Bupati Bulungan pastikan tak pungut retribusi UMKM Tepian Sungai Kayan

Bupati Bulungan pastikan tidak kenakan retribusi UMKM di kawasan Tepian Sungai Kayan

Bupati Bulungan pastikan tak pungut retribusi - Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bulungan (Pemkab Bulungan) secara tegas menjamin tidak akan mengenakan biaya retribusi kepada sejumlah pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kawasan Tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Bulungan, Syarwani, dalam pernyataannya di Tanjung Selor, Minggu. Menurut Syarwani, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kelangsungan usaha masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang aktif sejak jam tiga sore hingga tengah malam.

Pertimbangan dalam pengurangan biaya

Di tengah tekanan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan, yang juga dirasakan oleh daerah-daerah lain, Syarwani mengatakan bahwa hal ini tidak mengurangi semangat pemerintah dalam mencari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa upaya-upaya untuk mengisi rekening daerah tetap dilakukan, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha warga. “Kita tetap mencari peluang PAD, tetapi dengan cara yang tidak merugikan para pengusaha UMKM,” jelasnya.

Kebijakan selektif ini terutama diterapkan dalam hal pemberlakuan pajak retribusi. Syarwani menyebutkan bahwa di kawasan Tepian Sungai Kayan, biaya retribusi tidak diterapkan, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat beroperasi tanpa hambatan finansial. “Dalam hal pajak retribusi, pihaknya tetap selektif dalam penerapan kebijakan tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Syarwani mengungkapkan bahwa Pemkab Bulungan saat ini memberikan bantuan praktis kepada para pengusaha UMKM. Contohnya, pemerintah telah membuatkan sebanyak 60 unit gerobak secara gratis, tanpa memerlukan pembelian atau sewa dari pemilik usaha. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan akses para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. “Kita ingin memastikan bahwa para pengusaha UMKM tetap bisa berkembang, terutama di kawasan Tepian Sungai Kayan,” tuturnya.

Penyebab kebijakan ini

Dalam rangka mengatasi ketidakpastian perekonomian yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, Syarwani menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. “Kita bersyukur karena sekitar 300 UMKM di Tepian Sungai Kayan masih tetap eksis,” ujarnya. Menurutnya, keberadaan usaha ini menjadi wadah pemersatu masyarakat dan juga berperan dalam membangun hubungan silaturahmi di wilayah tersebut.

Syarwani juga menyoroti kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kabupaten Bulungan. Ia menyebutkan bahwa hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah di kawasan tersebut mampu menghasilkan omzet yang signifikan. Dalam satu malam, para pelaku usaha di sana, yang terutama menjual kopi, meraup pendapatan sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. “Dengan modal sekitar Rp10 ribu per gelas kopi, mereka bisa menghasilkan keuntungan sebesar 50 persen dalam semalam,” jelasnya.

Berdasarkan data tersebut, Syarwani menghitung bahwa jika hasil satu hari seperti ini terus terjadi, maka para pengusaha UMKM di kawasan Tepian Sungai Kayan bisa meraih pendapatan sekitar Rp15 juta per bulan. “Angka ini menunjukkan bahwa usaha mereka memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi ekonomi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan kawasan ini sebagai tempat berkembangnya usaha warga.

Kebijakan yang diambil oleh Syarwani memperlihatkan bahwa Pemkab Bulungan berusaha menciptakan lingkungan usaha yang mendukung. Ia mengatakan bahwa selama ini pemerintah selalu mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan pelaku usaha. “Kita ingin memastikan roda ekonomi masyarakat tetap berjalan baik, terutama bagi para pengusaha UMKM,” tegasnya.

Dalam wawancara terpisah, Syarwani juga menyebutkan bahwa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Tepian Sungai Kayan memiliki daya tahan yang cukup baik meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara bijak.

Menurut Syarwani, keberhasilan menjaga eksistensi UMKM tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, tetapi juga membantu menjaga stabilitas sosial. “Para pengusaha UMKM di sana adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, sehingga kita harus memastikan mereka tetap bisa beroperasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program dan bantuan.

Dalam keseluruhan kebijakan ini, Syarwani berharap bahwa Tepian Sungai Kayan bisa menjadi pusat usaha yang berkembang pesat. Ia menekankan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga menjadi ruang untuk menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Kita ingin memastikan bahwa roda ekonomi terus berjalan lancar, meskipun di tengah tantangan yang ada,” tambahnya.

“Kita bersyukur ada sekitar 300 UMKM di Tepian Sungai Kayan yang tetap eksis. Usaha mereka juga menjadi wadah pemersatu bagi masyarakat Kabupaten Bulungan,” kata Bupati Bulungan Syarwani.

Dengan menghindari pungutan retribusi dan memberikan bantuan secara langsung, Pemkab Bulungan berharap mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Syarwani menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah.