Bisadonasi.com – Lonjakan harga minyak dunia memberi tekanan baru terhadap anggaran negara, terutama melalui kebutuhan subsidi energi. Meski demikian, APBN 2026 masih dipandang memiliki ketahanan untuk menghadapi situasi tersebut, walaupun ruang fiskal yang tersedia tidak terlalu lebar.<\/p>\n
Peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai proyeksi defisit anggaran tahun ini masih berada dalam koridor aman. Defisit diperkirakan mencapai 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB), sehingga belum melampaui ambang 3 persen.<\/p>\n
\u201cAPBN masih tangguh untuk tahun ini (2026), defisit diperkirakan 2,85 persen PDB, di bawah batas 3 persen,\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Namun, selisih menuju batas defisit tersebut hanya sekitar Rp39 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah perlu berhati-hati apabila harga minyak kembali naik tajam menjelang akhir tahun. Kenaikan minyak sebesar 10 dolar AS per barel saja diperkirakan dapat menghabiskan lebih dari separuh ruang fiskal yang tersisa.<\/p>\n
Pergerakan ICP Sepanjang Tahun<\/h3>\n
Tekanan terhadap anggaran berkaitan erat dengan kenaikan Indonesian Crude Price atau ICP. Harga minyak mentah Indonesia tercatat sebesar 64,41 dolar AS per barel pada Januari. Nilainya kemudian naik menjadi 68,79 dolar AS per barel pada Februari dan melonjak hingga 102,26 dolar AS per barel pada Maret.<\/p>\n
Puncak harga terjadi pada April ketika ICP mencapai 117,31 dolar AS per barel. Setelah itu, harga bergerak turun menjadi 106,56 dolar AS pada Mei, lalu 83,45 dolar AS pada Juni dan 81,68 dolar AS pada Juli. Pada Agustus, ICP kembali meningkat ke posisi 89,43 dolar AS per barel.<\/p>\n
Untuk September, ICP diperkirakan berada dalam rentang 100 hingga 104 dolar AS per barel. Perhitungan tersebut merujuk pada harga Brent selama September serta selisih Brent dan ICP yang berada di sekitar 1,9 dolar AS per barel.<\/p>\n
\u201cOleh karena itu, rata-rata ICP Januari\u2013September sekitar 90,6 dolar AS per barel, 29 persen di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel,\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Perbedaan antara rata-rata harga aktual dan asumsi APBN menjadi penting karena harga minyak memengaruhi biaya penyediaan bahan bakar serta LPG. Ketika harga keekonomian meningkat sementara harga jual kepada masyarakat tetap ditahan, selisihnya perlu ditutup melalui subsidi.<\/p>\n
Beban Subsidi Diperkirakan Capai Rp426 Triliun<\/h3>\n
Yayan memperkirakan total kebutuhan subsidi untuk pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram sepanjang 2026 dapat berada di kisaran Rp426 triliun. Angka itu dihitung dari perbedaan antara harga keekonomian dan harga penjualan, kemudian dikalikan dengan volume penyaluran masing-masing komoditas.<\/p>\n
Solar menjadi komponen dengan kebutuhan subsidi terbesar, yakni sekitar Rp206 triliun selama 2026. Subsidi pertalite diproyeksikan mencapai Rp122 triliun, sedangkan LPG 3 kilogram diperkirakan membutuhkan sekitar Rp98 triliun.<\/p>\n
Besarnya tekanan pada solar tidak semata-mata berasal dari harga minyak mentah. Harga produk solar olahan di pasar Asia telah meningkat lebih tinggi dibandingkan minyak mentah. Situasi itu berpotensi mendorong subsidi per liter solar menjadi sekitar Rp11.100 hingga Rp12.600 pada periode Agustus sampai Desember.<\/p>\n
Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan angka subsidi solar yang direncanakan dalam APBN, yaitu Rp5.150 per liter. Kenaikan seperti ini menunjukkan bahwa perubahan harga energi global dapat cepat memengaruhi perhitungan belanja negara, terutama untuk komoditas yang volumenya besar dan penggunaannya luas.<\/p>\n
Cadangan Fiskal dan Ketepatan Sasaran Subsidi<\/h3>\n
Dalam jangka pendek, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyimpan sebagian penerimaan tambahan dari kenaikan harga komoditas. Dana tersebut dapat menjadi bantalan bila gejolak minyak kembali menguat pada penghujung tahun.<\/p>\n
\u201cYang sebaiknya dilakukan untuk jangka pendek adalah menyisihkan sebagian tambahan penerimaan dari harga komoditas sebagai cadangan menghadapi guncangan minyak akhir tahun. Perketat penyaluran solar dan LPG 3 kg agar volume tidak terus melampaui kuota,\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Pengendalian penyaluran menjadi bagian penting karena subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga jumlah barang yang disalurkan. Jika volume penggunaan terus melebihi kuota, kenaikan harga global akan menambah tekanan anggaran secara lebih besar.<\/p>\n
Untuk jangka menengah, perhatian utama perlu diarahkan pada penyempurnaan sasaran subsidi energi, khususnya solar. Ketepatan penerima diharapkan dapat menjaga manfaat subsidi bagi kelompok yang membutuhkan, sekaligus mengurangi risiko pembengkakan belanja ketika harga minyak dunia bergerak naik.<\/p>\n
Ketahanan APBN 2026 masih memberi ruang bagi pemerintah untuk merespons volatilitas energi. Meski begitu, kondisi tersebut tidak berarti tekanan dapat diabaikan. Perubahan harga minyak, biaya produk olahan, dan volume subsidi perlu terus dicermati agar defisit tetap berada di bawah batas yang telah ditetapkan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n