Kemenkum Siapkan Penyesuaian Sistem Paten Usai Putusan MK
Bisadonasi.com – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga mutu pemeriksaan paten dan memberikan kepastian hukum bagi inovator. Fokusnya mencakup pembaruan tata kerja pemeriksaan serta banding paten, penguatan kerja sama antarsektor, hingga persiapan perubahan regulasi dalam beberapa tahun mendatang.
Langkah tersebut ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Keberlakuan norma itu membawa dampak langsung terhadap cara permohonan paten dinilai, terutama pada bidang farmasi.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan dijalankan dan diterapkan secara cermat dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan paten.
“Langkah cepat ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan sistem paten tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi inovasi dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan,” tutur Hermansyah.
Penyesuaian SOP pemeriksaan dan banding
Pasal 4 huruf f UU Paten mengatur hal-hal yang tidak termasuk kategori invensi. Ketentuan tersebut mencakup temuan berupa penggunaan baru atas produk yang sudah dikenal, serta bentuk baru dari senyawa yang telah ada apabila tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang bermakna dan memiliki perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa tersebut.
Dalam praktiknya, norma ini berkaitan dengan batas antara penemuan yang benar-benar memenuhi syarat paten dan pengembangan yang belum dapat dipandang sebagai invensi baru. Pasal tersebut juga menyentuh penggunaan kedua maupun penggunaan lanjutan suatu produk, termasuk bentuk baru senyawa yang sebelumnya telah dikenal.
DJKI akan menyesuaikan Standar Operasional Prosedur atau SOP untuk pemeriksaan dan banding paten. Penyesuaian itu diarahkan agar para pemeriksa serta pihak yang menangani banding memiliki pedoman yang selaras dengan ketentuan hukum yang kembali ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sektor farmasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pembaruan prosedur tersebut. Bidang ini kerap melibatkan penilaian yang rinci mengenai senyawa, struktur kimia, manfaat, serta tingkat peningkatan khasiat dari suatu pengembangan produk. Kejelasan tata laksana diperlukan agar proses penilaian berjalan konsisten dan dapat dipahami oleh pemohon maupun pemegang paten.
“Hal ini penting untuk menjaga kualitas pemeriksaan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan,” ujar dia.
Kepastian bagi inovator, industri, dan masyarakat
Sistem paten berperan memberikan perlindungan atas invensi yang memenuhi persyaratan hukum. Perlindungan tersebut penting bagi pencipta dan pelaku industri karena memberikan kerangka yang jelas atas hasil inovasi mereka. Namun, kualitas sistem juga bergantung pada ketepatan pemeriksaan, termasuk kemampuan membedakan antara invensi yang layak dilindungi dan temuan yang berada dalam pengecualian undang-undang.
Kepastian hukum tidak hanya relevan bagi pemohon paten. Pelaku usaha, sektor kesehatan, konsumen, peneliti, serta masyarakat juga membutuhkan sistem yang dapat diterapkan secara terbuka dan konsisten. Aturan yang jelas membantu setiap pihak memahami ruang perlindungan paten sekaligus batasan yang berlaku.
Karena itu, penguatan paten tidak akan berhenti pada aspek teknis di lingkungan DJKI. Kementerian Hukum juga menempatkan kebijakan paten sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, yang berkaitan dengan inovasi, industri, kepentingan kesehatan, dan perlindungan masyarakat.
DJKI berencana mempererat koordinasi kelembagaan dengan otoritas kekayaan intelektual, sektor kesehatan, unsur perlindungan konsumen, serta kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi itu diharapkan dapat menyamakan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan paten setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena sebuah kebijakan paten dapat memiliki dampak di luar proses administrasi permohonan. Dalam sektor tertentu, khususnya farmasi, penilaian paten bersinggungan dengan kebutuhan inovasi dan kepentingan publik. Kerja sama antarlembaga dapat membantu memastikan pelaksanaan aturan mempertimbangkan seluruh kepentingan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku.
Usulan pembaruan regulasi menuju Prolegnas 2027
Selain membenahi prosedur pemeriksaan, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti putusan itu melalui pembaruan kerangka peraturan. DJKI akan menyiapkan Naskah Akademik serta rancangan perubahan UU Paten untuk diusulkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2027.
Naskah Akademik menjadi bagian penting dalam persiapan perubahan undang-undang karena memuat landasan dan kebutuhan pengaturan yang akan disusun. Dengan persiapan tersebut, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlangsung pada tingkat operasional, melainkan juga diarahkan pada penataan hukum paten secara menyeluruh.
Hermansyah memandang pembaruan regulasi diperlukan agar UU Paten terus sejalan dengan perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian SOP yang dilakukan saat ini memiliki arah yang lebih kuat dalam kerangka kebijakan jangka panjang.
Bagi pemohon paten, langkah tersebut berarti pentingnya memperhatikan secara lebih teliti unsur kebaruan dan manfaat invensi yang diajukan. Sementara bagi pemegang paten dan pelaku industri, konsistensi pemeriksaan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dalam pengelolaan kekayaan intelektual.
DJKI menegaskan komitmennya untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten melalui perbaikan proses pemeriksaan dan penyempurnaan aturan. Sasaran akhirnya adalah sistem paten Indonesia yang mampu melindungi invensi berkualitas, memenuhi persyaratan hukum, serta memberi kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.
“Dengan begitu, sistem paten Indonesia dapat terus memberikan pelindungan yang berkualitas dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan,” tutur Hermansyah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemenkum perkuat kualitas dan kepastian hukum?
Kemenkum perkuat kualitas dan kepastian hukum is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemenkum perkuat kualitas dan kepastian hukum matter?
Kemenkum perkuat kualitas dan kepastian hukum matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.