Bapanas ajak Pemda jaga stabilitas pasokan dan harga pangan
Bapanas Dorong Sinergi Daerah untuk Jaga Stabilitas Pangan
Bisadonasi.com – Jakarta telah menjadi pusat pertemuan strategis antara Badan Pangan Nasional bersama berbagai pemangku kepentingan nasional. Dalam konteks ini, lembaga yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman ini menyampaikan ajakan kuat kepada seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kerja sama dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan nilai komoditas pangan di tingkat masyarakat.
Langkah konkret yang ditawarkan meliputi sistem pemantauan yang lebih ketat terhadap dinamika harga, ketersediaan stok, jalur distribusi, serta kondisi para produsen di setiap wilayah administratif. Koordinasi yang lebih solid diyakini sebagai kunci utama untuk memastikan keseimbangan harga di sepanjang rantai pasokan, sekaligus mengendalikan laju inflasi pangan agar tetap berada dalam batas wajar.
Pendekatan Proaktif dalam Pengendalian Inflasi
Hermawan, yang menjabat sebagai Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, menyampaikan pandangannya dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta pada hari Senin. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penguatan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali.
Menurut Hermawan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi gejolak harga maupun kelangkaan pasokan pangan sejak dini. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga dampak terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan.
Pendekatan yang ditawarkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen, tetapi juga responsif terhadap penurunan harga yang terlalu dalam di tingkat produsen. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif di kedua ujung rantai pasokan.
Intervensi Tepat Waktu dan Pengawasan Ketat
Hermawan menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang tidak sehat, serta menyampaikan data harga dan pasokan secara cepat sebagai dasar penentuan kebijakan.
Segera lakukan intervensi apabila harga berada di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa stabilitas pangan harus diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok. Petani dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan agar tetap berproduksi, sementara masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga.
Ekspansi Program Pangan Murah dan Stabilisasi
Sebagai bentuk konkret pengendalian harga, Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN pangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juli 2026, GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah kembali menargetkan penyelenggaraan 390 kegiatan GPM yang diprioritaskan di wilayah dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga saat ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah dimobilisasi antardaerah, termasuk distribusi 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu memperbaiki harga di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di wilayah tujuan.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran telah mencapai 493 ribu ton atau 59,57 persen dari target 828 ribu ton. Penyaluran diprioritaskan ke daerah dengan harga beras tinggi, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah yang menghadapi kendala distribusi.
Sementara itu, pelaksanaan SPHP Jagung terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini realisasi penyaluran telah mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga stabilitas harga telur dan daging ayam ras tetap terjaga.
Selain menjaga stabilitas harga melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.