Bisadonasi.com – Pemerintah daerah diminta memperluas pelaksanaan pasar murah sebagai salah satu langkah langsung untuk menjaga harga kebutuhan pangan tetap terjangkau. Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau kegiatan Pasar Murah di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (6\/10).<\/p>\n
Program tersebut dinilai penting karena perubahan harga yang tampak kecil di tingkat pasar dapat memberi tekanan besar bagi keluarga. Selisih harga komoditas sebesar Rp1.000 saja, terutama untuk bahan pangan yang dibeli rutin, dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dengan daya beli terbatas.<\/p>\n
“Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali,” kata Zulkifli Hasan.<\/p><\/blockquote>\n
Zulkifli Hasan, yang akrab dipanggil Zulhas, menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dapat memanfaatkan anggaran tidak terduga untuk mendukung kegiatan pasar murah. Bantuan harga melalui subsidi daerah tidak harus besar untuk menghasilkan manfaat yang terasa di masyarakat.<\/p>\n
Ia memberi contoh subsidi Rp500 dari pemerintah daerah. Nilai tersebut dinilai tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi dapat membantu konsumen memperoleh bahan pangan dengan harga lebih ringan. Dalam konteks pengendalian inflasi, intervensi di tingkat daerah juga berperan ketika harga pangan bergejolak di pasar.<\/p>\n
Menjaga Stok dan Akses Masyarakat<\/h3>\n
Pasar murah bukan hanya berkaitan dengan potongan harga. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan pangan tersedia bagi warga ketika pasokan atau harga di pasar umum mengalami perubahan. Harga dalam program pemerintah dapat berbeda dari harga komersial karena terdapat dukungan subsidi maupun pengaturan distribusi.<\/p>\n
Pemerintah pada saat yang sama terus mengalirkan bantuan pangan. Zulhas menyampaikan bahwa Perum Bulog telah mulai mendistribusikan bantuan pangan dalam beberapa pekan terakhir.<\/p>\n
“Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan,” ujar dia.<\/p><\/blockquote>\n
Keberadaan pasar murah dan distribusi bantuan pangan menjadi dua langkah yang dapat saling melengkapi. Pasar murah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terkendali, sementara bantuan pangan menyasar warga yang memerlukan dukungan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<\/p>\n
Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan pasar murah juga menuntut perhatian pada sasaran, lokasi, ketersediaan barang, serta kesinambungan pasokan. Pelaksanaannya akan lebih bermakna apabila hadir di wilayah yang membutuhkan akses pangan terjangkau, khususnya saat harga sejumlah komoditas mulai meningkat.<\/p>\n
Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani<\/h3>\n
Dalam kesempatan itu, Zulhas menekankan bahwa pertanian dan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan pasokan konsumsi harian. Sektor tersebut dipandang penting bagi kedaulatan nasional. Arahan Presiden Republik Indonesia adalah membawa sektor pangan menuju kondisi swasembada.<\/p>\n
“Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri,” kata Zulhas.<\/p><\/blockquote>\n
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah kebutuhan pangan dalam skala besar pada 2024. Impor beras tercatat mencapai 4,5 juta ton, sementara gula sebanyak 6 juta ton dan gandum 13 juta ton. Kebutuhan kedelai juga dipenuhi melalui impor hingga jutaan ton.<\/p>\n
Tingginya ketergantungan impor, lanjut Zulhas, berarti manfaat ekonomi dapat lebih banyak dinikmati petani di negara pemasok. Di sisi lain, petani dalam negeri masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan banyak yang berada pada kelompok desil 1 sampai desil 4.<\/p>\n
“Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan,” ujar dia.<\/p><\/blockquote>\n
Pesan tersebut menegaskan hubungan antara kebijakan harga pangan di tingkat konsumen dan penguatan taraf hidup produsen pangan. Harga yang stabil perlu berjalan bersama kebijakan yang membuat usaha tani tetap layak, sehingga petani memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan modal untuk meningkatkan produksi.<\/p>\n
Produktivitas Melalui Modernisasi Pertanian<\/h3>\n
Zulhas menyatakan sektor pertanian nasional menunjukkan capaian yang baik sepanjang 2025 dan optimistis hasilnya dapat lebih baik pada tahun ini. Data Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO serta Bank Dunia menunjukkan Nilai Tukar Petani meningkat dari 116 menjadi 129 persen.<\/p>\n
Kenaikan NTP tersebut mencerminkan perbaikan daya beli petani. Petani padi dan jagung dinilai semakin memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anak serta memenuhi keperluan rumah tangga. Peningkatan kesejahteraan diharapkan mendorong mereka lebih kreatif dan produktif dalam mengelola usaha pertanian.<\/p>\n
“Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif,” katanya menambahkan.<\/p><\/blockquote>\n
Untuk menjaga kemajuan itu, modernisasi pertanian menjadi perhatian penting. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian, atau alsintan, serta penerapan teknik pemupukan yang lebih modern dipandang dapat meningkatkan efisiensi. Mekanisasi membantu mempercepat proses produksi dan mendukung penggunaan sumber daya secara lebih efektif.<\/p>\n
Negara-negara produsen pangan telah menggunakan teknologi dan mekanisasi secara luas. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempercepat peningkatan daya saing pertanian. Penguatan produksi domestik, kesejahteraan petani, kelancaran distribusi, serta pasar murah bagi konsumen menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang sama: menjaga pangan tetap tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n