Prabowo minta kondisi karhutla Kalbar dipetakan secara nyata

Presiden Prabowo Turun Langsung ke Kubu Raya, Tuntut Gambaran Akurat Karhutla Kalbar

Bisadonasi.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu. Dalam forum tersebut, kepala negara menegaskan bahwa setiap keputusan penanganan harus berpijak pada kondisi riil di lapangan, bukan pada asumsi atau data yang sudah basi. Ia meminta seluruh pihak yang hadir menyajikan presentasi terkini mengenai sebaran titik panas dan dinamika cuaca di provinsi itu.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta rapat.

Komposisi Peserta dan Mekanisme Koordinasi

Rapat di Kubu Raya ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pemerintah pusat mengaktifkan mekanisme koordinasi lintas lembaga untuk merespons ancaman karhutla. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membuka sesi dengan melaporkan kehadiran jajaran kementerian, lembaga pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam penanggulangan kebakaran.

Sebanyak delapan pimpinan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hadir di ruang rapat, didampingi sepuluh pimpinan pemerintah daerah. Komposisi peserta mencakup gubernur, kepala kepolisian daerah, panglima daerah militer, Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat daerah. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kompleksitas penanganan karhutla yang menuntut sinergi antara pemadaman darat, modifikasi cuaca, pemantauan satelit, dan penegakan hukum.

Data Titik Panas: 198 Hotspot Berkepercayaan Tinggi di Kalbar

Menindaklanjuti permintaan Presiden, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Kalimantan Barat mencatat 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka ini menjadi indikator utama bahwa kebakaran aktif sedang berlangsung dan memerlukan respons segera.

Di luar kategori kepercayaan tinggi, sistem deteksi juga merekam 3.100 hotspot berkepercayaan menengah serta 406 hotspot berkepercayaan rendah. Perpaduan ketiga kategori ini menggambarkan skala ancaman yang jauh lebih luas daripada sekadar angka titik panas berkepercayaan tinggi. Dalam konteks Kalimantan Barat, yang memiliki bentang lahan gambut dan hutan tropis seluas ratusan ribu hektare, setiap titik panas berpotensi memicu asap tebal yang melanda kawasan perkotaan hingga lintas provinsi.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.

Prakiraan Cuaca dan Rencana Operasi Modifikasi Cuaca

Salah satu variabel penentu dalam strategi pemadaman karhutla adalah kondisi atmosfer. Dalam rapat tersebut, Bulo menyampaikan prakiraan cuaca yang menjadi pertimbangan teknis pemerintah. Hujan berintensitas ringan diprediksi berpotensi turun terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Jendela cuaca ini menjadi peluang bagi upaya pemadaman alami maupun penguatan operasi modifikasi cuaca.

Pemerintah sebelumnya telah menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Namun, operasi tersebut harus dihentikan karena tidak ditemukan potensi awan yang memadai untuk disemai bahan pembentuk hujan. Kondisi ini kerap terjadi pada musim kemarau ketika lapisan awan rendah tidak terbentuk secara signifikan di atas wilayah kebakaran.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Keputusan untuk mengaktifkan kembali operasi modifikasi cuaca pada 23-27 Agustus menempatkan pemerintah dalam posisi yang menuntut kesiapan logistik pesawat, bahan semai, serta koordinasi udara dengan BMKG dan TNI. Kegagalan operasi sebelumnya menunjukkan bahwa faktor cuaca tidak selalu berada di pihak petugas pemadam; oleh karena itu, pemadaman darat oleh tim darat BNPB, pemerintah daerah, dan masyarakat tetap menjadi tulang punggung penanganan.

Kalimantan Barat secara historis menjadi salah satu episentrum karhutla di Pulau Kalimantan setiap musim kemarau. Gambut yang tersimpan di bawah permukaan tanah, jika terbakar, dapat mengeluarkan asap dalam volume besar yang berdampak pada kualitas udara di Pontianak, Sintang, hingga melampaui batas provinsi. Data hotspot yang dipaparkan dalam rapat Kubu Raya menjadi bahan bagi Presiden untuk menilai efektivitas langkah penanganan yang telah dilakukan sekaligus menentukan eskalasi respons, termasuk penguatan personel darat, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, dan percepatan operasi modifikasi cuaca.

Kehadiran langsung Presiden di lokasi kejadian mengirimkan sinyal bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat mendapat prioritas tertinggi dari tingkat kepresidenan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga teknis yang terbangun dalam forum Kubu Raya diharapkan mampu memangkas waktu respons dan mencegah eskalasi kebakaran ke skala yang lebih sulit dikendalikan.