Ruang Digital Perlu Aman dari Pelecehan Seksual
Bisadonasi.com – Kemudahan berkomunikasi melalui internet membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya kekerasan seksual di berbagai platform digital. Pesan pribadi, media sosial, grup percakapan, surel, hingga panggilan video dapat dipakai untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya.
Di Indonesia, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika di internet. Kekerasan seksual yang berlangsung dengan bantuan perangkat elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Dalam situasi tertentu, pelaku dapat diproses melalui jalur hukum dan korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, serta pemulihan.
Sepanjang 2025, terdapat 1.091 kasus kekerasan berbasis gender online di ruang publik. Sebanyak 977 kasus, atau sekitar 90 persen, berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online seksual. Angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan diri, penyimpanan bukti, dan pengetahuan mengenai kanal pengaduan tetap penting bagi pengguna internet.
Memahami pelecehan seksual digital
Pelecehan seksual digital adalah perilaku bernuansa seksual yang dilakukan lewat media elektronik tanpa persetujuan orang yang menjadi sasaran. Bentuknya tidak selalu berupa penyebaran foto atau video intim. Ucapan, pesan, permintaan, ancaman, maupun tindakan visual yang mengandung unsur seksual juga dapat termasuk pelecehan bila tidak dikehendaki dan menimbulkan rasa tidak aman, tertekan, atau direndahkan.
Tindakan ini dapat terjadi di aplikasi percakapan, platform media sosial, forum daring, email, permainan online, maupun layanan panggilan video. Pelaku bisa merupakan orang yang dikenal korban, tetapi dapat pula memakai akun anonim atau identitas palsu.
Contoh yang sering ditemukan antara lain mengirim pesan seksual berulang kali, membuat komentar bernada seksual yang merendahkan, memaksa seseorang mengirim foto atau video intim, serta mengancam akan menyebarkan materi pribadi. Mengirim konten seksual tanpa persetujuan juga dapat menjadi bentuk kekerasan, termasuk ketika pelaku sengaja mempertontonkan bagian tubuh atau melakukan tindakan seksual saat panggilan video tanpa persetujuan pihak lain.
Pola seperti itu masih menjadi perkara yang ditangani kepolisian. Pada September 2026, seorang perempuan melaporkan dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan melalui panggilan video. Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa interaksi virtual tidak menghapus kewajiban menghormati batas dan persetujuan orang lain.
Perlindungan dalam UU TPKS
UU Nomor 12 Tahun 2022 memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut tercantum dalam Pasal 14 UU TPKS. Undang-undang ini juga mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana.
Artinya, pelecehan yang muncul melalui telepon genggam, komputer, aplikasi, atau jaringan internet tidak selalu cukup ditangani dengan memblokir akun pelaku atau melaporkannya kepada pengelola platform. Jika unsur perbuatannya terpenuhi, korban dapat menempuh proses hukum.
Korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak tindak pidana terjadi. Hak tersebut penting karena dampak kekerasan di ruang digital dapat berlanjut meski korban telah keluar dari percakapan atau memblokir akun pelaku. Konten yang tersebar, ancaman berulang, dan rasa takut akan penyalahgunaan data pribadi dapat membuat korban membutuhkan dukungan lebih lanjut.
Langkah awal yang dapat dilakukan korban
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah menjaga bukti. Jangan terburu-buru menghapus pesan, unggahan, riwayat percakapan, atau materi lain yang berkaitan dengan dugaan pelecehan. Simpan tangkapan layar, tautan akun, nama pengguna, nomor telepon, waktu kejadian, dan informasi lain yang dapat membantu menjelaskan peristiwa.
Apabila pelaku menghapus pesan setelah mengirimkannya, bukti yang sudah disimpan sebelumnya tetap dapat berguna. Bukti digital akan lebih mudah dipahami bila disertai catatan kronologi yang jelas dan berurutan.
Tuliskan kapan tindakan berlangsung, platform yang digunakan, identitas akun yang diduga terlibat, bentuk pelecehan yang diterima, serta dampak yang dirasakan. Catatan ini dapat membantu korban saat menjelaskan kejadian kepada polisi, pendamping, atau lembaga layanan.
Korban juga dapat meningkatkan keamanan akun setelah bukti diamankan, misalnya dengan mengganti kata sandi dan meninjau pengaturan privasi. Bila ada ancaman penyebaran konten pribadi, hindari mengikuti tekanan pelaku dan utamakan keselamatan diri serta penyimpanan bukti yang tersedia.
Kanal pelaporan dan pendampingan
Laporan dapat dibuat ke kepolisian dengan membawa bukti digital yang telah disimpan. Polri menyediakan Call Center 110 untuk masyarakat yang membutuhkan informasi, ingin menyampaikan pengaduan, atau hendak membuat laporan terkait ancaman dan tindak kekerasan. Layanan ini tersedia tanpa biaya.
Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan juga dapat menghubungi SAPA 129, layanan milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengaduan dapat disampaikan melalui telepon 129, WhatsApp 08-111-129-129, atau formulir pengaduan daring. Layanan tersebut dapat membantu memberikan informasi mengenai pilihan langkah hukum serta dukungan yang tersedia.
Proses pelaporan tidak harus dijalani sendirian. Korban dapat meminta pendampingan dari keluarga atau orang yang dipercaya, serta mencari bantuan lembaga pendamping yang relevan. Kehadiran pendamping dapat membantu korban menyusun kronologi, menjaga kondisi emosional, dan memahami tahapan pengaduan.
Persetujuan tetap berlaku di ruang digital. Mengirim, meminta, memperlihatkan, atau menyebarkan materi seksual tanpa persetujuan bukan tindakan yang dapat dibenarkan.
Setiap pengguna internet berperan membangun ruang digital yang lebih aman. Tidak meneruskan konten pribadi orang lain, tidak menyalahkan korban, dan segera mencari bantuan ketika mengalami atau menyaksikan pelecehan merupakan langkah sederhana yang dapat memberi dampak besar.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mengenal pelecehan seksual digital dan cara?
Mengenal pelecehan seksual digital dan cara is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mengenal pelecehan seksual digital dan cara matter?
Mengenal pelecehan seksual digital dan cara matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.