Main Agenda: Kemendagri: Forum Daerah Bersuara serap masukan soal program Presiden

Kemendagri: Forum Daerah Bersuara sebagai Sarana Peroleh Masukan untuk Program Presiden

Main Agenda - Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi tempat penyelenggaraan Forum Daerah Bersuara yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara ini bertujuan untuk mendapatkan saran langsung dari pemerintah daerah dalam rangka memastikan bahwa kebijakan nasional, terutama terkait 10 program prioritas Presiden, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN Kemendagri, mengatakan bahwa forum tersebut adalah upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Pelaksanaan Kebijakan Perlu Saling Sinkronisasi

“Sinkronisasi kebijakan 10 program prioritas Presiden tidak hanya berlangsung di tingkat makro, tetapi juga perlu dilakukan secara rinci dalam implementasi di tingkat daerah,” ujar Yusharto dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden. Ia menekankan bahwa dengan memahami situasi di lapangan, pemerintah pusat dapat mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga program nasional bisa disesuaikan dengan kondisi lokal.

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung keberhasilan berbagai program prioritas Presiden,” ujar Yusharto. Ia menambahkan bahwa daerah diharapkan mampu mengembangkan kekuatan yang dimiliki sekaligus memanfaatkan peluang baru, agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Forum Daerah Bersuara di Banjarbaru, Kamis, menjadi wadah penting bagi daerah untuk menyampaikan progres serta hambatan dalam menjalankan kebijakan nasional. Melalui acara ini, pemerintah pusat dapat merespons masukan yang diberikan, sehingga program prioritas bisa lebih relevan dan terukur. Yusharto menjelaskan bahwa keterlibatan daerah tidak hanya memberi masukan, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan nasional.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, forum seperti Daerah Bersuara berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang aktif, mengingat daerah memiliki data langsung mengenai kondisi masyarakat dan infrastruktur lokal. Yusharto juga menyoroti pentingnya kreativitas dan inovasi dari pihak daerah sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Dukungan dari Pemprov Kalsel

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, forum tersebut memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membagikan perkembangan serta tantangan dalam pelaksanaan program nasional. Ia menyatakan bahwa Pemprov Kalsel mendukung penyelenggaraan Forum Daerah Bersuara sebagai langkah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami berharap sinergi yang semakin kuat melalui forum ini dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong program prioritas Presiden,” ujar Subhan. Pemerintah provinsi juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif daerah, termasuk kemampuan mereka dalam mengadaptasi kebijakan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

“Daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki serta merespons peluang baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Subhan. Ia menegaskan bahwa Forum Daerah Bersuara merupakan wadah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam pembangunan nasional, kerja sama antara pusat dan daerah sangat kritis. Kemendagri mengungkapkan bahwa Forum Daerah Bersuara adalah salah satu dari beberapa inisiatif yang dilakukan untuk menjaga koordinasi dan konsistensi kebijakan. Selain itu, forum ini juga memperkuat kesadaran daerah bahwa mereka adalah bagian integral dari proses pembangunan nasional, dan tidak hanya pelaksana, tetapi juga pengambil kebijakan.

“Kita perlu memahami bahwa program prioritas Presiden tidak bisa berjalan tanpa kontribusi aktif dari daerah,” ujar Yusharto dalam wawancara terpisah. Ia menambahkan bahwa daerah memiliki kemampuan unik untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, seperti sumber daya alam, budaya, atau kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian, penyelenggaraan forum seperti ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan antara kebijakan makro dan implementasi mikro.

Kemendagri juga menekankan bahwa Forum Daerah Bersuara tidak hanya fokus pada masukan, tetapi juga memberi arahan teknis dan bantuan sumber daya untuk memastikan program prioritas bisa berjalan optimal. Acara ini diharapkan mendorong daerah untuk berpartisipasi secara proaktif, sehingga kebijakan nasional tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga benar-benar dijalankan dengan tepat sasaran dan efektif.

Masa Depan Pembangunan Harus Melibatkan Semua Pihak

Kebijakan pembangunan yang sukses tidak terlepas dari keberhasilan implementasi di lapangan. Dengan Forum Daerah Bersuara, Kemendagri mencoba memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penentuan arah kebijakan nasional. Ini adalah langkah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan bahwa setiap program prioritas Presiden tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga bisa memberikan manfaat yang langsung terasa oleh masyarakat.

Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa masukan dari daerah akan menjadi referensi penting dalam mengevaluasi keberhasilan program prioritas. “Dengan menggabungkan wawasan daerah dan kebijakan pusat, kita bisa menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa Kemendagri ingin menggandeng pemerintah daerah dalam setiap tahap pelaksanaan program, baik perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Pelaksanaan program prioritas Presiden juga memerlukan komitmen bersama antara pusat dan daerah. Dengan forum seperti ini, dinamika kolaborasi diharapkan meningkat, sehingga kebijakan nasional tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong inisiatif lokal. Subhan Noor Yaumil menegaskan bahwa Pemprov Kalsel akan terus berupaya memperkuat sinergi ini, dengan memastikan bahwa semua program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi daerah serta nasional.

Kemendagri menyatakan bahwa Forum Daerah Bersuara adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem governance yang lebih efektif. Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, daerah diharapkan menjadi mitra aktif, bukan sekadar pengikuti. “Kami yakin bahwa melalui forum ini, pemerintah daerah bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam mencapai tujuan nasional,” ujar Yusharto, yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan sesuai dengan realitas di lapangan