New Policy: IMCF-Kemenhub perkuat kolaborasi untuk kesejahteraan pelaut RI
IMCF dan Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama untuk Kesejahteraan Nelayan Indonesia
New Policy - Jakarta - Dalam perayaan Hari Pelaut Sedunia tahun 2026, Indonesia Maritime Community Forum (IMCF) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan inisiatif kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, serta kompetensi pelaut Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap peran vital para pelaut dalam mendukung konektivitas nasional dan ekspor impor di tingkat global. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pelaksana Day of The Seafarer 2026, Dede Saputra, yang menyampaikan bahwa IMCF secara aktif menyoroti kebutuhan pelaut dalam momentum hari yang dianggap sebagai hari istimewa bagi sektor maritim.
Program Santunan untuk Keluarga Pelaut
Dalam upaya mengakui kontribusi para pelaut, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memberikan bantuan finansial kepada keluarga dari pelaut yang gugur dalam menjalankan tugas. Program ini dijelaskan Dede Saputra sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Salah satu contoh santunan diberikan kepada Aslan Yusuf, seorang pelaut dari PT Hanmarine Global Indonesia, dengan nilai total Rp2.118.494.400. Santunan serupa juga diberikan kepada keluarga Agus Muslim dari PT Kusuma Bahari Jaya sebesar Rp1.267.489.128, serta William Tandera dari PT Abadi Cemerlang dengan jumlah 60.000 dolar Amerika Serikat (AS). Semua bantuan disalurkan kepada perwakilan keluarga, sehingga keberlanjutan pendanaan dan pengelolaannya dapat dipastikan.
“Kolaborasi ini menegaskan bahwa kesejahteraan pelaut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bersama-sama dijaga oleh lembaga-lembaga terkait,” ujar Dede Saputra dalam siaran pers di Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa pelaut Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran perdagangan dan penghubungan wilayah-wilayah jauh di negeri ini.
Menurut Dede, pembangunan sektor maritim tidak bisa dipisahkan dari perhatian terhadap kesejahteraan pelaut. Di tengah tantangan risiko yang selalu mengiringi profesi mereka, kebijakan dan program yang dibuat perlu memberikan dampak konkret. "Kita harus bersama-sama memastikan bahwa pelaut Indonesia tidak hanya memiliki kesempatan bekerja, tetapi juga perlindungan yang memadai," tambahnya. Hal ini sejalan dengan visi IMCF dan Kemenhub untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan.
Komitmen Terhadap Perlindungan Hak Pelaut
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan bahwa peringatan Hari Pelaut Sedunia menjadi kesempatan untuk menghormati para pelaut yang selama ini menjadi tulang punggung sektor perdagangan internasional. Menurutnya, pelaut menghadapi berbagai risiko, mulai dari cuaca ekstrem hingga kecelakaan laut, sehingga Kemenhub terus berkomitmen untuk menjamin hak-hak mereka. "Kita perlu memastikan pelaut Indonesia dapat menjalani profesi mereka dengan aman, layak, dan dihargai," tuturnya.
Dalam konteks ini, Ditjen Hubla mengungkapkan upaya penguatan sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi layanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Penyempurnaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaut dan memastikan perlindungan yang lebih baik dalam segala aspek, termasuk keselamatan kerja, kesehatan, serta kondisi finansial mereka.
“Kita harus memperkuat kompetensi pelaut, karena mereka adalah ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan logistik,” kata Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Ia menjelaskan bahwa jumlah pelaut Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta orang, yang termasuk dalam lima negara pemasok tenaga kerja terbesar di dunia. Dengan begitu, peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, serta akses ke fasilitas pelatihan menjadi prioritas dalam program pembangunan maritim.
Masyhud menambahkan bahwa pemerintah sedang mengembangkan lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan. Lebih dari itu, pihaknya terus meningkatkan kualitas simulator, menguatkan kompetensi instruktur, dan menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri maritim global. "Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pelaut sekaligus menjaga kesejahteraan mereka di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif," ujarnya.
Peran Pelaut dalam Konektivitas Nasional
Menurut Dede Saputra, pelaut Indonesia berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, Suntana menyoroti bahwa pelaut tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga membantu konektivitas antar wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat atau udara. "Dengan meningkatkan kesejahteraan pelaut, kita bisa memastikan pertumbuhan industri maritim yang berkelanjutan," tuturnya.
Ditjen Hubla berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaut tidak hanya diberikan pelatihan yang memadai, tetapi juga sistem pengawasan yang ketat terhadap penerapan standar internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. "Kita perlu memastikan bahwa pelaut Indonesia memiliki pengakuan yang layak di tingkat global, karena mereka adalah bagian dari jaringan transportasi yang vital," jelas Masyhud.
Strategi Peningkatan Kompetensi Pelaut
Salah satu langkah penting dalam mengembangkan kualitas pelaut adalah melalui program sertifikasi yang lebih ketat. Kemenhub terus menggencarkan pelatihan dasar hingga tingkat spesialisasi, agar pelaut mampu menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan kerja yang semakin dinamis. "Sertifikasi ini tidak hanya memastikan keselamatan, tetapi juga memberikan rasa percaya diri kepada pelaut dan pelaku industri maritim," tambah Masyhud.
Terlebih, dengan digitalisasi layanan, para pelaut dapat mengakses informasi, pelatihan, dan sumber daya secara lebih cepat. Hal ini sangat relevan di tengah pandemi yang menuntut adaptasi cepat terhadap sistem operasional jarak jauh. "Digitalisasi juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepelautan," lanjutnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, Ditjen Hubla berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan maritim untuk memastikan kurikulum yang relevan. "Kurikulum kami disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan pelatihan bisa langsung berkontribusi secara maksimal," jelas Masyhud. Selain itu, peningkatan fasilitas simulator diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis yang lebih realistis kepada pelaut.
Dengan berbagai inisiatif yang dijalankan, Kemenhub dan IMCF menegaskan bahwa kesejahteraan pelaut adalah bagian dari visi nasional dalam membangun ekonomi maritim. Mereka juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. "Kolaborasi lintas sektor akan memastikan pelaut Indonesia tidak hanya terlayani, tetapi juga dihargai secara adil," tutur Dede Saputra.