Bisadonasi.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian melanjutkan penanganan hukum atas perkara yang melibatkan Asep Setiawan atau Abah Setu. Perkara tersebut mencuat setelah pernyataannya tentang Nabi Muhammad SAW memicu polemik dan keberatan di tengah masyarakat.<\/p>\n
Abdullah menekankan bahwa permintaan maaf yang telah disampaikan Abah Setu tidak serta-merta menghentikan kebutuhan untuk menuntaskan proses hukum. Ia memandang penegakan aturan harus berjalan konsisten agar masyarakat memperoleh kepastian serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.<\/p>\n
\u201cKepolisian harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga menghina atau melecehkan junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,\u201d kata Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.<\/p><\/blockquote>\n
Kepastian Hukum dan Ruang Digital<\/h3>\n
Penanganan perkara secara proporsional dinilai penting, terutama ketika sebuah pernyataan beredar luas melalui media sosial. Ruang digital memungkinkan gagasan tersebar sangat cepat, tetapi juga dapat memperbesar dampak sebuah ucapan yang dianggap menyinggung kelompok tertentu.<\/p>\n
Dalam pandangan Abdullah, konsistensi aparat dalam menjalankan hukum dapat menjadi bagian dari upaya mencegah berkembangnya ujaran kebencian maupun penghinaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak terlepas dari tanggung jawab etis.<\/p>\n
\u201cJangan sampai ruang digital yang seharusnya menjadi tempat menyampaikan gagasan justru berubah menjadi ruang untuk menghina, melecehkan, dan memecah persatuan,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n
Pesan tersebut menempatkan perdebatan publik pada dua hal yang perlu berjalan beriringan: hak warga untuk berekspresi dan kewajiban menjaga penghormatan terhadap sesama. Ketika ada dugaan pelanggaran, proses yang transparan dan sesuai ketentuan menjadi penting agar tidak muncul penilaian bahwa hukum diterapkan secara berbeda kepada pihak tertentu.<\/p>\n
Mediasi di Polres Metro Bekasi<\/h3>\n
Sebelumnya, Polres Metro Bekasi memfasilitasi agenda klarifikasi dan mediasi atas pernyataan Abah Setu yang beredar di media sosial. Pertemuan itu berlangsung di Markas Polres Metro Bekasi pada Kamis, 10 September.<\/p>\n
Sejumlah unsur hadir dalam forum tersebut, termasuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa persoalan itu memperoleh perhatian luas dan membutuhkan komunikasi yang terukur.<\/p>\n
Dalam mediasi tersebut, Abah Setu menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang telah menimbulkan keberatan di masyarakat. Permintaan maaf dapat menjadi bagian dari upaya meredakan ketegangan, namun langkah itu tetap berbeda dari tahapan pemeriksaan hukum atas laporan yang telah masuk.<\/p>\n
Perbedaan antara mediasi sosial dan proses penegakan hukum perlu dipahami dalam perkara yang menjadi perhatian publik. Mediasi dapat membuka ruang dialog, klarifikasi, serta pemulihan hubungan di masyarakat. Sementara itu, penyidik tetap memiliki kewajiban mendalami informasi dan keterangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan.<\/p>\n
Polisi Masih Mendalami Keterangan<\/h3>\n
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa aparat belum menghentikan pendalaman perkara. Kepolisian masih mengumpulkan dan menelaah keterangan yang diperoleh dari para pihak terkait.<\/p>\n
\u201cKeterangan dan informasi yang diperoleh dari para pihak masih pada pendalaman tim kepolisian. Kami juga terus memantau situasi serta membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama dan masyarakat setempat,\u201d kata Budi.<\/p><\/blockquote>\n
Pendalaman tersebut juga disertai pemantauan situasi di lingkungan masyarakat. Komunikasi dengan tokoh agama dan warga setempat menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi tetap kondusif sambil proses penanganan perkara berjalan.<\/p>\n
Sehari setelah agenda mediasi, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang menegaskan bahwa penanganan hukum belum berakhir. Pada Jumat, 11 September, ia menyatakan belum terdapat pencabutan laporan resmi dari pihak pelapor.<\/p>\n
\u201cUntuk laporan kan sudah ada, sudah dilaporkan. Nanti, kita menyesuaikan langkah-langkah ke depannya,\u201d kata Andi.<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan itu menegaskan bahwa keberadaan laporan menjadi salah satu unsur yang diperhatikan aparat dalam menentukan tahapan lanjutan. Kepolisian akan menyesuaikan tindakan berikutnya dengan hasil pendalaman, informasi yang tersedia, dan perkembangan dalam perkara tersebut.<\/p>\n
Kasus ini kembali menjadi pengingat bagi pengguna media sosial untuk mempertimbangkan dampak setiap pernyataan sebelum disebarkan. Kritik, pendapat, dan perbedaan pandangan tetap dapat disampaikan, tetapi harus ditempatkan dalam batas penghormatan, tanggung jawab, dan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi masyarakat, penyelesaian yang tertib dan adil diharapkan dapat menjaga rasa keadilan sekaligus mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n