Bisadonasi.com – Curah hujan rendah kini menyelimuti lebih dari 90 persen wilayah Indonesia, sebuah kondisi yang terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sepanjang Agustus 2026. Fenomena El Ni\u00f1o yang sedang berlangsung diproyeksikan bertahan hingga awal 2027, sehingga tekanan terhadap sektor pertanian\u2014khususnya budidaya padi\u2014diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Di tengah situasi tersebut, lembaga riset ekonomi GREAT Institute mengingatkan bahwa ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan mitigasi produksi padi menjadi faktor penentu untuk mencegah guncangan pangan yang lebih luas.<\/p>\n
Peringatan ini disampaikan oleh Hastuti, ekonom di GREAT Institute yang juga mengajar di bidang Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan pada Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam keterangannya di Jakarta pada Senin. Ia menyampaikan pesan tersebut saat lembaga risetnya menggelar acara GREAT Mid-Year Economic Outlook 2026 bertema “Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme.”<\/p>\n
Secara makro, posisi ketahanan pangan Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan episode El Ni\u00f1o 2023\u20132024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton, angka yang melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi domestik sebesar 31,2 juta ton sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selisih tersebut menghasilkan surplus beras lebih dari 3,5 juta ton. Sepanjang tahun 2025 pemerintah tidak melakukan impor beras umum, dan proyeksi untuk 2026 juga mempertahankan kebijakan tanpa impor beras umum.<\/p>\n
“Produksi maupun cadangan beras kita memang masih berada dalam kategori aman,” ujar Hastuti.<\/p><\/blockquote>\n
Namun, GREAT Institute menegaskan bahwa angka agregat nasional berpotensi menyembunyikan kerentanan produksi yang sangat berbeda antarwilayah. Pola distribusi risiko El Ni\u00f1o tidak merata, dan provinsi-provinsi tertentu menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dibandingkan wilayah sentra produksi utama.<\/p>\n
Jejak El Ni\u00f1o 2023\u20132024: Pelajaran dari Enam Provinsi<\/h3>\n
Analisis GREAT Institute terhadap episode El Ni\u00f1o 2023\u20132024 mengidentifikasi enam provinsi yang mengalami kontraksi produksi melampaui 10 persen, yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Pada kelompok wilayah tersebut, penurunan produksi lebih banyak dipicu oleh penyusutan luas panen ketimbang penurunan produktivitas per hektare. Bahkan, di tiga provinsi dari kelompok itu, produktivitas per hektare justru masih menunjukkan tren naik.<\/p>\n
Pola ini mengungkap mekanisme risiko yang spesifik: petani menunda atau tidak melaksanakan penanaman, sementara luasan sawah yang memperoleh kecukupan air menyusut. Di sisi lain, sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mencatat kehilangan volume yang jauh lebih besar secara absolut meskipun persentase penurunannya relatif ringan.<\/p>\n
Sebagai ilustrasi, Jawa Tengah kehilangan sekitar 736 ribu ton beras dibandingkan periode baseline saat episode 2023\u20132024 terjadi. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat total kehilangan gabungan enam provinsi yang mengalami kontraksi di atas 10 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak El Ni\u00f1o tidak dapat dibaca semata-mata dari persentase penurunan; besaran absolut kehilangan volume di wilayah sentra produksi tetap menjadi ancaman serius bagi pasokan nasional.<\/p>\n
Langkah Pemerintah dan Kesiapan Infrastruktur<\/h3>\n
Menyadari intensitas risiko yang telah teridentifikasi, GREAT Institute menekankan bahwa fokus kebijakan saat ini harus diarahkan pada kesiapan infrastruktur irigasi serta distribusi sarana produksi pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Ketepatan eksekusi menjadi semakin krusial, terutama bagi daerah yang sedang memasuki periode tanam berikutnya.<\/p>\n
“Kita sudah mengetahui intensitas risiko El-Nino tahun ini dan kita tidak dapat menghilangkan risiko tersebut. Fokus kita saat ini harus diarahkan pada kesiapan infrastruktur irigasi dan distribusi sarana produksi pertanian ke seluruh wilayah Indonesia. Ketepatan dalam eksekusinya menjadi semakin penting terutama bagi wilayah yang sedang memasuki periode tanam berikutnya,” ucapnya.<\/p><\/blockquote>\n
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi diinstruksikan di seluruh daerah. Selain itu, program pompanisasi\u2014penyediaan pompa air untuk mengairi sawah yang mengalami keterbatasan pasokan\u2014sedang diimplementasikan. Alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk musim tanam 2026 juga tengah dilaksanakan guna memastikan petani memiliki akses terhadap input produksi yang memadai.<\/p>\n
Dimensi Harga: Melindungi Daya Beli Rumah Tangga<\/h3>\n
Bersamaan dengan penanganan sisi produksi, GREAT Institute juga menyoroti dimensi harga di tingkat konsumen. Ancaman iklim bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi stabilitas harga beras, namun pemerintah tetap perlu mengerahkan perangkat teknis maupun nonteknis agar konsumen terlindungi dari lonjakan harga yang berlebihan ketika dampak El Ni\u00f1o kian terasa.<\/p>\n
“Kami mengimbau agar pemerintah juga fokus pada stabilitas harga beras. Kenaikan harga beras ketika risiko iklim kian terasa dapat menggeser anggaran rumah tangga ke pangan dan mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya,” kata Hastuti.<\/p><\/blockquote>\n
Implikasi ekonomi dari lonjakan harga pangan bersifat berlapis. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, peningkatan pengeluaran untuk beras secara langsung menggerus alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam konteks di mana lebih dari 90 persen wilayah Indonesia sedang mengalami defisit curah hujan dan episode El Ni\u00f1o diproyeksikan bertahan hingga awal 2027, koordinasi antara kebijakan produksi, distribusi, dan stabilisasi harga menjadi prasyarat agar ketahanan pangan tidak hanya terjaga di tingkat agregat, tetapi juga dirasakan secara merata di tingkat lokal.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n