Latest Program: Gubernur Aceh surati Presiden terkait pengelolaan migas Andaman

Gubernur Aceh Surati Presiden Soal Pengelolaan Migas Andaman

Latest Program - Dari Banda Aceh, Gubernur Aceh Mualem (Muzakir Manaf) secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pengelolaan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Surat ini berisi empat permintaan spesifik yang diharapkan dapat mendukung kepentingan Aceh serta nasional. “Mualem mengusulkan solusi optimal bagi kepentingan nasional dan Aceh, dengan empat poin utama yang disampaikan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, pada Senin (30 Juni 2026). Ia menambahkan, pihaknya kini menantikan respons dari pemerintah pusat terhadap usulan tersebut.

Konteks Surat Gubernur Aceh

Surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Isi surat ini membahas revisi terhadap Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di South Andaman. Nurlis menjelaskan, surat ini juga merupakan tanggapan atas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang telah menyetujui PoD I pengolahan gas mentah melalui Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di laut, melalui surat nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 yang dikeluarkan pada 9 Maret 2026.

“Kita menunggu respons dari pemerintah pusat terkait peninjauan ulang dan revisi PoD I Lapangan Tangkulo di South Andaman,” tutur Nurlis.

Empat Poin Utama dalam Surat Gubernur Aceh

Menurut Nurlis, empat poin utama dalam surat Mualem ke Presiden Prabowo meliputi: pertama, pemerintah Aceh menilai bagi hasil (split) yang terdapat dalam PoD I terlalu rendah, hanya 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak. Dalam konteks ini, Mualem meminta tinjauan ulang besaran bagi hasil tersebut untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan Aceh dan negara. Kedua, ia mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, yang memanfaatkan infrastruktur eksisting dari PT Arun NGL. KEK Arun dianggap sebagai proyek strategis nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ketiga, Mualem berharap Presiden Prabowo dapat mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo di South Andaman. Keempat, ia menyerukan alokasi khusus minyak dan gas bumi bagi Aceh, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor energi di provinsi tersebut. “Dengan keempat poin ini, pemerintah Aceh ingin memastikan bahwa proyek migas di Andaman berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Aceh,” tambah Nurlis.

Strategi Pengolahan Gas di South Andaman

Nurlis Effendi menyoroti bahwa Lapangan Tangkulo di South Andaman diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas mentah. Namun, hanya sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN. Bagian yang belum termanfaatkan, menurutnya, memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri hilir seperti petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.

Lebih lanjut, Nurlis menyebutkan bahwa South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk ini memiliki potensi untuk diolah menjadi nafta, kerosin, maupun gasoline, yang merupakan bahan baku penting bagi berbagai sektor industri. “Kondensat akan menjadi penggerak utama bagi pembangunan kilang (refinery) di Aceh, sekaligus mendorong keberlanjutan industri hilir,” ujarnya.

Penjelasan tentang Potensi Ekonomi Andaman

Dalam suratnya, Gubernur Mualem juga menekankan bahwa kawasan Andaman terdiri dari enam blok migas utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Lapangan Tangkulo, yang berada dalam blok South Andaman, memiliki kapasitas produksi gas yang signifikan, sehingga perlu dikelola secara optimal. Nurlis menjelaskan, bahwa pengelolaan yang lebih strategis dapat menciptakan multiplier effect pada sektor ekonomi Aceh.

“Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir seperti petrokimia dan cat mulai beroperasi,” tambah Nurlis Effendi.

Menurut Nurlis, pembangunan kilang dan industri pendukung di Aceh bisa berjalan lebih cepat jika pengolahan gas dan kondensat dilakukan di darat. Hal ini meminimalkan biaya transportasi, meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, dan mempercepat distribusi hasil produksi ke pasar lokal. “Dengan menggabungkan infrastruktur PT Arun NGL yang sudah ada, Aceh dapat mengoptimalkan sumber daya alam secara lebih efisien,” tambahnya.

Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Migas

Nurlis menyatakan bahwa surat ke Presiden Prabowo adalah langkah penting untuk mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan migas antara pemerintah pusat dan Aceh. Ia berharap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat meninjau ulang rencana PoD I yang saat ini berfokus pada FPSO di laut. “Pemerintah Aceh yakin, dengan pendekatan yang lebih komprehensif, kita bisa memperkuat posisi Aceh sebagai pusat industri migas nasional,” ujarnya.

Peninjauan ulang PoD I, menurut Nurlis, tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menyoroti bahwa dengan memperbesar bagi hasil, pemerintah Aceh dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, kebijakan yang lebih mendukung pengolahan di darat akan mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari produksi migas.

Perspektif Nasional dan Regioonal

Nurlis Effendi menambahkan bahwa kebijakan pengelolaan migas di South Andaman harus sejalan dengan visi nasional dan regional. Dalam konteks ini, Surat Gubernur Aceh bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan Aceh ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. “Dengan mengikutsertakan Aceh dalam kebijakan strategis nasional, kita bisa mempercepat realisasi proyek-proyek besar seperti KEK Ar