Rencana Khusus: OIKN: Pembangunan komplek Legislatif-Yudikatif tetap prioritas
Proyek Legislatif-Yudikatif IKN Tetap Berjalan Meski Ada Efisiensi Anggaran
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa pembangunan kompleks Legislatif dan Yudikatif di Nusantara masih dijaga sebagai fokus utama. Menurutnya, proyek tersebut berlangsung terus-menerus sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan jadwal penyelesaian diperkirakan pada akhir tahun 2027 atau awal 2028. “Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di IKN tidak terhenti, jadi tidak perlu bimbang,” ujarnya saat melakukan inspeksi langsung di lokasi.
Detail Pembangunan Kawasan Legislatif
Dalam kawasan legislatif, rencana meliputi pembangunan lima bangunan utama, meliputi Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, serta Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat aktivitas dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, tahapan desain sudah memasuki fase penyempurnaan, yang menunggu persetujuan dari Presiden.
Pekerjaan infrastruktur pendukung, seperti jalan kawasan sepanjang 3,7 km, juga sedang dipersiapkan. Fase awal melibatkan pembersihan lahan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu, terdapat pembangunan jalan kawasan untuk menghubungkan seluruh bangunan di kompleks tersebut.
Struktur Proyek Yudikatif Dibagi dalam Dua Paket
Pembangunan di kawasan yudikatif terbagi dalam dua paket. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan, serta fasilitas pendukungnya. Sementara itu, paket kedua melibatkan Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, dan pembangunan masjid. Total jalan kawasan di kawasan ini mencapai panjang 8 km.
“Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak masuk dalam efisiensi anggaran. Proyek tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tambah Basuki saat meninjau lokasi.
Selain itu, Basuki juga menyebutkan bahwa pembangunan embung dan kolam retensi, seperti EC-08 dan TR01, sedang dilakukan untuk memperkuat sistem air. Jaringan perpipaan air minum saat ini dalam proses pengerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk menjangkau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
