BPKP peroleh dukungan Komisi XI untuk kawal program prioritas nasional
BPKP Peroleh Dukungan Komisi XI untuk Kawal Program Prioritas Nasional
Bisadonasi.com – Jakarta – BPKP peroleh dukungan Komisi XI dalam rapat kerja yang membahas laporan keuangan tahun 2025. Pertemuan antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Komisi XI DPR RI menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah. Kedua institusi sepakat bahwa sinergi ini akan meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan negara secara keseluruhan.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memaparkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan nasional. Pencapaian paling menonjol adalah perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang kedelapan belas kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Prestasi ini menunjukkan konsistensi tinggi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan keuangan pinjaman ADB Nomor 3872-INO untuk proyek State Accountable Revitalization Additional Financing tahun 2025 juga meraih opini yang sama.
Kinerja Pengawasan dan Kontribusi terhadap Keuangan Negara
Dari sisi anggaran, alokasi BPKP tahun 2025 mencapai Rp2,4 triliun. Dana ini memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara maupun daerah sebesar Rp53,36 triliun. Selama satu tahun, BPKP melaksanakan 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting. Realisasi anggaran mencapai 95,35 persen dari pagu, mencerminkan efisiensi penggunaan dana yang optimal.
Ateh juga menyampaikan bahwa BPKP menerima berbagai penghargaan sepanjang tahun 2025. Penghargaan tersebut mencakup bidang pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, human capital, keterbukaan informasi publik, serta lima penghargaan lainnya. Semua apresiasi ini mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola organisasi.
Respons Anggota Komisi XI terhadap Penguatan BPKP
Dalam sesi tanggapan, anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan dukungan kuat terhadap penguatan kelembagaan BPKP. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyatakan bahwa sebagai aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPKP memiliki posisi strategis. Posisi ini memungkinkan pengawasan program prioritas nasional dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
"BPKP kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025 juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian," ucap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 18 tahun perlu diiringi penguatan pembinaan. Pendampingan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini akan meminimalkan risiko kebocoran anggaran melalui sistem pengendalian yang semakin kuat.
Ahli dari Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, juga menyampaikan bahwa pendampingan BPKP kepada pemerintah daerah memberikan dampak positif. Berbagai daerah di wilayah pemilihannya berhasil memperoleh opini WTP berkat pembinaan intensif yang diberikan BPKP.
Kepala BPKP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari Komisi XI DPR RI. Ateh menegaskan bahwa BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD dengan pendekatan pencegahan. Pendekatan ini diyakini dapat mencegah masalah sebelum terjadi, bukan hanya menindaklanjuti setelah masalah muncul.