Announced: Polri cek kontainer dan sita 300 dokumen terkait pelanggaran ekspor

Polri Periksa Kontainer dan Sita 300 Dokumen Terkait Dugaan Pelanggaran Ekspor

Announced - Jakarta, Kamis – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan inspeksi terhadap kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa (MMS) serta menyita 300 dokumen ekspor yang diduga terkait pelanggaran dalam proses ekspor komoditas fatty matter. Pemeriksaan ini dilakukan di Terminal NPCT 1, Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Terminal Kalibaru Raya Kavling B Nomor 1, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, penyidik juga mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan tersebut.

Proses Pemeriksaan Kontainer dan Dokumen Ekspor

Dalam keterangannya, Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap 87 kontainer milik PT MMS dilakukan untuk memverifikasi kecocokan antara data ekspor yang telah didokumentasikan dengan kondisi barang di lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan keakuratan dokumen kepabeanan yang menjadi bahan penyelidikan. “Kami melakukan pengecekan fisik kontainer agar bisa membandingkan dokumen ekspor dengan barang yang sebenarnya ada di lapangan,” ujarnya.

“Pengecekan fisik kontainer dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan barang yang menjadi objek penyidikan,” kata Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Setyo K. Heriyatno.

Dokumen yang disita berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) komoditas fatty matter. Menurut Heriyatno, selain terkait PT MMS, dokumen tersebut juga melibatkan perusahaan-perusahaan lain yang diduga terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ekspor komoditas tersebut. “Dokumen yang kami amankan akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan pembuktian serta melengkapi berkas perkara,” tambahnya.

Pemeriksaan fisik kontainer dan penyitaan dokumen ini merupakan bagian dari upaya investigasi untuk mengungkap praktik ekspor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Fatty matter, yang merupakan produk olahan minyak, sering kali menjadi objek pelanggaran karena bisa diubah menjadi bentuk lain seperti biodiesel atau bahan bakar lainnya. Dalam kasus ini, penyidik menyoroti kemungkinan perusahaan melanggar ketentuan kepabeanan dengan cara mempercepat proses ekspor atau mengubah komposisi barang tanpa izin.

Dokumen Sebagai Bahan Bukti

Kasus yang sedang ditangani Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/54/IV/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI, yang diajukan pada 13 April 2026. Dittipidter Bareskrim Polri menegaskan bahwa pemeriksaan masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor ilegal tersebut.

Dokumen-dokumen yang disita akan menjadi bukti penting dalam menyusun laporan penyelidikan. Analisis terhadap PEB dan dokumen lainnya diharapkan bisa mengungkap alur ekspor yang terjadi, termasuk jaringan perusahaan yang terlibat. Heriyatno mengatakan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat sumber daya investigasi, terutama dalam menemukan bukti-bukti yang bisa digunakan sebagai dasar penuntutan.

Ekspor fatty matter yang dituduh melanggar aturan bisa menyebabkan kerugian negara karena barang yang dijual tidak sesuai dengan kualitas atau volume yang dijanjikan. Kondisi ini sering kali memicu kecurangan dalam proses kepabeanan, seperti penggunaan dokumen palsu atau pengelompokan barang secara tidak tepat. Dengan mengambil dokumen dari PT MMS, penyidik mencoba memetakan kemungkinan kecurangan yang dilakukan dalam operasional ekspor.

Menurut Heriyatno, penyidikan tidak hanya fokus pada perusahaan pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang diduga berperan sebagai mitra atau penyokong dalam proses ekspor tersebut. “Tidak hanya PT Mitra Mentari Sentosa, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi menjadi bagian dari investigasi ini,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik mencoba memperluas cakupan penelusuran, karena pelanggaran ekspor sering kali melibatkan jaringan luas.

Penyelidikan Masih Berlangsung

Dittipidter Bareskrim Polri menegaskan bahwa proses penyelidikan masih dalam tahap awal, dan hasil analisis dokumen akan menjadi penentu dalam kemajuan kasus. “Kami sedang memperhatikan detail dari setiap dokumen untuk memastikan tidak ada kelemahan dalam bukti yang kami kumpulkan,” ujarnya. Selain itu, pihak penyidik juga akan memeriksa data dari pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, penerima, dan pihak yang membantu dalam proses ekspor.

Penyitaan 300 dokumen ekspor ini menunjukkan intensitas upaya Polri dalam menegakkan hukum di sektor perdagangan internasional. Dengan memverifikasi kebenaran data dan barang, penyidik bertujuan menemukan kejanggalan yang bisa membuka peluang penuntutan terhadap pihak-pihak yang bersalah. Heriyatno menambahkan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk penahanan atau pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

Kasus ini juga memicu perhatian masyarakat terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekspor. Sejumlah aktivis dan pengamat perekonomian menyambut baik tindakan Polri, karena kegiatan ekspor yang tidak transparan bisa mengganggu stabilitas pasar dan penerimaan negara. “Dengan menindak pelaku ekspor ilegal, Polri membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepabeanan,” ujarnya.

Heriyatno menegaskan bahwa semua dokumen yang disita akan diproses secara rapi dan ketat. Selain itu, pihak penyidik juga akan membandingkan data tersebut dengan catatan keuangan dan laporan kegiatan ekspor perusahaan. “Kami tidak hanya fokus pada dokumen fisik, tetapi juga akan mengecek kemungkinan pelanggaran terkait dengan angka transaksi,” jelasnya. Langkah ini diharapkan bisa memberikan gambaran lengkap tentang operasional perusahaan yang diduga melakukan ekspor secara tidak sah.

Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana lembaga kepolisian menerapkan tindakan preventif dalam menegakkan hukum. Dengan memeriksa kontainer dan dokumen secara langsung, penyidik mencoba menghindari kesalahan dalam menentukan pelaku. “Kami ingin memastikan bahwa semua bukti yang kami peroleh memiliki validitas tinggi,” katanya. Hal ini penting karena dalam kasus ekspor, pelanggaran sering kali dilakukan secara sengaja dan terencana.

Proses penyelidikan juga diharapkan bisa mengungkap sebab-sebab pelanggaran ekspor yang terjadi. Apakah karena kebutuhan keuangan, tekanan pasar, atau faktor lain? Heriyatno menyatakan bahwa penyidik akan memetakan penyebab yang mendasari tindakan perusahaan tersebut. “Kami ingin mengetahui motif dan rencana yang mendorong kegiatan ekspor ini,” ujarnya.

Kegiatan pemeriksaan kontainer dan dokumen ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam melindungi kepentingan negara. Melalui tindakan investigasi yang terstruktur, lembaga tersebut mencoba mengendalikan praktik ekspor yang tidak memenuhi standar. Heriyatno menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan akan dijalani dengan transparan dan profesional. “Kami akan memastikan tidak ada kesalahan dalam penegakan hukum,” katanya.