Bisadonasi.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, pendidik, penyuluh, tokoh lintas agama, hingga kalangan santri untuk terlibat aktif sebagai agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Peran tersebut dipandang penting saat pemerintah memperbarui pendataan warga penerima bantuan sosial agar jangkauannya semakin luas dan sasarannya semakin tepat.<\/p>\n
Ajakan itu menempatkan kepedulian sosial bukan hanya sebagai tanggung jawab lembaga pemerintah, melainkan sebagai gerakan bersama yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kehadiran orang-orang yang memahami kondisi masyarakat di tingkat lokal diharapkan membantu menemukan keluarga atau individu yang membutuhkan perhatian, tetapi belum terhubung dengan layanan perlindungan sosial.<\/p>\n
\u201cMari bergerak bantu sesama. Jangan biarkan ada tetangga kita yang terpuruk karena kemiskinan ekstrem, sakit, atau putus sekolah tanpa ada perhatian dari kita,\u201d ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.<\/p><\/blockquote>\n
Peran pendampingan di lingkungan masyarakat<\/h3>\n
Agen Perlinsos diharapkan tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai program bantuan. Mereka juga dapat mendampingi warga dalam proses pendataan serta membantu memastikan kebutuhan masyarakat tersampaikan melalui jalur yang tersedia. Kedekatan para guru, pemuka agama, penyuluh, dan pengurus komunitas dengan warga menjadi modal penting untuk mengenali persoalan sosial yang sering kali tidak terlihat dalam pendataan awal.<\/p>\n
Langkah ini sejalan dengan arah penguatan perlindungan sosial nasional yang didorong pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketepatan data menjadi salah satu unsur utama dalam penyaluran bantuan, karena bantuan sosial akan lebih efektif apabila diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.<\/p>\n
Nasaruddin Umar menekankan bahwa kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan merupakan nilai yang hidup dalam semua ajaran agama. Dalam pandangannya, kerja sosial adalah bentuk nyata persaudaraan sekaligus panggilan keimanan. Karena itu, keterlibatan komunitas keagamaan dapat memperluas semangat saling menjaga di tengah masyarakat.<\/p>\n
Ia meminta seluruh unsur di bawah Kementerian Agama mengambil bagian, termasuk guru, dosen, penyuluh agama, penghulu, pembimbing masyarakat, kiai, dan santri. Mereka diharapkan hadir di tengah warga untuk memberikan pendampingan dalam proses registrasi dan pendataan perlindungan sosial.<\/p>\n
Menag berpesan agar pelaksanaan langkah tersebut didasari sikap ikhlas, kejujuran, dan dedikasi untuk menjaga kemaslahatan umat serta martabat kemanusiaan.<\/p><\/blockquote>\n
Jaringan Kemenag dinilai mampu mempercepat sosialisasi<\/h3>\n
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad menilai kementerian memiliki posisi strategis untuk memperkenalkan dan mempercepat pelaksanaan program Perlinsos. Jaringan kelembagaan serta sumber daya manusia yang tersebar di banyak wilayah dinilai dapat menjangkau masyarakat dalam skala luas.<\/p>\n
Kementerian Agama membina sedikitnya 38 ribu penyuluh agama dan 13 ribu penghulu. Di luar dua kelompok tersebut, terdapat pula guru dan guru madrasah, organisasi kemasyarakatan keagamaan, majelis taklim, takmir masjid, imam masjid, serta para kiai. Seluruh unsur ini dinilai berpotensi menjadi penghubung antara warga dengan proses registrasi perlindungan sosial.<\/p>\n
\u201cSelain itu, juga ada para guru, guru madrasah, kemudian juga ormas keagamaan, majelis taklim, termasuk juga para takmir dan imam masjid dan kiai yang sangat potensial untuk membantu Kementerian Agama mempercepat registrasi perlindungan sosial,\u201d kata Abu Rokhmad.<\/p><\/blockquote>\n
Keberadaan jaringan tersebut penting karena informasi tentang bantuan sosial tidak selalu mudah dipahami atau diakses oleh setiap warga. Sebagian masyarakat mungkin membutuhkan penjelasan mengenai tahapan pendataan, dokumen yang diperlukan, maupun mekanisme pembaruan informasi. Pendampingan yang sabar dan berintegritas dapat membantu mengurangi risiko warga yang berhak justru terlewat dari proses pendataan.<\/p>\n
Digitalisasi untuk layanan yang lebih tepat<\/h3>\n
Program Perlinsos juga dikaitkan dengan upaya digitalisasi bantuan sosial. Pemanfaatan sistem digital diharapkan membuat proses administrasi lebih ringkas, mempercepat alur birokrasi, dan mendukung penyaluran yang lebih sesuai dengan kondisi penerima. Namun, digitalisasi tetap membutuhkan peran manusia di lapangan agar warga yang memiliki keterbatasan akses atau pemahaman dapat memperoleh pendampingan.<\/p>\n
\u201cJadi Perlinsos ini semacam digitalisasi bantuan sosial supaya lebih cepat birokrasinya dan lebih tepat sasaran,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Keterlibatan tokoh masyarakat dan unsur keagamaan dapat menjadi jembatan antara sistem yang semakin digital dengan kehidupan warga sehari-hari. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, mengarahkan warga ke prosedur yang benar, serta mendorong pemutakhiran data dilakukan secara jujur.<\/p>\n
Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga agar perlindungan sosial menjangkau kelompok rentan, termasuk warga yang mengalami kemiskinan ekstrem, sakit, atau terancam putus sekolah. Gerakan agen Perlinsos yang melibatkan jaringan luas Kementerian Agama diharapkan memperkuat kepekaan sosial, mempercepat registrasi, dan menghadirkan bantuan bagi warga yang paling memerlukannya.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n