Bisadonasi.com – Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menyepakati rencana penyesuaian tarif masuk demi meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan di taman margasatwa tersebut. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Jumat, menilai penyesuaian tarif memang perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Taman Margasatwa Ragunan. Menurut dia, beberapa hal yang dapat ditingkatkan apabila dilakukan penyesuaian tarif, salah satunya, yaitu tingkat keamanan kandang, karena masih ada beberapa kandang yang tingkat keamanannya perlu diperhatikan.
Pada Mei 2026, kata dia, ada seorang anak yang terjatuh ke kandang gajah, sehingga perlu ada evaluasi dengan meningkatkan sektor keamanan kandang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Ini menjadi catatan kami, dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” tutur Kenneth. Bang Kent, sapaan akrabnya, mengatakan penyesuaian tarif tiket masuk dapat mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta karena sejauh ini, APBD masih menanggung biaya operasional Ragunan hingga 70 persen.
Dengan tarif baru, Ragunan diharapkan mampu secara bertahap mentransformasikan diri menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mandiri. “Harapan kami, dengan adanya peningkatan tarif ini, Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” ungkap Alumni PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII tersebut.
Kenneth juga menyebutkan sejumlah catatan evaluasi kritis dari hasil inspeksi lapangan yang dilakukan pada Kamis (3/9) sore. Dia mengatakan penambahan pendapatan dari penyesuaian harga tiket masuk harus dialokasikan pada aspek-aspek vital, antara lain perbaikan sanitasi, kebersihan toilet, serta program pemuliaan satwa. Kemudian, kesejahteraan pegawai dan unsur pendukung Ragunan juga harus diprioritaskan nantinya.
Kenneth menegaskan kondisi satwa harus prima, bahkan satwa besar, seperti gorila jantan yang saat ini belum memiliki pasangan, didorong agar ada skema pertukaran satwa antarkebun binatang, sehingga bisa mendapatkan gorila betina dan berkembang biak dengan layak. “Kesejahteraan pegawai dan petugas teknis di lapangan juga harus diperhatikan. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegas Kenneth.
Penambahan pemasukan yang diterima pengelola Ragunan dari penyesuaian harga tiket masuk, kata dia, juga dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah dokter hewan. Kenneth menuturkan jumlah dokter hewan di Taman Margasatwa Ragunan belum sebanding dengan jumlah satwa yang mencapai lebih dari 2.200 satwa. "Saat ini, jumlah dokter hewannya hanya berjumlah delapan orang, dan ini timpang sekali.
Kalau penyesuaian tarif tiket masuk bisa menambah pemasukan, maka penambahan dokter hewan harus menjadi hal prioritas yang wajib dilakukan," pungkas Kenneth. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak dirasa kurang relevan dengan pendapatan warga Jakarta saat ini. “Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik.
Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” kata Dimaz. Untuk itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan di angka Rp10.000. Menurut Dimaz, tarif Rp10.000 masih rasional dan ramah di kantong jika dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata lain di Jakarta, seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000, rencana akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” ujar Dimaz. Di sisi lain, Kepala Taman Margasatwa Ragunan drh. Endah Rumiyanti menyambut baik wacana penyesuaian harga tarif masuk tersebut.
Pihaknya mengakui terlalu bergantung dengan APBD DKI Jakarta setiap tahunnya, sementara pendapatan tiket masuk cenderung stagnan selama 20 tahun terakhir. “Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya mencapai sekitar Rp160 miliar, tapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemerintah daerah masih berada di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.
Dia pun menegaskan wacana penyesuaian tarif bukanlah bentuk komersialisasi kawasan, melainkan upaya reorientasi pelayanan publik agar Ragunan dapat merealisasikan masterplan pengembangan kawasan secara sistematis. Menurut dia, apabila penyesuaian tarif tersebut dapat diwujudkan, maka fokus utama pihaknya, antara lain pembenahan fasilitas pendukung, perbaikan serta pemeliharaan kandang satwa, serta penataan sistem zonasi kawasan berdasarkan masterplan yang telah disusun. “Tujuan utamanya adalah menghadirkan ruang terbuka hijau dan kebun binatang berstandar internasional yang aman, nyaman, dan edukatif,” imbuh Endah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPRD DKI Jakarta dan pengelola sepakat?
DPRD DKI Jakarta dan pengelola sepakat is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPRD DKI Jakarta dan pengelola sepakat matter?
DPRD DKI Jakarta dan pengelola sepakat matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.