HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran
Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Pendidikan Anak Pekerja Migran di Malaysia
Bisadonasi.com – Kuala Lumpur — Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk menjamin pendidikan berkelanjutan bagi putra-putri Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia. Melalui program HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan, komitmen ini mencakup baik jalur pendidikan formal maupun nonformal sebagai hak dasar yang harus dipenuhi secara konsisten. Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Ahmad Romadhoni Surya Putra, atau yang lebih dikenal dengan nama Dhoni, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan anak-anak WNI tidak kehilangan kesempatan belajar selama berada di luar negeri.
Menurut Dhoni, pemerintah pusat telah menyusun strategi komprehensif untuk memenuhi hak akses pendidikan bagi generasi muda Indonesia di luar negeri. Komitmen ini bukan sekadar janji politik, melainkan implementasi nyata melalui berbagai program yang telah berjalan selama bertahun-tahun. "Secara umum pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi hak dasar untuk akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia. Kami juga memastikan akses pendidikan tersebut berkelanjutan sehingga anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikan di manapun mereka berada," ujar Dhoni saat ditemui ANTARA di ibu kota Malaysia, Kamis.
Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Dalam sistem pendidikan formal, Indonesia telah mendirikan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di tiga kota utama, yaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Kota Kinabalu. Institusi-institusi ini melayani siswa dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kehadiran SILN memberikan kepastian kurikulum yang selaras dengan standar pendidikan nasional Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan melalui infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, untuk sektor pendidikan nonformal, pemerintah melalui perwakilan diplomatik dan konsuler di Malaysia mengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Fasilitas ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal agar dapat mengikuti program kesetaraan Paket A, B, dan C. Selain itu, terdapat juga program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang memungkinkan pembelajaran fleksibel tanpa harus hadir secara fisik setiap hari.
Pihak terkait juga melakukan proses penyetaraan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di Sanggar Bimbingan (SB), Community Learning Center (CLC), dan Indonesian Community Center (ICC). "SB dan ICC merupakan solusi alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak PMI yang tinggal di semenanjung Malaysia, sedangkan CLC solusi alternatif pendidikan nonformal untuk anak-anak PMI di daerah Sabah dan Serawak," jelas Dhoni dengan rinci.
Data Statistik dan Dukungan Beasiswa
Penyediaan layanan pendidikan nonformal ini merupakan upaya strategis untuk tetap memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI yang tidak dapat mengakses pendidikan formal di sekolah-sekolah lokal atau SILN. Tempat-tempat tersebut menjadi ruang belajar alternatif yang mendukung pengembangan pengetahuan dasar, keterampilan, nilai-nilai budaya Indonesia, serta pembinaan karakter dan dukungan psikososial. Melalui pendekatan ini, HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan menjadi lebih inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai gambaran, jumlah SB di Semenanjung Malaysia sebanyak 75 buah dengan total siswa tercatat 2.215 orang (data April 2026). Sementara jumlah CLC di seluruh Sabah dan Sarawak sebanyak 302 dengan total jumlah murid yakni 22.031 siswa (data Mei 2026). Jumlah pelajar Indonesia di Malaysia itu belum termasuk jumlah siswa dan siswi di SIKL, SIJB, SIKK dan PKBM, dan dapat berubah jika mengikuti pembaruan data setelah pendaftaran tahun ajaran baru.
Dhoni mengatakan setelah menyelesaikan pembelajaran di Malaysia, anak-anak tersebut didorong untuk pulang dan melanjutkan pendidikan formal di Indonesia. Sebagai upaya komprehensif pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif, pemerintah menyediakan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah Atas (ADEM) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi anak-anak PMI. Program beasiswa ini menjadi bagian integral dari komitmen HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia di perantauan.