Regulasi Disiapkan untuk Memperluas Pusat Data hingga Indonesia Timur
Bisadonasi.com – Pemerintah tengah menyiapkan arah kebijakan agar pertumbuhan pusat data tidak hanya bertumpu pada kawasan digital yang telah mapan. Melalui pengaturan baru, pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk Indonesia bagian timur, sekaligus mendukung kebutuhan layanan digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerataan tersebut akan didorong melalui regulasi. Langkah ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam memperluas akses konektivitas di berbagai daerah.
“Ya, kita mengarahkannya lewat regulasi. Sama seperti pemerataan konektivitas yang kita bangun,” kata Nezar Patria dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Kamis.
Fokus pemerataan menjadi penting karena pusat data merupakan fondasi bagi penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data digital. Keberadaan fasilitas ini juga berkaitan dengan kesiapan layanan berbasis komputasi awan, kebutuhan industri, pelayanan publik, kegiatan pendidikan, hingga pengembangan teknologi AI.
Skema pemerataan mengikuti pendekatan pembangunan konektivitas
Salah satu gambaran kebijakan yang disampaikan Nezar adalah mekanisme lelang frekuensi. Dalam skema tersebut, pemenang lelang tidak hanya diminta membangun jaringan di wilayah yang pasarnya telah tumbuh, tetapi juga menjalankan pembangunan di daerah yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur.
Kewajiban itu dapat diterapkan melalui kombinasi pembangunan antara daerah maju dan wilayah dengan kebutuhan pengembangan lebih besar. Nezar memberi contoh pasangan pembangunan jaringan yang mencakup Jawa dan Papua. Pola seperti ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi digital hanya terkonsentrasi pada lokasi yang sejak awal sudah memiliki fasilitas lebih lengkap.
Pendekatan serupa diarahkan bagi pusat data. Fasilitas yang menopang pengembangan AI tidak diharapkan bertumpu semata-mata di Jawa Tengah maupun Batam. Pengembangannya perlu mempertimbangkan kebutuhan industri di berbagai kawasan serta kesiapan ekosistem masing-masing daerah.
Pemerataan pusat data bukan sekadar soal membangun gedung dan memasang perangkat teknologi. Lokasi harus memiliki dukungan energi yang memadai, jaringan telekomunikasi yang andal, akses ke konektivitas nasional maupun internasional, serta kondisi pasar yang memungkinkan fasilitas tersebut digunakan secara berkelanjutan.
Kapasitas proyek diproyeksikan mencapai 1,3 GW
Dalam penjelasannya, Nezar menyebut berbagai proyek pusat data yang sedang dipersiapkan ditargetkan memiliki kapasitas gabungan hingga 1,3 gigawatt atau GW. Angka ini menggambarkan skala kebutuhan daya listrik yang besar dalam pengoperasian infrastruktur digital, khususnya untuk sistem komputasi berkapasitas tinggi.
Kebutuhan energi menjadi salah satu pertimbangan utama karena pusat data perlu beroperasi terus-menerus. Selain pasokan listrik, keandalan sistem pendukung juga menentukan kemampuan fasilitas untuk melayani pengguna secara stabil. Karena itu, perluasan pusat data ke wilayah baru harus disertai perencanaan yang mempertimbangkan kecocokan lokasi dan kesiapan utilitas.
Perizinan pembangunan pusat data sendiri tidak berada sepenuhnya dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Prosesnya melibatkan kementerian yang menangani urusan investasi dan industri. Sementara itu, usulan untuk menjadikan pembangunan pusat data sebagai Proyek Strategis Nasional masih dibahas.
Status sebagai Proyek Strategis Nasional dapat menjadi bagian dari pembahasan lintas sektor karena pembangunan pusat data berkaitan dengan investasi, tata ruang, energi, industri, dan infrastruktur komunikasi. Namun, pembahasan tersebut masih berjalan dan belum menjadi ketetapan.
Pasar, energi, dan konektivitas menjadi penentu
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menekankan bahwa penyebaran pusat data memerlukan perencanaan yang lebih luas daripada pembangunan fisik. Kesiapan pasar, sumber daya yang tersedia, pasokan energi, serta sambungan konektivitas di dalam dan luar negeri perlu diperhitungkan sejak awal.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” kata Wayan.
Prioritas kawasan akan membantu pemerintah melihat kebutuhan nyata tiap daerah. Wilayah dengan aktivitas pemerintahan, industri, pendidikan, atau layanan publik yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar dapat memerlukan dukungan infrastruktur yang berbeda. Di sisi lain, fasilitas yang dibangun juga harus terhubung dengan jaringan nasional dan internasional agar mampu melayani kebutuhan pengguna secara efektif.
Wayan menegaskan bahwa investasi besar dan pembangunan bangunan pusat data belum cukup untuk menjamin keberhasilan. Setiap lokasi perlu memiliki ekosistem pendukung yang kuat agar operasional dapat berjalan andal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Hal itu mencakup kesiapan daya, konektivitas, serta kesesuaian kawasan bagi pengembangan jangka panjang.
Rancangan aturan kabel bawah laut memasuki konsultasi publik
Kemkomdigi juga menyiapkan pengaturan mengenai kabel bawah laut dan pusat data. Rancangan Peraturan Presiden untuk dua bidang tersebut telah disusun dan memasuki tahap konsultasi publik. Tahap ini membuka ruang bagi masukan dari pelaku industri, instansi pemerintah, serta perusahaan swasta sebelum aturan disempurnakan.
Kabel bawah laut memiliki peran penting dalam konektivitas digital karena menjadi salah satu jalur penghubung pertukaran data antarkawasan dan antarnegara. Pengaturan yang disiapkan bersama kebijakan pusat data menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital dipandang sebagai rangkaian yang saling berkaitan, bukan proyek yang berdiri sendiri.
Dengan perencanaan lokasi yang cermat dan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah menargetkan pertumbuhan infrastruktur digital dapat memberi manfaat lebih luas. Pemerataan pusat data diharapkan memperkuat kesiapan daerah dalam memanfaatkan layanan digital tanpa menjadikan perkembangan teknologi hanya terkumpul di sejumlah wilayah tertentu.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata?
Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata matter?
Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.