Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran
Penulis: Ausirio Sangga Ndolu/DW Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com—Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mengakibatkan kematian Ayatollah Ali Khamenei memicu perdebatan kembali di Indonesia mengenai peran negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang dibuat AS untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan gabungan lembaga swadaya masyarakat, mulai mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut. Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang keanggotaan negara ini di BoP.
BoP memiliki tugas utama mendorong gencatan senjata, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta membantu pemulihan stabilitas di Gaza setelah konflik. Namun, setelah serangan terhadap Iran, peran forum ini mulai disebut-sebut ragu. Terlebih, dua pihak utama dalam konflik, AS dan Israel, juga terlibat dalam inisiatif tersebut. Meski demikian, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan akhir mengenai sikapnya di BoP.
“Ini semua pembicaraan BoP di tunda sementara, perhatian pemerintah beralih pada eskalasi konflik Iran,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sugiono menambahkan bahwa Indonesia masih berkomunikasi dengan kedua belah pihak, AS dan Iran, untuk menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. “Kita tunggu beberapa hari dan minggu ke depan situasinya,” ujarnya.
Mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Hassan Wirajuda, menyatakan bahwa Prabowo Subianto sedang mengevaluasi kembali partisipasi Indonesia dalam BoP. Menurut Hassan, keberlanjutan forum tersebut kini terbuka untuk diperdebatkan. “Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” kata Hassan. Ia juga mengungkapkan, “Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar.”
Menurut Lina Alexandra, seorang ahli hubungan internasional dari Departemen CSIS, sikap pemerintah yang hati-hati kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. “Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut tawaran bergabung dalam Board of Peace, akan mendapat tekanan di negosiasi tarif dengan Amerika Serikat,” jelas Lina kepada DW. Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak ingin membuat Trump marah.
Lina menyoroti ketidakpastian terkini terhadap kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi alasan utama kehati-hatian pemerintah. “Apakah itu masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu sekarang agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.
Di sisi lain, dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, berpendapat bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik di kawasan. Menurut Hadza, beberapa anggota BoP seperti Turki dan Qatar memiliki pengaruh lebih besar karena hubungan langsung dengan pihak terlibat. “Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, prinsip serupa juga seharusnya berlaku dalam kasus lain,” tegasnya.
