Palestina Dorong Tindakan Nyata untuk Wujudkan Solusi Dua Negara
Bisadonasi.com – Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menekankan bahwa dunia kini tidak lagi kekurangan kesepakatan mengenai solusi dua negara. Tantangan yang tersisa adalah memastikan kesepakatan internasional itu benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan yang melindungi rakyat Palestina dan membuka jalan bagi berdirinya negara berdaulat.
Pernyataan tersebut disampaikan Shahin dalam diskusi daring Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada Sabtu. Forum itu membahas isu pembangunan, kemanusiaan, dan keadilan di tengah berbagai konflik serta ketimpangan global.
“Persoalannya saat ini bukan lagi apakah terdapat konsensus internasional mengenai solusi dua negara. Konsensus tersebut sudah ada,” kata Varsen Aghabekian Shahin.
Ujian bagi kredibilitas hukum internasional
Dalam pandangan Shahin, persoalan Palestina melampaui sengketa politik biasa. Situasi tersebut menjadi ukuran bagi kemampuan sistem internasional untuk menerapkan hukum secara adil dan konsisten kepada semua pihak. Prinsip perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penolakan terhadap pendudukan perlu diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sebatas pernyataan diplomatik.
Ia menyebut kebutuhan paling mendesak saat ini adalah menghentikan genosida di Jalur Gaza. Perlindungan bagi warga sipil harus ditempatkan sebagai prioritas, bersamaan dengan pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang cepat, berkelanjutan, tidak terhalang, dan sesuai dengan kebutuhan penduduk.
Bagi masyarakat Gaza, akses bantuan bukan hanya persoalan distribusi logistik. Bantuan pangan, kesehatan, tempat perlindungan, dan kebutuhan dasar berkaitan langsung dengan keselamatan warga yang menghadapi dampak konflik. Karena itu, akses kemanusiaan yang stabil menjadi bagian penting dari tuntutan Palestina kepada komunitas internasional.
Tekanan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur
Selain krisis di Gaza, Shahin menyoroti perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ia menyampaikan kekhawatiran atas perampasan tanah, pengusiran paksa, bertambahnya permukiman, serta langkah aneksasi yang dinilai terus menggerus ruang bagi terbentuknya negara Palestina.
“Terorisme oleh pemukim Israel telah menjadi kenyataan sehari-hari. Masyarakat Palestina terusir dari wilayah mereka, pergerakan semakin dibatasi, tanah semakin terfragmentasi, dan aneksasi terus berlangsung melalui legislasi, kebijakan, serta penciptaan fakta di lapangan,” katanya.
Fragmentasi wilayah menjadi isu sentral dalam pembicaraan solusi dua negara. Sebuah negara membutuhkan wilayah yang dapat dikelola, kehidupan ekonomi yang berjalan, serta kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan publik. Ketika tanah terpecah, mobilitas penduduk dibatasi, dan akses terhadap wilayah semakin menyempit, fondasi praktis bagi kedaulatan juga ikut melemah.
Shahin menilai berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ia memandangnya sebagai rangkaian langkah yang bertujuan mempertahankan penguasaan Israel dan menghambat pembentukan negara Palestina yang merdeka.
“Semuanya merupakan bagian dari kebijakan yang saling berkaitan untuk mempertahankan kendali permanen Israel dan mencegah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat,” katanya.
Momentum diplomatik perlu diterjemahkan
Di tengah kondisi itu, Palestina melihat Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan Deklarasi New York sebagai dorongan politik yang penting. Kedua inisiatif tersebut dipandang dapat membantu mengubah komitmen diplomatik menjadi agenda yang konkret, memiliki batas waktu, dan tidak mudah dibatalkan.
Solusi dua negara pada dasarnya mengarah pada kehidupan berdampingan antara Israel dan Palestina sebagai dua negara yang aman serta berdaulat. Namun, gagasan tersebut akan sulit terwujud tanpa penghentian pendudukan dan tanpa perlindungan terhadap wilayah yang diperlukan bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Palestina.
Shahin menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina tidak cukup dipahami sebagai pengakuan simbolis. Kedaulatan memerlukan kemampuan negara untuk mengatur wilayahnya sendiri, melindungi penduduknya, mengelola sumber daya, serta menjalankan pemerintahan tanpa hambatan dari pendudukan.
“Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional. Yang masih dirampas adalah kemampuan kami untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayah kami akibat pendudukan ilegal Israel,” katanya.
Pesan utama yang disampaikan dalam forum tersebut adalah perlunya konsistensi antara dukungan internasional dan pelaksanaannya. Pengakuan terhadap solusi dua negara, perlindungan kemanusiaan di Gaza, serta penolakan terhadap kebijakan yang mempersempit wilayah Palestina dipandang sebagai unsur yang saling berkaitan.
Bagi Palestina, masa depan solusi dua negara akan sangat ditentukan oleh langkah yang diambil sekarang. Penghentian kekerasan, akses bantuan bagi warga sipil, dan perlindungan atas kemungkinan terbentuknya negara Palestina menjadi syarat agar komitmen internasional tidak berhenti sebagai janji diplomatik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menlu Palestina?
Menlu Palestina is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menlu Palestina matter?
Menlu Palestina matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.