Bisadonasi.com – PBB – New York \u2014 Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Iran menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk menduga Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dalam dua serangan awal di Iran pada Februari.<\/p>\n
Penilaian itu tercantum dalam dokumen yang dirilis Kamis. Fokusnya mencakup serangan pada 28 Februari di Distrik Minab, wilayah selatan Iran, serta serangan lain yang menyasar kompleks olahraga dan area permukiman di Lamerd.<\/p>\n
Serangan pertama berlangsung ketika Amerika Serikat memulai operasi militernya terhadap Iran pada 28 Februari. Sebuah sekolah di Distrik Minab terkena serangan tersebut dan lebih dari 170 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebagian besar korban adalah anak-anak.<\/p>\n
Pemerintah Iran menyampaikan bahwa serangan ke lokasi sekolah itu menggunakan rudal Tomahawk. Misi PBB menilai dampak serangan tersebut mencakup korban tewas dan luka di kalangan warga sipil, selain kerusakan terhadap objek yang bersifat sipil.<\/p>\n
\u201cBerdasarkan bukti yang tersedia, yang tidak mencakup tanggapan AS atas permintaan informasi dari Misi maupun pengungkapan penuh dan terbuka hasil penyelidikan internal AS, Misi menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa AS melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu.\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penilaian misi dibuat dengan keterbatasan informasi yang tersedia. Amerika Serikat tidak memberikan tanggapan atas permintaan keterangan dari misi itu, sementara hasil penyelidikan internal AS juga belum dibuka secara penuh dan transparan kepada publik.<\/p>\n
Korban besar di Lamerd<\/h3>\n
Kesimpulan serupa diarahkan pada serangan udara di Lamerd. Sasaran serangan mencakup kompleks olahraga serta kawasan tempat tinggal warga. Rudal Precision Strike Missile disebut digunakan dalam dua serangan di wilayah tersebut.<\/p>\n
Dua serangan di Lamerd menewaskan 178 orang, termasuk 120 anak-anak. Angka tersebut memperlihatkan besarnya dampak serangan terhadap warga sipil dan menjadi unsur penting dalam penilaian Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan HAM PBB untuk Iran.<\/p>\n
Dalam hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil dan objek sipil menjadi prinsip utama ketika konflik bersenjata terjadi. Sekolah, permukiman, dan fasilitas sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali terdapat alasan hukum yang sangat jelas, sementara pihak yang melakukan operasi militer tetap wajib mengambil langkah untuk membatasi risiko terhadap penduduk sipil.<\/p>\n
Istilah serangan tanpa pandang bulu merujuk pada tindakan yang tidak membedakan secara memadai antara sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil. Penilaian seperti itu tidak sama dengan putusan pengadilan, tetapi dapat menjadi dasar bagi dorongan penyelidikan, pertanggungjawaban, dan perlindungan lebih kuat bagi korban.<\/p>\n
Desakan penghentian pelanggaran<\/h3>\n
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau OHCHR, menyampaikan seruan terpisah kepada Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara diminta menghentikan pelanggaran serta kejahatan hak asasi manusia.<\/p>\n
OHCHR juga mendesak adanya jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Selain pencegahan, lembaga tersebut meminta kompensasi diberikan kepada seluruh korban.<\/p>\n
Permintaan kompensasi menempatkan perhatian bukan hanya pada kerusakan fisik yang muncul akibat serangan, tetapi juga pada hak para korban dan keluarga mereka untuk memperoleh pemulihan. Dalam situasi ketika anak-anak menjadi sebagian besar korban, dampaknya dapat meluas pada keluarga, lingkungan pendidikan, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.<\/p>\n
Penilaian PBB ini menambah tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan penjelasan mengenai pemilihan sasaran, penggunaan persenjataan, serta langkah pencegahan korban sipil. Transparansi atas proses penyelidikan menjadi penting agar tuduhan pelanggaran dapat diuji secara terbuka dan para korban tidak kehilangan akses terhadap keadilan.<\/p>\n
Kasus Minab dan Lamerd juga memperlihatkan mengapa data korban sipil, identifikasi lokasi serangan, dan akses terhadap informasi independen sangat diperlukan selama konflik. Tanpa keterbukaan dari pihak yang terlibat, upaya memastikan tanggung jawab dan mencegah pengulangan pelanggaran akan menghadapi hambatan besar.<\/p>\n
Bagi warga sipil di lokasi konflik, desakan penghentian pelanggaran memiliki arti langsung: perlindungan terhadap kehidupan, keselamatan anak-anak, rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Seruan PBB kepada Amerika Serikat dan Iran menekankan bahwa kewajiban menghormati hak asasi manusia dan aturan perang tetap berlaku, termasuk ketika ketegangan militer meningkat.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n