Pengamat sebut pengembangan bioetanol butuh peta jalan yang jelas

Analisis: Bioetanol Indonesia Perlu Kerangka Kerja Terpadu untuk Capai Target E10

Bisadonasi.com – Jakarta memposisikan diri sebagai pusat pembahasan strategis mengenai pengembangan industri bioetanol nasional. Khudori, seorang pengamat pertanian terkemuka, menekankan urgensi penyusunan kerangka kerja komprehensif oleh pemerintah. Langkah ini dinilai krusial agar target penerapan bensin campuran etanol sebesar sepuluh persen atau E10 dapat terwujud secara berkelanjutan dan efektif.

Menurut pandangan Khudori, dokumen peta jalan yang disusun harus mencakup elemen-elemen fundamental. Rencana kerja operasional yang terukur, strategi pencapaian tujuan, mekanisme evaluasi berkala, serta alokasi peran setiap pemangku kepentingan menjadi komponen wajib. Tanpa kejelasan ini, implementasi program akan menghadapi hambatan struktural yang signifikan.

Perlu peta jalan detail yang menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome,

Pernyataan tersebut disampaikan Khudori melalui sebuah pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa aspek pembagian tugas antarinstansi pemerintah juga memerlukan penegasan lebih lanjut. Konsistensi pelaksanaan di tingkat lapangan menjadi indikator keberhasilan yang tidak boleh diabaikan dalam proses pengembangan bioetanol nasional.

Tantangan Integrasi Kebijakan dan Eksekusi

Khudori mengidentifikasi bahwa hambatan utama berbagai program pemerintah selama ini bukan sekadar pada penyusunan target numerik. Masalah mendasar terletak pada integrasi kebijakan lintas sektor dan eksekusi yang konsisten. Koordinasi yang lemah antara kementerian dan lembaga terkait sering kali menyebabkan inefisiensi dalam implementasi program energi terbarukan.

Upaya percepatan pengembangan bioetanol berbasis tebu sedang digalakkan pemerintah sebagai bagian dari strategi energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius berupa pembangunan tiga puluh hingga lima puluh pabrik bioetanol. Target ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang.

Revisi Regulasi dan Dukungan Infrastruktur

Paralel dengan upaya pembangunan fasilitas produksi, pemerintah juga sedang merevisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Salah satu poin penting dalam revisi adalah akomodasi penambahan kapasitas fasilitas pencampuran atau blending bioetanol.

Penambahan kapasitas blending ini diharapkan dapat mendukung peningkatan volume pencampuran etanol dalam bensin. Infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat teknis agar target E10 dapat dicapai tanpa mengganggu stabilitas pasokan bahan bakar fosil konvensional.

Kepastian Pasokan Bahan Baku: Tantangan Strategis

Meskipun berbagai inisiatif telah diluncurkan, Khudori mengingatkan bahwa pengembangan bioetanol masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Tetes tebu yang selama ini menjadi bahan baku utama produksi bioetanol memiliki permintaan tinggi dari sektor industri lain. Industri bumbu masak, produksi alkohol, dan kosmetik juga mengandalkan tetes tebu sebagai komponen penting dalam proses manufaktur mereka.

Bisakah dipastikan semua tetes, terutama milik swasta, akan disetor untuk program bahan bakar nabati dan diolah menjadi etanol? Bagaimana jika tetes tidak mungkin digeser? Apa alternatifnya?

Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti kompleksitas koordinasi antara sektor hulu dan hilir dalam rantai pasok bioetanol. Kepastian alokasi tetes tebu untuk program bahan bakar nabati memerlukan mekanisme insentif dan regulasi yang jelas.

Diversifikasi Bahan Baku dan Ekspansi Implementasi

Sementara itu, Pertamina New & Renewable Energy sedang mengembangkan bioetanol dari berbagai sumber bahan baku. Diversifikasi ini tidak hanya terbatas pada tetes tebu, tetapi juga mencakup nira aren, sorgum, singkong, hingga jagung. Pendekatan multi-bahan baku ini diharapkan dapat mengurangi risiko kelangkaan pasokan dan meningkatkan fleksibilitas produksi.

Penerapan bensin campuran etanol lima persen atau E5 saat ini masih dilakukan secara terbatas. Implementasi pilot project mencakup sekitar 170 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina di wilayah Jawa Timur dan Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa fase awal implementasi masih dalam tahap pengujian dan evaluasi teknis.

John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy, memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar dua puluh hingga tiga puluh pabrik bioetanol baru dalam dua tahun ke depan. Kebutuhan fasilitas produksi tambahan ini diperlukan untuk mendukung perluasan implementasi bahan bakar campuran etanol secara nasional. Ekspansi kapasitas produksi menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.