Special Plan: Pemkab Bekasi sinergi pentahelix tingkatkan pendapatan

Pemkab Bekasi dan Kolaborasi Pentahelix untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Special Plan - Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah memperkuat kerja sama lintas sektor melalui model pentahelix untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam upaya ini, seluruh pihak diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, keterlibatan kelima elemen ini adalah langkah penting untuk menciptakan tim yang kuat dan kolaboratif. "Kita tidak membutuhkan pahlawan super, tetapi team super yang bisa bekerja bersama demi masyarakat," ujarnya di Cikarang, Minggu.

Kolaborasi Pentahelix sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi, yang terletak di sentra industri Asia Tenggara, memiliki potensi PAD yang besar. Namun, potensi ini masih perlu dieksplorasi secara maksimal dengan dukungan komprehensif dari semua pihak. Dalam penjelasannya, Asep menyebutkan bahwa kerja sama pentahelix tidak hanya untuk mengawasi pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan kepatuhan perpajakan yang lebih luas. "Dengan melibatkan akademisi, mereka memberikan analisis berbasis data yang mendorong kebijakan lebih tepat," tambahnya.

"Kita ingin menjadikan Bekasi sebagai contoh keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui sinergi ini."

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan menegaskan, pengawasan PAD membutuhkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. "Kolaborasi ini memastikan tidak ada sumber pendapatan yang terlewat dari pengawasan," katanya. Ia juga menyoroti peran pelaku usaha sebagai subjek pajak sekaligus mitra pemerintah. "Mereka tidak hanya wajib bayar pajak, tetapi juga turut serta dalam mengoptimalkan penerimaan," jelasnya.

Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Ini

Hingga Jumat (5/6/2026), realisasi pendapatan pajak Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun. Sejumlah sektor menjadi kontributor utama, di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah menyumbang Rp363,18 miliar. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih dalam proses pengumpulan karena banyak wajib pajak belum melunasi kewajibannya.

Pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat mencapai Rp156,6 miliar, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menghasilkan Rp102,63 miliar. Di sisi lain, pajak reklame, air tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta sarang burung walet juga berkontribusi, meski jumlahnya relatif lebih kecil. Total penerimaan dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai Rp372,55 miliar, dengan pendapatan tenaga listrik sebesar Rp216,15 miliar dan makanan dan minuman Rp124,1 miliar.

Peran Akademisi dan Masyarakat dalam Kolaborasi

Akademi menjadi salah satu pilar pentahelix yang memainkan peran kritis dalam menyediakan wawasan berbasis data. "Rekomendasi dari mereka membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif," ujar Iwan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan aktif dalam pengawasan sosial, seperti pelaporan kecurangan atau kesalahan dalam pengisian pajak. "Keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," katanya.

"Kolaborasi ini bukan sekadar tugas rutin, tetapi kesempatan untuk membangun ekosistem pendapatan daerah yang lebih solid."

Sementara media memiliki peran penting dalam edukasi publik, menjelaskan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan. "Mereka membantu menyebarkan kesadaran bahwa pajak adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutur Iwan. Dengan kontribusi dari semua pihak, program ini diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Potensi dan Tantangan dalam Pengoptimalan PAD

Keterlibatan pelaku usaha dalam pentahelix menjadi faktor utama karena mereka adalah penghasil pajak utama. "Perusahaan-perusahaan di Bekasi harus sadar bahwa pajak mereka berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik," ujar Asep. Ia menyoroti perlunya kesadaran bahwa kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam masa depan daerah.

Menurut Iwan, pengawasan yang intensif akan memperkuat tata kelola pendapatan. "Dengan sinergi ini, kita bisa mencegah kehilangan potensi PAD yang bisa terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak," katanya. Tantangan utama adalah keselarasan tugas antar-sektor dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Namun, keberhasilan program ini akan terlihat saat PAD mencapai target.

Langkah Pemerintah untuk Mengakselerasi Pendapatan

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 pada 11 Mei 2026, yang menetapkan tim pengawasan dan pengendalian pajak serta retribusi. Dokumen ini menjadi acuan dalam memastikan semua pihak menjalankan peran mereka secara optimal. "Tim ini dibentuk untuk mengawasi seluruh sektor pajak, termasuk PKB, BBNKB, dan pajak lainnya," ujar Iwan.

Di bawah skema ini, masing-masing elemen memiliki fungsi unik. Pemerintah bertugas mengawasi dan menetapkan kebijakan, sementara akademisi menyediakan data dan analisis. Pelaku usaha menjadi subjek pajak serta penanggung jawab kepatuhan, media menjadi sarana informasi, dan masyarakat sebagai penegak aturan. "Sinergi ini akan menciptakan sistem pendapatan yang berkelanjutan," tambahnya.

Dengan pengelolaan yang terstruktur dan partisipasi aktif, PAD Kabupaten Bekasi diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Pendapatan optimal akan dialokasikan ke berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Asep menegaskan bahwa tujuan utama dari kolaborasi ini adalah "mewujudkan Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera melalui kontribusi bersama seluruh elemen masyarakat."

Harapan untuk Keberlanjutan Pembangunan

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi berharap keterlibatan semua pihak dalam pentahelix akan mendorong kesadaran bahwa pajak adalah alat utama pembangunan daerah. "Ketika masyarakat dan pelaku usaha sadar akan manfaat pajak, mereka akan lebih aktif dalam membantu pemerintah mencapai target PAD," ujarnya. Dukungan dari akademisi, media, serta masyarakat juga dianggap sebagai penunjang penting untuk keberhasilan program ini.

Pendapatan daerah yang optimal, menurut Asep, akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Semua kontribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik," katanya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya untuk menambah pendapatan, tet