Pemantauan Gambut Akan Menjadi Kewajiban bagi Pemegang PBPH
Bisadonasi.com – Menhut – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mewajibkan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memasang perangkat pemantau gambut di wilayah kelolanya. Kebijakan ini diarahkan agar perubahan kondisi gambut dapat terdeteksi lebih cepat, terutama saat risiko kekeringan meningkat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti Workshop Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Jakarta, Jumat. Perangkat pemantauan dipandang penting karena kebakaran pada ekosistem gambut berkaitan erat dengan kondisi air di dalam tanah serta tingkat kelembapannya.
“Jadi justru kita akan wajibkan PBPH kita untuk pasang alat ini,” kata Raja Juli.
Melalui alat tersebut, pengelola kawasan hutan dapat memeriksa tinggi muka air tanah dan kelembapan gambut secara berkala. Informasi itu menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini, karena gambut yang semakin kering lebih rentan terbakar dan sulit dipadamkan apabila api sudah menjalar ke lapisan bawah permukaan.
Data Kondisi Gambut Dipantau Lebih Cepat
Raja Juli menggambarkan bahwa pembacaan kondisi gambut dapat dilakukan dalam interval 30 menit. Dengan pembaruan data sesering itu, perubahan muka air tanah maupun kelembapan dapat segera diketahui sehingga tindakan pencegahan tidak menunggu hingga muncul kebakaran.
“Supaya per 30 menit misalkan kita bisa ketahuan tinggi muka air tanah, kelembapan, sehingga betul-betul bisa real-time kita antisipasi kebakaran itu,” ujarnya.
Pemantauan secara waktu nyata akan memperluas kemampuan pengelola untuk menilai kesiapan kawasan sebelum memasuki situasi rawan. Data lapangan juga dapat mendukung pengecekan terhadap ketersediaan air, fungsi sekat kanal, serta langkah lain yang menjaga kondisi hidrologis gambut.
Dalam pengelolaan lahan gambut, tinggi muka air tanah memiliki arti penting. Ketika tata air terganggu dan gambut kehilangan kelembapan, bahan organik yang tersimpan di tanah dapat lebih mudah mengering. Karena itu, upaya menjaga air tetap berada pada tingkat yang memadai menjadi bagian dari pencegahan karhutla, bukan hanya penanganan setelah api muncul.
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Perhatian
Pemasangan perangkat di areal PBPH tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menilai integrasi informasi dan kerja bersama antarinstansi perlu diperkuat. Kementerian, badan pengelola, pemerintah daerah, serta pemegang PBPH diharapkan dapat memakai data yang saling terhubung untuk merespons potensi gangguan di kawasan gambut.
PBPH memang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan. Namun, akses terhadap informasi mengenai keadaan gambut dinilai tidak seharusnya terhambat oleh batas tugas antarlembaga. Evaluasi atas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) turut menyoroti pentingnya memperbaiki koordinasi, baik antarkementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jadi tadi dirumuskan, di rumusan ini, justru ego sektoral itu harus dihilangkan, ya harus kerja sama,” kata Raja Juli.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari perumusan BPGMN. Badan baru ini diharapkan mempunyai mandat yang lebih kuat untuk mengelola gambut dan mangrove. Workshop pembentukannya digelar selama dua hari dengan melibatkan 22 pakar yang sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. Forum itu juga diikuti pakar mangrove, unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemerhati gambut.
Peran Riset dalam Pembentukan BPGMN
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan yang lahir dari penelitian ke dalam desain badan baru tersebut. Kajian dari perguruan tinggi maupun pengalaman pengembangan pengetahuan di masyarakat diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.
“Intinya adalah bahwa hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan gambut dan mangrove itu agar bisa dimasukkan di dalam pembentukan badan yang baru tersebut,” ujar Brian.
Keterlibatan riset diperlukan agar pembentukan BPGMN tidak hanya bertumpu pada kebutuhan koordinasi administratif, tetapi juga memiliki pijakan pengetahuan dalam menentukan langkah perlindungan, pemulihan, dan pencegahan kebakaran di lapangan.
Pengawasan PBPH dan Pencegahan Karhutla
Sebelum rencana kewajiban alat pantau ini disampaikan, Kementerian Kehutanan pada 1 September 2026 telah meminta seluruh pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla. Sistem pemantauan digital juga dioptimalkan untuk memverifikasi titik panas secara waktu nyata dengan menghubungkan data kawasan dan informasi pemegang izin.
Di areal gambut, pengawasan meliputi keadaan hidrologis, kondisi sekat kanal, dan kecukupan persediaan air. Elemen-elemen tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan kawasan mempertahankan kelembapan serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Pada 24 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang PBPH. Tindakan itu diambil setelah pengawasan menemukan kebakaran pada wilayah kelolaan mereka dengan total area terdampak mencapai 1.511,55 hektare. Lokasi kejadian tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Pemeriksaan terhadap perusahaan mencakup kesiapan peralatan dan personel pengendalian kebakaran, sumber air, menara pemantauan, sekat kanal, hingga sistem deteksi serta respons awal. Untuk gambut, pemulihan fungsi hidrologis dapat dilakukan melalui pengaturan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali, dan pengukuran muka air tanah secara rutin.
Arah kebijakan pemerintah kini semakin menempatkan pencegahan sebagai langkah utama dalam pengendalian karhutla. Kewajiban memasang alat pemantau gambut bagi pemegang PBPH diharapkan membantu membuat tindakan antisipasi lebih cepat, berbasis kondisi lapangan, dan didukung kerja sama yang lebih erat di seluruh tingkat pemerintahan serta pengelola kawasan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menhut?
Menhut is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menhut matter?
Menhut matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.