Key Strategy: Jampidsus telaah permohonan JC tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya

Strategi Utama: Jampidsus Evaluasi Permohonan JC Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya

Key Strategy - Direktur Jampidsus, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang memproses permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya. Key Strategy dalam menghadapi kasus ini adalah memastikan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. Permohonan ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony, Krisna Murti, pada Senin (8/6) di Jakarta Selatan.

Pertimbangan dalam Proses Evaluasi

“Satu, kita lihat alat bukti yang ada. Perlu enggak keterangan dari dia lagi? Yang kedua, sampai sebatas apa dia kalau posisi JC? Bisa maksimal enggak yang seperti apa yang di kapasitas JC-nya?”

Dalam menyampaikan penjelasan tersebut, Febrie menekankan bahwa Key Strategy penyidik adalah mengumpulkan semua data yang relevan sebelum mengambil keputusan. Evaluasi ini membutuhkan waktu karena ada beberapa aspek penting yang perlu dianalisis. “Ini masih butuh waktu lah, ya. Sebentar kita putuskan,” ujar Febrie.

Kasus Korupsi MBG dan Tersangka Sony Sonjaya

Menurut informasi terkini, Sony Sonjaya adalah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG tahun 2025-2026. Penetapan status tersangka terhadap Sony dilakukan pada 3 Juni 2026, bersamaan dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Kasus ini mengungkap praktik penyimpangan dalam distribusi bantuan pangan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sony Sonjaya mengajukan permohonan menjadi JC sebagai bagian dari Key Strategy pihaknya untuk membantu penyelidikan. Ia berharap dengan status tersebut, bisa memberikan bukti-bukti yang memperkuat proses penyelidikan. “Kalau dia jadi JC, itu bisa memperjelas kontribusi positifnya, serta memberi gambaran lebih jelas mengenai alur korupsi yang terjadi,” ujar Krisna Murti.

Krisna menambahkan bahwa Key Strategy dalam permohonan Sony adalah membuka perspektif baru untuk mengungkap dinamika internal BGN. Ia mengungkapkan, klien mereka berpendapat bahwa selama ini Sony dianggap sebagai pelaku utama, padahal ada tekanan dari pihak lain. “Beliau merasa selama ini dianggap sebagai pelaku utama, padahal sebenarnya ada arahan dan tekanan dari nama-nama besar,” kata Krisna.

“Artinya bahwa selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, eh dia yang mempermainakan dapur-dapur itu. Padahal menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi,”

Menurut Krisna, Sony Sonjaya ingin menjelaskan bahwa peran dirinya dalam kasus ini lebih kompleks daripada yang dipersepsikan. Ia menyatakan, terdapat pihak-pihak tertentu yang memberikan instruksi atau tekanan untuk mengarahkan proses distribusi MBG. “Beliau sampaikan nanti di persidangan bahwa beliau tuh ditekan, bahwa otaknya tuh bukan beliau gitu. Bahwa jangan disangkakan jual dapur-dapur itu adalah beliau,” tambah Krisna.

Kasus korupsi MBG ini terjadi dalam program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui bantuan makanan bergizi. Key Strategy dalam penyelidikan ini adalah mengungkap keseluruhan gambaran korupsi, termasuk peran Sony dalam skema tersebut. Penyidik Jampidsus menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya berdasarkan bukti yang ada, tetapi juga keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyimpangan.

Selain itu, Key Strategy dalam proses ini juga mencakup penggunaan keterangan Sony untuk memperjelas dinamika dalam penyelidikan. Febrie menyatakan bahwa penyidik akan mempertimbangkan bagaimana kontribusi JC bisa memperkuat penyelidikan. “Ini adalah kesempatan bagi penyidik untuk memahami alur korupsi secara menyeluruh, termasuk peran Sony dalam skema itu,” tambah Febrie.

Menurut Krisna, permohonan Sony sebagai JC akan membuka ruang bagi pihak lain yang terlibat dalam skandal korupsi ini. Ia menegaskan bahwa Key Strategy dalam kasus ini adalah memastikan semua pihak terlibat diberi kesempatan untuk menjelaskan peran mereka. Masyarakat dan media mulai memperhatikan perkembangan kasus ini, yang dianggap sebagai titik penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi di lingkungan BGN.