Bisadonasi.com – Penerbitan obligasi daerah senilai sekitar Rp5,6 triliun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memicu perdebatan di ruang kebijakan fiskal nasional. Angka tersebut bukan sekadar lonjakan dari penerbitan sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun, melainkan cerminan dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus membengkak di ibu kota. Di tengah ketegangan antara kepentingan pembangunan daerah dan disiplin fiskal nasional, seorang pemerhati kebijakan kota mendorong agar kedua belah pihak meninggalkan posisi saling menyalahkan dan memilih jalur dialog terstruktur.<\/p>\n
Zulfikar Marikar, pemerhati kebijakan kota Jakarta, menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Rabu bahwa Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta perlu duduk bersama untuk merancang kerangka kerja sama fiskal yang mampu mengukur nilai tambah ekonomi dari instrumen obligasi daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa perdebatan publik tidak boleh terjebak pada polarisasi sederhana antara “mengambil utang” atau “tidak mengambil utang.”<\/p>\n
“Perdebatan tidak boleh berhenti pada dikotomi ‘utang atau tidak utang’, melainkan bergeser pada sejauh mana instrumen tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi terukur bagi Jakarta dan nasional.”<\/p><\/blockquote>\n
Menurut Marikar, perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan dinamika yang lazim dalam sistem fiskal Indonesia. Pemerintah pusat memiliki mandat menjaga disiplin fiskal secara nasional, sementara Jakarta menghadapi tekanan pembangunan yang tidak pernah surut. Yang menjadi kekhawatiran, lanjutnya, adalah ketika perbedaan perspektif itu bermetamorfosis menjadi benturan kewenangan yang mengunci proyek-proyek strategis.<\/p>\n
Alokasi Dana dan Dampak Penundaan<\/h3>\n
Dana dari obligasi daerah DKI ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis, termasuk jalur LRT Jakarta rute Manggarai\u2013Dukuh Atas serta penguatan sektor kesehatan. Marikar mengingatkan bahwa penundaan proyek-proyek vital akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan membawa konsekuensi berantai: kemacetan lalu lintas yang semakin parah, kerugian ekonomi akibat banjir tahunan, serta penurunan daya tarik investasi yang dampaknya melampaui batas provinsi dan menyentuh skala nasional.<\/p>\n
Konteks data memperkuat argumen tersebut. Realisasi investasi Jakarta pada semester I 2026 tercatat mencapai Rp173,6 triliun, setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional. Aktivitas pembangunan di ibu kota menyerap rantai pasok industri, tenaga kerja, dan material konstruksi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, setiap hambatan pada proyek infrastruktur Jakarta tidak hanya memengaruhi warga lokal, tetapi juga menggerus momentum ekonomi di wilayah pemasok.<\/p>\n
Prinsip Kehati-hatian dan Ruang Pembiayaan<\/h3>\n
Marikar mengakui bahwa kehati-hatian pemerintah pusat dalam mengantisipasi risiko gagal bayar merupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola fiskal. Namun, ia menekankan bahwa kehati-hatian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh ruang pembiayaan daerah selama risiko yang timbul dapat dikelola secara memadai.<\/p>\n
“Prinsip kehati-hatian pemerintah pusat untuk mengantisipasi risiko gagal bayar memang sangat penting. Namun, kehati-hatian tersebut hendaknya tidak menutup ruang pembiayaan daerah selama risikonya terkelola.”<\/p><\/blockquote>\n
Parameter Teknis yang Disarankan<\/h3>\n
Untuk menjembatani kepentingan daerah dan pusat, Marikar mendorong pembentukan sebuah kerangka kerja bersama yang ia sebut Jakarta-Central Government Fiscal Framework. Kerangka tersebut seharusnya memuat parameter teknis yang disepakati bersama, meliputi batas aman rasio utang daerah, kriteria kelayakan proyek sebelum pendanaan, mekanisme pengujian stres (stress test) untuk menguji ketahanan pembayaran dalam berbagai skenario krisis, serta indikator manfaat sosial-ekonomi yang terukur pada setiap proyek.<\/p>\n
Ia juga menekankan bahwa dana obligasi wajib dialokasikan secara eksklusif untuk investasi produktif, bukan untuk belanja rutin atau operasional. Setiap proyek yang dibiayai harus memiliki imbal hasil ekonomi (economic return) yang dapat dihitung dan diaudit. Kemampuan pembayaran utang, lanjutnya, wajib diuji secara ketat melalui tes ketahanan dalam berbagai skenario krisis, disertai transparansi penuh kepada publik mengenai rincian biaya bunga, jadwal amortisasi, hingga skenario pelunasan.<\/p>\n
Seluruh upaya penyelarasan tersebut, tambah Marikar, perlu ditopang oleh pembentukan forum koordinasi fiskal permanen antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Forum semacam itu akan menjadi mekanisme rutin untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mencegah eskalasi konflik kebijakan.<\/p>\n
“Melalui sinergi dan tata kelola yang terukur, instrumen obligasi diharapkan dapat menjaga kesinambungan investasi Jakarta sekaligus menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.”<\/p><\/blockquote>\n
Respons Gubernur DKI<\/h3>\n
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah.<\/p>\n
“Karena bagaimana pun, Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga, dan untuk bangun itu kan perlu duit.”<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan tersebut diucapkan Pramono pada 4 September 2026. Ia mengakui mendengarkan dan mematuhi arahan pusat, namun menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan Jakarta tetap harus dipenuhi melalui instrumen pembiayaan yang tersedia. Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meminta agar dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dikembalikan ke jumlah semula apabila daerah diminta menahan diri dari penerbitan obligasi.<\/p>\n
“Atau kalau enggak, ya, dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi, simpel, itu saja.”<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan gubernur itu memperlihatkan ketegangan struktural yang kerap muncul dalam hubungan fiskal pusat\u2013daerah: daerah yang ditugaskan menyediakan layanan publik dalam skala besar, namun dibatasi oleh plafon anggaran tahunan dan regulasi utang. Obligasi daerah, dalam konteks ini, menjadi instrumen yang menjembatani kesenjangan antara mandat pembangunan dan kapasitas fiskal tahunan, sekaligus menjadi ujian bagi kemampuan kedua tingkat pemerintahan untuk mengelola risiko secara kolaboratif.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n