Bisadonasi.com – KDM – Keluhan warga mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Garut kembali mendapat sorotan serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Persoalan utamanya bukan hanya kondisi akses yang belum layak, melainkan juga besaran anggaran pembangunan jalan yang dinilai terlalu kecil dibandingkan kebutuhan wilayah Garut yang luas.<\/p>\n
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendorong agar pembangunan jalan memperoleh porsi 7 persen dari total APBD. Nilai yang direkomendasikan mencapai Rp360 miliar. Namun, alokasi yang tercantum dari Pemerintah Kabupaten Garut hanya Rp105 miliar, atau sekitar 2,2 persen dari total APBD.<\/p>\n
Dana Rp105 miliar tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi perbaikan dan pembangunan jalan. Anggaran itu juga mencakup jembatan serta penerangan jalan umum atau PJU. Dari jumlah tersebut, pembangunan jalan hanya memperoleh Rp80 miliar.<\/p>\n
“Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU,” kata Dedi.<\/p><\/blockquote>\n
Rekomendasi Anggaran Belum Diikuti Secara Penuh<\/h3>\n
Perbedaan antara rekomendasi provinsi dan alokasi yang disiapkan kabupaten menjadi perhatian KDM. Selisihnya mencapai Rp255 miliar bila dibandingkan dengan angka Rp360 miliar yang direkomendasikan untuk pembangunan jalan. Kondisi itu dinilai perlu segera dibahas karena jalan merupakan fasilitas yang langsung memengaruhi perjalanan warga, distribusi kegiatan ekonomi, serta akses antarkecamatan.<\/p>\n
Anggaran infrastruktur jalan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pelapisan ulang ruas yang berlubang. Di dalamnya terdapat kebutuhan penanganan jalan rusak, peningkatan kualitas jalan, pembangunan ruas pendukung, hingga keterkaitan dengan jembatan dan penerangan. Ketika dana dibagi untuk beberapa kebutuhan sekaligus, porsi yang tersedia khusus untuk jalan menjadi semakin terbatas.<\/p>\n
Bagi masyarakat yang menggunakan jalur darat setiap hari, kondisi jalan menentukan waktu tempuh, keamanan perjalanan, dan kelancaran aktivitas. Jalan utama yang rusak dapat menghambat kendaraan umum, pengangkutan barang, mobilitas pelajar, maupun akses warga menuju layanan penting. Karena itu, perencanaan anggaran perlu disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan jangkauan wilayah yang harus ditangani.<\/p>\n
Bupati Garut dan TAPD Akan Dipanggil ke Bandung<\/h3>\n
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah lanjutan dengan menjadwalkan pemanggilan Bupati Garut bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut ke Bandung. Pertemuan tersebut akan digunakan untuk membahas kembali arah belanja infrastruktur dalam APBD 2026.<\/p>\n
KDM menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut akan diminta melakukan perubahan terhadap APBD 2026. Penyesuaian itu diarahkan agar alokasi pembangunan jalan mengikuti instruksi dan ketentuan yang telah direkomendasikan gubernur.<\/p>\n
Langkah ini menempatkan perbaikan jalan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda ketika keluhan warga telah muncul dalam jumlah besar. Perubahan anggaran, jika dilakukan, akan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya bertumpu pada rencana administratif, tetapi juga menjawab kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.<\/p>\n
Perhatian terhadap anggaran jalan juga memperlihatkan pentingnya ketepatan prioritas dalam penyusunan APBD. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan berbagai kebutuhan pelayanan publik, tetapi ruas jalan yang mengalami kerusakan berkepanjangan dapat menimbulkan dampak langsung bagi kehidupan warga. Dalam konteks Garut, tuntutan peningkatan anggaran muncul bersamaan dengan protes masyarakat atas akses di wilayah selatan.<\/p>\n
Protes Warga Garut Selatan<\/h3>\n
Pada 20 Agustus 2026, ribuan warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut. Mereka bergabung dengan ratusan sopir angkutan elf untuk menyampaikan protes atas kondisi jalan utama di Garut Selatan.<\/p>\n
Warga menyebut kerusakan pada jalur tersebut telah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Situasi itu mengganggu mobilitas masyarakat dan para pengemudi angkutan yang bergantung pada jalan tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aksi itu juga disertai ancaman untuk mendorong opsi pemekaran wilayah apabila tidak ada langkah perbaikan jalan.<\/p>\n
Keluhan dari Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy menjadi gambaran bahwa persoalan akses tidak berhenti pada satu titik kerusakan. Ketika jalan utama tidak berfungsi dengan baik, perjalanan antarwilayah menjadi lebih berat dan warga dapat merasakan dampaknya secara terus-menerus. Para sopir angkutan elf pun menghadapi kondisi yang sama karena kendaraan mereka melayani kebutuhan transportasi masyarakat.<\/p>\n
Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap persoalan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan anggaran 2026. Fokusnya adalah memastikan dana yang tersedia lebih memadai untuk menjawab kebutuhan perbaikan jalan Garut, termasuk wilayah yang selama ini mengalami gangguan akses.<\/p>\n
Permintaan agar APBD diubah menunjukkan bahwa pembahasan anggaran jalan Garut belum dianggap selesai. Pertemuan antara Pemprov Jawa Barat, Bupati Garut, dan TAPD Kabupaten Garut akan menjadi tahap penting untuk menentukan apakah porsi belanja infrastruktur dapat dinaikkan mendekati rekomendasi Rp360 miliar.<\/p>\n
Bagi warga, hasil pembahasan tersebut akan dinilai dari perubahan yang dirasakan pada ruas jalan, bukan semata angka dalam dokumen anggaran. Jalan yang lebih layak, aman, dan lancar tetap menjadi harapan utama masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi akses rusak di Garut Selatan maupun wilayah lain di kabupaten tersebut.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n