Bisadonasi.com – Pemerintah menyoroti 25 merek beras fortifikasi yang dinilai bermasalah setelah proses pengawasan dan pengujian laboratorium. Produk-produk tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan pada dokumen peredaran, kandungan gizi, hingga mutu beras yang dicantumkan di kemasan.<\/p>\n
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa temuan itu mencakup tiga kelompok pelanggaran. Pemeriksaan dilakukan karena beras fortifikasi dipasarkan dengan nilai tambah vitamin dan mineral, sehingga informasi pada label menjadi hal penting bagi konsumen.<\/p>\n
Jenis pelanggaran pertama berkaitan dengan administrasi. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi penggunaan izin edar yang telah tidak berlaku serta informasi yang tidak selaras antara sertifikat izin edar dan label produk yang beredar di pasar.<\/p>\n
Selain itu, terdapat produk yang dinilai mencantumkan klaim berlebihan pada kemasannya. Klaim seperti ini dapat memengaruhi keputusan pembelian masyarakat, terutama ketika produk dipasarkan dengan harga lebih tinggi karena disebut memiliki tambahan zat gizi.<\/p>\n
\u201cTerdapat pula overclaim atau klaim berlebihan pada label kemasan,\u201d jelas Amran.<\/p><\/blockquote>\n
Beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu, seperti vitamin atau mineral, melalui proses produksi. Karena itu, kecocokan antara informasi promosi, label, izin edar, dan hasil pengujian menjadi unsur utama dalam pengawasan produk tersebut.<\/p>\n
Kandungan vitamin dan mineral tidak sesuai<\/h3>\n
Pelanggaran kedua menyangkut kandungan gizi. Hasil pengujian menunjukkan seluruh 25 merek yang diperiksa tidak memiliki komposisi vitamin dan mineral sebagaimana yang dinyatakan pada label kemasan. Dengan kata lain, klaim fortifikasi yang dipasang pada produk tersebut tidak sejalan dengan hasil laboratorium.<\/p>\n
Untuk menguji sampel, Bapanas melibatkan empat laboratorium, yaitu Saraswanti Indo Genetech, Eurofins Angler Biochemlab, Laboratorium IPB Terpadu Bogor, serta Balai Riset dan Pengembangan Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian.<\/p>\n
Keterlibatan beberapa laboratorium dimaksudkan untuk memperkuat pemeriksaan atas produk yang dikonsumsi luas. Temuan ini juga menegaskan bahwa konsumen perlu memperoleh produk pangan dengan informasi gizi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya ketika harga produk dibentuk oleh klaim manfaat tambahan.<\/p>\n
Produk premium ditemukan berkelas medium hingga submedium<\/h3>\n
Aspek ketiga adalah ketidaksesuaian mutu beras. Ada produsen yang memasarkan produknya sebagai beras premium, tetapi hasil pengujian menunjukkan kualitasnya berada pada kelas medium, bahkan submedium. Perbedaan kelas mutu tersebut berpengaruh terhadap nilai produk yang semestinya diterima pembeli.<\/p>\n
Ke-25 merek itu diketahui dijual pada kisaran Rp19.270 hingga Rp57.600 per kilogram. Produk tersebut menawarkan tambahan vitamin dan mineral, namun hasil pengujian laboratorium justru memperlihatkan kondisi yang berlawanan dengan klaim di kemasan.<\/p>\n
\u201cJangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan rakyat. Contoh, kemarin ada beras fortifikasi, mengambil keuntungan Rp40.000 satu kilo. Ini tidak benar dan itu pun bukan fortifikasi. Sudah palsu, dijual mahal,\u201d tegas Amran.<\/p><\/blockquote>\n
Amran menyatakan persoalan tersebut telah dikomunikasikan langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai persoalan beras menyangkut kepentingan masyarakat dalam jumlah sangat besar, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan tegas.<\/p>\n
\u201cIni menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan persoalan satu orang. Ini untuk 286 juta orang, kita harus jaga,\u201d tegasnya.<\/p><\/blockquote>\n
Peringatan, penghentian produksi, dan penarikan stok<\/h3>\n
Dua puluh lima merek bermasalah tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Seluruh pelaku usaha telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang bekerja dalam koordinasi Bapanas.<\/p>\n
OKKPD yang terlibat mencakup wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Hingga pekan pertama September, seluruh merek yang diperiksa tercatat telah menghentikan produksi beras fortifikasinya.<\/p>\n
Sebanyak 12 merek juga telah menarik stok dari peredaran, sementara merek lainnya masih menjalani proses penarikan. Langkah ini penting untuk membatasi produk yang diduga tidak memenuhi standar agar tidak terus tersedia bagi konsumen.<\/p>\n
Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri sebelumnya mengumumkan bahwa 25 merek yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar serta kandungan yang tercantum pada label. Produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan SNI 9314:2024 mengenai kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 mengenai beras fortifikasi.<\/p>\n
Merek yang diduga terkait pelanggaran meliputi WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.<\/p>\n
Potensi selisih harga mencapai Rp89 triliun<\/h3>\n
Potensi kerugian konsumen akibat selisih harga diperkirakan mencapai Rp89 triliun. Perhitungan pemerintah menggunakan selisih antara rata-rata harga jual Rp23.385 per kilogram dan rata-rata harga wajar Rp13.689 per kilogram, atau perbedaan Rp9.695 per kilogram.<\/p>\n
Angka tersebut kemudian dikalikan dengan asumsi 30 persen kebutuhan konsumsi beras tahunan sebesar 9,2 juta ton. Estimasi ini menggambarkan besarnya dampak ekonomi apabila produk dengan mutu atau kandungan yang tidak sesuai dipasarkan secara luas dengan harga premium.<\/p>\n
Bagi masyarakat, temuan ini menjadi pengingat untuk memperhatikan informasi label, kelas mutu, dan kejelasan izin edar ketika membeli beras dengan klaim khusus. Di sisi lain, pengawasan terhadap pangan pokok perlu memastikan manfaat yang dijanjikan produsen benar-benar tersedia dalam produk yang sampai ke meja makan konsumen.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n