Bisadonasi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan langkah pencegahan agar pelayanan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama solar bagi kendaraan angkutan kontainer, tidak mengganggu arus transportasi maupun distribusi barang. Fokus perhatian diarahkan pada persoalan teknis pemakaian barcode atau QR code di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).<\/p>\n
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai kelancaran akses solar bersubsidi memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pengiriman barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan di titik pengisian dapat berdampak pada pengemudi, pelaku usaha transportasi, serta rantai pasok yang mengandalkan perjalanan kendaraan logistik.<\/p>\n
\u201cKita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program Berani Lancar di sektor transportasi,\u201d kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Selasa.<\/p><\/blockquote>\n
Kendala QR Code Perlu Diketahui Sebelum Truk Tiba di Nozzle<\/h3>\n
Persoalan yang menjadi perhatian adalah situasi ketika truk kontainer telah mengantre hingga berada di depan nozzle, tetapi barcode atau QR code miliknya tidak dapat dipindai. Dalam kondisi seperti itu, pengemudi berpotensi kehilangan waktu setelah menunggu lama tanpa dapat melanjutkan transaksi pembelian BBM.<\/p>\n
Pemprov Sulteng mendorong adanya penanganan nyata agar masalah tersebut dapat dideteksi lebih cepat. Verifikasi QR code sebelum kendaraan mencapai titik pengisian dipandang penting untuk mengurangi antrean dan memberi kepastian bagi kendaraan yang menjalankan distribusi barang.<\/p>\n
\u201cJangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,\u201d kata Gubernur.<\/p><\/blockquote>\n
Digitalisasi dalam pembelian BBM bersubsidi dirancang untuk membantu pengaturan penyaluran kepada pihak yang berhak. Namun, penerapannya di lapangan juga perlu didukung pendampingan dan mekanisme pelayanan yang mampu merespons gangguan teknis. Bagi pengemudi kontainer, keterlambatan pengisian dapat memengaruhi jadwal perjalanan dan proses pengantaran muatan.<\/p>\n
Koordinasi Bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan Kepolisian<\/h3>\n
Pembahasan atas kendala pelayanan solar bersubsidi dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulteng. Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah.<\/p>\n
Langkah koordinasi tersebut ditempuh untuk mencegah munculnya antrean BBM yang panjang seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah ingin memastikan persoalan di SPBU dapat diselesaikan melalui komunikasi antarlembaga dan perbaikan layanan bagi pengguna yang membutuhkan solar bersubsidi secara sah.<\/p>\n
Anwar Hafid menyatakan Pemprov Sulawesi Tengah akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Surat itu akan memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU saat menghadapi masalah barcode maupun QR code yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat.<\/p>\n
Usulan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan BBM bagi pengguna yang benar-benar berhak, termasuk truk kontainer yang membawa barang distribusi, tetap dapat dilayani ketika sistem mengalami gangguan teknis. Kebijakan digital tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaannya diharapkan tidak mengabaikan situasi yang dialami pengguna di lapangan.<\/p>\n
Pendampingan Petugas di SPBU<\/h3>\n
Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah menyepakati pemberian kemudahan pelayanan bagi truk kontainer yang membeli BBM bersubsidi dengan barcode atau QR code. Bentuk dukungan yang disiapkan mencakup penempatan pegawai khusus untuk membantu penggunaan sistem digital di SPBU.<\/p>\n
Selain petugas pendamping di lokasi pengisian, akan disiapkan pula petugas bergerak untuk memeriksa kendaraan kontainer yang sedang mengantre. Pemeriksaan awal ini memungkinkan kendala QR code diketahui lebih dahulu, sehingga pengemudi dapat memperoleh arahan sebelum tiba di depan nozzle.<\/p>\n
Pengaturan tersebut diharapkan membuat proses antrean lebih tertib dan menghindarkan pengemudi dari penolakan transaksi pada tahap akhir. Bagi SPBU, pemeriksaan dini juga dapat membantu petugas mengatur layanan tanpa memperpanjang waktu tunggu kendaraan lain di jalur pengisian.<\/p>\n
Imbauan untuk Membeli Sesuai Kebutuhan<\/h3>\n
Di luar penguatan layanan teknis, Pemprov Sulawesi Tengah meminta Pertamina dan Hiswana Migas terus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan serta menghindari panic buying atau pembelian berlebihan yang dapat memperbesar tekanan pada pelayanan di SPBU.<\/p>\n
Pemerintah provinsi juga akan meningkatkan koordinasi dengan Hiswana Migas dalam aspek distribusi dan penjualan BBM, khususnya produk bersubsidi. Kelancaran pasokan dan pelayanan menjadi bagian penting untuk menjaga mobilitas masyarakat serta kegiatan pengangkutan barang di berbagai wilayah Sulawesi Tengah.<\/p>\n
\u201cKita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,\u201d ujarnya.<\/p><\/blockquote>\n
Dengan pemeriksaan QR code lebih awal, pendampingan petugas, serta koordinasi dengan lembaga terkait, Pemprov Sulawesi Tengah berharap akses solar bersubsidi bagi kendaraan logistik dapat berlangsung lebih lancar. Upaya ini menempatkan kelancaran transportasi sebagai bagian dari perlindungan terhadap aktivitas distribusi dan kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n