhadap kebijakan tanpa dibebani biaya sertifikasi. Ketersediaan kuota tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses sertifikasi halal bagi usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya.<\/p>\n
Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas ini perlu memperhatikan prosedur pengajuan melalui SiHalal dan memastikan data usaha serta informasi produk disiapkan dengan benar. Langkah tersebut dapat membantu proses berjalan lebih lancar sekaligus mendukung kesiapan menghadapi tanggal penerapan wajib halal.<\/p>\n
Bukan Larangan atau Pembatasan Usaha<\/h3>\n
Haikal menegaskan bahwa regulasi wajib halal tidak dimaksudkan sebagai bentuk larangan terbatas, pembatasan kegiatan usaha, ataupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan jaminan produk halal dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
Pemahaman tersebut penting agar pelaku usaha melihat sertifikasi halal sebagai proses kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, bukan sebagai hambatan bagi aktivitas ekonomi. Dengan komunikasi yang jelas dan akses layanan yang memadai, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat diterima serta dijalankan secara lebih merata.<\/p>\n
Menjelang 18 Oktober 2026, fokus utama berada pada koordinasi antara otoritas pelaksana, industri, UMKM, dan masyarakat. Kesiapan sertifikasi, pemanfaatan program gratis, serta pemahaman terhadap aturan akan menentukan seberapa baik penerapan wajib halal dapat berlangsung pada tahap awal.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n