Latest Program: Menko Muhaimin: MBG harus prioritaskan masyarakat miskin di daerah 3T

Menko Muhaimin: MBG Harus Prioritaskan Masyarakat Miskin di Daerah 3T

Latest Program -

Jakarta, Jumat — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga harus menjadi alat yang mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat di tingkat dasar, terutama di wilayah yang dinilai tertinggal, terpencil, atau kumuh. "Kita perlu memastikan bahwa kebijakan MBG terarah pada masyarakat yang paling rentan, agar manfaatnya benar-benar memberikan dampak berkelanjutan," ujarnya dalam sebuah wawancara di Jakarta.

Kunci utama dalam implementasi MBG, menurut Menko Muhaimin, adalah penggunaan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dokumen ini dianggap sebagai dasar penting untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang layak menerima manfaat. "DTSEN memberikan gambaran jelas tentang kebutuhan setiap daerah, termasuk bagaimana menempatkan masyarakat miskin ekstrem di prioritas utama," jelasnya. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat meminimalisir kesalahan penyaluran dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.

"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.

Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara MBG dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Ia mengatakan bahwa kedua dokumen tersebut saling melengkapi untuk memastikan program tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. "Kemiskinan ekstrem memerlukan solusi yang lebih tajam, sementara kemiskinan umum membutuhkan pendekatan berkelanjutan," tambahnya.

Dalam menjalankan MBG, Menko Muhaimin meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. "Selain itu, keberhasilan program ini juga bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan masyarakat," katanya. Ia menyoroti bahwa MBG harus menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, seperti ekosistem usaha mikro dan kecil, serta program peningkatan keterampilan.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG," kata dia.

Kebijakan MBG, menurut Menko Muhaimin, juga diharapkan mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Ia menilai bahwa dengan memanfaatkan data DTSEN, pemerintah dapat memantau keberhasilan program secara real-time dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. "Kita perlu membangun sistem yang tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri," ungkapnya.

Dalam konteks daerah 3T, Menko Muhaimin menekankan bahwa kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat. "Masyarakat harus menjadi mitra utama dalam menentukan kebutuhan dan cara penyaluran," katanya. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara bantuan langsung dan pelatihan, agar program tidak hanya memberikan kenyamanan sementara, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Menko Muhaimin optimis bahwa perbaikan tata kelola MBG akan meningkatkan efektivitas program. "Kombinasi antara niat baik, manajemen yang terstruktur, dan kepemimpinan yang konsisten akan membentuk fondasi kuat untuk keberhasilan jangka panjang," kata dia. Ia menambahkan bahwa penggunaan teknologi dan sistem digital dalam pelaksanaan MBG juga dapat menjadi pendorong utama untuk mempercepat proses distribusi.

Menurut Menko Muhaimin, salah satu tujuan utama MBG adalah menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. "Program ini harus mengintegrasikan keberhasilan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya meluas ke seluruh rantai pasok," jelasnya. Ia mencontohkan bahwa dengan memprioritaskan masyarakat miskin, MBG dapat memberikan stimulasi terhadap usaha-usaha kecil yang sering kali terabaikan.

Di sisi lain, Menko Muhaimin mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh hanya dianggap sebagai kebijakan sementara. "Kita perlu memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari visi nasional dalam menekan ketimpangan sosial," kata dia. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin bukan hanya tentang pangan, tetapi juga tentang akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

Dalam wawancaranya, Menko Muhaimin juga membandingkan MBG dengan program serupa di negara lain. "Di beberapa negara, program serupa tidak hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi," katanya. Ia menilai bahwa pendekatan serupa perlu diterapkan di Indonesia untuk memastikan program berdampak lebih besar.

Sementara itu, Menko Muhaimin mengakui bahwa tantangan utama dalam implementasi MBG adalah keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. "Mengatasi masalah ini memerlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan kolaborasi yang lebih erat," ujarnya. Ia berharap bahwa dengan adanya DTSEN, pemerintah dapat menghindari pengulangan kesalahan dan membangun sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menko Muhaimin menegaskan bahwa MBG tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga sebagian dari strategi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. "Kita perlu memastikan bahwa setiap individu yang tergolong miskin memiliki peluang untuk terlibat dalam proses pemberdayaan," katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini akan terlihat jika masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga belajar cara memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan menekankan keberlanjutan dan peran aktif masyarakat, Menko Muhaimin yakin bahwa MBG akan menjadi salah satu dari sekian kebijakan prioritas yang mampu