Bisadonasi.com – BI – Konferensi kebijakan dua tahunan yang digelar di Bali, Biennial Policy Conference (BPC), kembali menjadi panggung bagi para pembuat kebijakan moneter dan ekonomi dari berbagai belahan dunia. Tahun ini, forum tersebut mengusung tema besar tentang masa depan perbankan sentral, khususnya bagaimana sinergi kebijakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan digerakkan oleh inovasi. Kehadiran dua peraih Nobel Ekonomi, Prof. Peter Howitt dan Prof. Daron Acemoglu, menegaskan bobot intelektual yang melatarbelakangi diskusi di ruang konferensi.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono menyampaikan pandangan yang menempatkan stabilitas makrofinansial sebagai fondasi tak tergantikan bagi setiap upaya transformasi ekonomi. Ia menegaskan bahwa tanpa jangkar stabilitas, gelombang inovasi justru berisiko menjadi sumber ketidakpastian baru bagi rumah tangga dan pelaku usaha.<\/p>\n
“Perubahan global kini semakin kompleks akibat disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan fragmentasi geoekonomi. Di tengah kondisi itu, inovasi menjadi motor utama pertumbuhan, sementara stabilitas ekonomi dan keuangan menjadi jangkar yang membuat inovasi bisa tumbuh dengan aman.”<\/p><\/blockquote>\n
Stabilitas sebagai Prasyarat, Bukan Penghambat<\/h3>\n
Pandangan Thomas menempatkan bank sentral bukan sebagai lembaga yang memperlambat laju perubahan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan agar proses creative destruction\u2014istilah yang merujuk pada mekanisme di mana teknologi baru menggantikan struktur ekonomi lama\u2014terjadi dalam koridor yang terkendali. Dalam kerangka ini, setiap guncangan ekonomi yang bersifat nonlinier dan multidimensi menuntut respons kebijakan yang terintegrasi, bukan pendekatan sektoral yang terfragmentasi.<\/p>\n
Konteks global memperkuat urgensi pesan tersebut. Fragmentasi geoekonomi yang semakin tajam sejak pergeseran rantai pasok pasca-pandemi, ditambah ketegangan perdagangan antarkubu teknologi, membuat tidak satu pun negara dapat mengandalkan kebijakan domestik semata. Koordinasi lintas otoritas dan lintas negara menjadi satu-satunya mekanisme yang mampu meredam transmisi risiko dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Bagi Indonesia, yang perekonomiannya terhubung erat dengan arus perdagangan Asia-Pasifik dan aliran modal internasional, implikasinya langsung: setiap celah koordinasi berpotensi memperbesar volatilitas nilai tukar, tekanan pada neraca pembayaran, dan gejolak di pasar obligasi domestik.<\/p>\n
Teknologi, Efisiensi, dan Dimensi Kemanusiaan<\/h3>\n
Selain dimensi stabilitas, Thomas juga menyoroti sisi sosial dari adopsi teknologi digital. Ia mengingatkan bahwa efisiensi yang dihasilkan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak otomatis menerjemahkan diri menjadi kesejahteraan yang merata. Tanpa desain kebijakan yang sengaja menyisipkan prinsip inklusivitas ke dalam arsitektur teknologi, manfaat ekonomi justru terkonsentrasi pada segmen tertentu masyarakat.<\/p>\n
“Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya.”<\/p><\/blockquote>\n
Pernyataan ini sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang secara aktif mengarahkan pengembangan ekosistem digital nasional. Mulai dari penguatan infrastruktur pembayaran digital, pengembangan kerangka regulasi untuk aset digital, hingga inisiatif mata uang digital bank sentral (CBDC), otoritas moneter berupaya memastikan bahwa lompatan teknologi menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pelaku usaha berskala besar.<\/p>\n
Batasan Peran Bank Sentral dan Kebutuhan Kolaborasi<\/h3>\n
Thomas secara eksplisit mengakui bahwa persoalan multidimensi yang dihadapi perekonomian kontemporer\u2014mulai dari transisi energi, ketahanan pangan, hingga disrupsi pasar tenaga kerja akibat otomatisasi\u2014tidak dapat diurai oleh satu lembaga saja. Bank sentral memiliki mandat utama menjaga stabilitas harga dan sistem pembayaran, namun dampak eksternal dari kebijakan moneter sering kali memerlukan respons fiskal, regulasi sektoral, dan diplomasi ekonomi yang berjalan paralel.<\/p>\n
Implikasinya bagi Indonesia bersifat praktis: penguatan koordinasi internal antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan Bappebti menjadi prasyarat agar kebijakan tidak saling bertabrakan. Sementara itu, di tingkat internasional, partisipasi aktif dalam forum-forum seperti BPC, G20, dan ASEAN+3 menjadi kanal untuk menyelaraskan respons terhadap guncangan yang melintasi batas negara. Tanpa sinergi semacam itu, setiap negara cenderung bereaksi secara defensif dan terfragmentasi, yang pada akhirnya memperpanjang durasi perlambatan ekonomi.<\/p>\n
Dengan demikian, pesan utama yang tersampaikan dari forum Bali bukan sekadar retorika kebijakan, melainkan pengingat bahwa di tengah percepatan disrupsi teknologi dan fragmentasi geopolitik, kemampuan sebuah negara menjaga stabilitas makrofinansial sambil tetap membuka ruang bagi inovasi yang inklusif akan menentukan apakah transformasi ekonomi menjadi sumber kemakmuran atau justru memperlebar jurang ketimpangan.<\/p>\n
\n Related Reading<\/h2>\n