Bisadonasi.com – Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan yang terkait dengan korporasi terus berjalan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 13 Oktober 2026, Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam rangkaian kasus tersebut.<\/p>\n
Langkah ini menjadi bagian dari penegakan hukum atas karhutla, persoalan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu aktivitas warga, serta memicu dampak kesehatan dan ekonomi di kawasan terdampak. Penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pelaku perorangan, tetapi juga pada perkara yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.<\/p>\n
\u201cTotal ada sembilan tersangka,\u201d kata Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Pipit Subiyanto.<\/p><\/blockquote>\n
Kalimantan Barat Memiliki Jumlah Laporan Terbanyak<\/h3>\n
Pipit menyampaikan perkembangan penanganan karhutla saat memaparkan informasi kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta Pusat, Rabu. Ia menjelaskan bahwa terdapat 98 laporan perkara karhutla yang melibatkan korporasi.<\/p>\n
Penanganan puluhan laporan itu dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama 10 kepolisian daerah. Sebaran perkara menunjukkan bahwa kasus terbanyak tercatat di Kalimantan Barat, dengan 33 laporan.<\/p>\n
Di Sumatera Selatan terdapat 17 laporan terkait korporasi. Kalimantan Tengah menangani 14 laporan, disusul Kalimantan Selatan dengan 11 laporan. Polda Kalimantan Timur menerima tujuh laporan, sedangkan Polda Riau menangani enam perkara.<\/p>\n
Jumlah lainnya tersebar di beberapa daerah. Polda Lampung dan Polda Kalimantan Utara masing-masing menerima tiga laporan. Polda Jambi menangani dua laporan. Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.<\/p>\n
Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kasus tidak berpusat pada satu wilayah saja. Namun, konsentrasi laporan di sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan pentingnya pengawasan pembukaan serta pengelolaan lahan di daerah-daerah tersebut.<\/p>\n
Sebaran Tersangka dari Tiga Wilayah<\/h3>\n
Dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara karhutla korporasi, tujuh orang berasal dari Kalimantan Barat. Dua tersangka lain berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, masing-masing satu orang.<\/p>\n
\u201cDari sembilan tersangka dalam kasus karhutla yang melibatkan korporasi, tujuh orang berasal dari Kalimantan Barat, satu orang dari Kalimantan Tengah, dan satu orang lainnya dari Kalimantan Selatan,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Penetapan tersangka merupakan tahapan penting dalam proses hukum, tetapi penyidikan perkara masih dapat terus berkembang sesuai hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Aparat juga tetap menelusuri laporan lain yang masuk di berbagai daerah.<\/p>\n
Karhutla kerap menjadi persoalan serius karena api dapat menyebar dengan cepat, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca mendukung. Karena itu, pencegahan tidak hanya bergantung pada upaya pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, melainkan juga pada kepatuhan terhadap tata kelola lahan dan larangan pembakaran.<\/p>\n
Ratusan Tersangka dalam Kasus Perorangan<\/h3>\n
Selain perkara yang melibatkan korporasi, Polri juga menangani kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku perorangan. Dari 273 laporan polisi yang diproses oleh 12 polda, penyidik telah menetapkan 223 tersangka.<\/p>\n
Angka itu menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan terhadap berbagai bentuk dugaan pelanggaran, baik yang berhubungan dengan kegiatan korporasi maupun tindakan individu. Proses penyidikan di polda-polda masih berlangsung untuk perkara yang belum tuntas.<\/p>\n
Pipit menekankan bahwa aparat akan menerapkan ketentuan pidana secara tegas agar pelaku merasakan efek jera. Ancaman hukuman dalam perkara karhutla dapat mencapai 10 hingga 12 tahun penjara, bergantung pada ketentuan pidana yang diterapkan dalam setiap kasus.<\/p>\n
Bagi masyarakat, peringatan ini juga menegaskan bahwa membakar lahan bukan pilihan pembukaan lahan yang dapat dibenarkan. Anggapan bahwa cara tersebut lebih murah, praktis, atau cepat perlu ditinggalkan karena risiko yang ditimbulkan dapat meluas jauh melampaui area awal pembakaran.<\/p>\n
Api yang tidak terkendali dapat membahayakan warga sekitar dan memperbesar beban penanganan di lapangan. Karena itu, pencegahan, pelaporan dini, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi unsur penting untuk mengurangi risiko karhutla.<\/p>\n
Penegakan Hukum dan Pencegahan Harus Berjalan Bersama<\/h3>\n
Penyidikan terhadap laporan karhutla tetap dilakukan oleh kepolisian di berbagai wilayah. Penetapan tersangka dalam perkara korporasi maupun perorangan memperlihatkan bahwa pembakaran lahan diperlakukan sebagai pelanggaran serius dengan konsekuensi hukum yang berat.<\/p>\n
Upaya hukum memiliki fungsi penting untuk memberi peringatan kepada pihak-pihak yang masih mempertimbangkan pembukaan lahan dengan pembakaran. Namun, pencegahan tetap menjadi langkah yang paling menentukan karena kerusakan akibat kebakaran dapat terjadi sebelum proses hukum berjalan.<\/p>\n
Dengan 98 laporan korporasi dan 273 laporan yang berkaitan dengan pelaku perorangan dalam penanganan kepolisian, perhatian terhadap praktik pembakaran lahan perlu terus dijaga. Masyarakat dan pelaku usaha sama-sama memiliki peran untuk tidak menjadikan api sebagai sarana pembukaan lahan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n