Serikat Pekerja Dorong UMP Bali 2027 Menjadi Rp4,5 Juta
Bisadonasi.com – Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu mengajukan usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Bali 2027 menjadi Rp4,5 juta per bulan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan UMP Bali 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan.
Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah federasi serikat pekerja dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Bali di Denpasar pada Senin. Kenaikan upah dipandang penting agar pendapatan minimum pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup layak, yang dalam survei kalangan pekerja disebut berada di kisaran Rp5,2 juta setiap bulan.
Usulan Rp4,5 juta tidak dimaksudkan sebagai angka yang sepenuhnya menutup selisih kebutuhan hidup layak. Serikat pekerja melihatnya sebagai langkah realistis untuk memperkecil jarak antara upah minimum dan biaya kehidupan sehari-hari yang harus ditanggung pekerja di Bali.
“Jadi mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk bisa menaikkan UMP Bali, setidaknya mendekati nilai kebutuhan hidup layak,” kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana.
Kebutuhan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial
Dewa Rai menilai pekerja Bali menghadapi kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga. Kehidupan sosial dan adat di lingkungan masyarakat juga menjadi bagian dari pertimbangan yang mendorong perlunya peningkatan pendapatan minimum.
Dalam konteks itu, perdebatan mengenai UMP tidak semata berbicara tentang nominal gaji bulanan. Upah minimum memiliki peran sebagai batas perlindungan bagi pekerja, terutama bagi mereka yang berada pada posisi tawar lebih lemah dalam hubungan kerja. Besaran tersebut juga menjadi penanda sejauh mana kebijakan pengupahan mampu mengikuti kebutuhan dasar tenaga kerja.
Serikat pekerja turut meminta survei kebutuhan hidup kembali diperkuat sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan upah. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali, I Wayan Madra, menekankan pentingnya hasil survei dalam menentukan angka UMP.
“Yang kami inginkan supaya upah minimum provinsi itu paling tidak berdasarkan daripada hasil survei yang telah dilakukan,” ujarnya.
Madra menyoroti adanya selisih yang cukup besar antara UMP Bali 2026 senilai Rp3.207.459 dan kebutuhan hidup layak yang dalam survei pekerja mencapai sekitar Rp5,2 juta. Selisih ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja mendorong pembahasan yang lebih serius untuk penetapan upah tahun 2027.
Usulan Upah Minimum Sektoral
Selain kenaikan UMP, aliansi pekerja meminta penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP pada bidang usaha yang dipandang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar. Skema sektoral dinilai relevan karena kondisi dan kapasitas perusahaan tidak selalu sama antarindustri.
“Karena di situ sektor-sektor tertentu yang memang cukup mampu untuk memberikan upah yang lebih tinggi, itu yang harus didorong oleh pemerintah Bali,” kata Dewa Rai.
Sebagai gambaran, UMSP Bali 2026 untuk sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman dengan turunan hotel berbintang, ditetapkan Rp3.267.693 per bulan. Nilai itu berada di atas UMP Bali 2026, tetapi perbedaannya masih relatif terbatas.
Usulan penguatan UMSP menempatkan sektor usaha yang memiliki kapasitas pembayaran lebih tinggi sebagai perhatian tersendiri. Dengan demikian, UMP tetap berfungsi sebagai lantai upah, sementara sektor tertentu dapat memberikan standar yang lebih sesuai dengan kemampuan dan karakter kegiatan usahanya.
DPRD Bali Akan Menyampaikan Aspirasi
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta menyatakan aspirasi serikat pekerja akan diteruskan kepada Gubernur Bali. Ia mengingatkan bahwa perubahan UMP tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan formula serta indikator yang telah diatur dalam regulasi.
“UMP itu tidak bisa serta-merta naik, karena di sana rumusnya sudah baku, semua indikator-indikatornya, sehingga yang kita dorong adalah bagaimana kita berani memberikan masukan agar rumus atau UMP itu bisa diperbaiki,” katanya.
Penentuan UMP 2027 juga diminta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Serikat pekerja menilai aspek kebutuhan hidup layak perlu memperoleh tempat yang kuat dalam kebijakan pengupahan.
Suwirta menyampaikan bahwa arah kebijakan yang diharapkan adalah mendekatkan upah minimum kepada biaya hidup layak pekerja. Bagi pekerja, pendekatan tersebut diharapkan memberi ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.
“Bagaimana UMP ini bisa didekatkan dengan biaya hidup layak, sehingga nantinya pekerja kita benar-benar menikmati kesejahteraan,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Bali juga berencana mendatangi perusahaan-perusahaan guna melihat penerapan ketentuan ketenagakerjaan dan pengupahan. Langkah ini diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat perusahaan yang tetap menjadikan UMP sebagai patokan utama meskipun memiliki kemampuan membayar lebih tinggi.
UMP, kata Suwirta, seharusnya dipahami sebagai batas pembayaran paling rendah, bukan angka yang otomatis menjadi standar untuk seluruh perusahaan. Pembahasan UMP Bali 2027 pun akan menjadi perhatian penting karena menyangkut keseimbangan antara kepastian usaha, aturan pengupahan, dan kesejahteraan pekerja.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Serikat pekerja usulkan UMP Bali 2027?
Serikat pekerja usulkan UMP Bali 2027 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Serikat pekerja usulkan UMP Bali 2027 matter?
Serikat pekerja usulkan UMP Bali 2027 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.