Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi dana PI 10 persen PHR
Delapan Tersangka Korupsi Dana PI PHR Ditahan Kejati Riau
Bisadonasi.com – Penyidikan dugaan korupsi atas pengelolaan dana Participating Interest atau PI 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memasuki tahap baru. Kejaksaan Tinggi Riau menahan delapan tersangka yang terkait dengan pengelolaan dana tersebut di PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) untuk rentang 2023 hingga 2024.
Perkara ini menyoroti dana PI yang dimaksudkan sebagai manfaat ekonomi bagi daerah dari kegiatan hulu minyak dan gas. PT SPRH menerima dana itu melalui PT Riau Petroleum Rokan (RPR), lalu mengelolanya dalam sejumlah kegiatan perusahaan. Penyidik kini menelaah dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana, pemberian imbalan, pinjaman pegawai, dan pembelian tanah.
“Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan penerimaan dana PI 10 persen dari PHR yang dikelola oleh PT SPRH untuk periode 2023 dan 2024,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Syahrir Jasman di Pekanbaru, Kamis.
Delapan Orang Menjalani Penahanan
Kedelapan orang yang ditahan merupakan bagian dari sembilan tersangka tambahan dalam pengembangan penyidikan kasus ini. Mereka berasal dari unsur komisaris, direksi, hingga pejabat internal PT SPRH.
Para tersangka yang menjalani penahanan adalah Komisaris Utama PT SPRH Tiswarni; anggota komisaris Rudi Guntoro dan Agus Salim; Direktur Umum Rahmad Hidayat; Direktur Pengembangan Zulpakar; serta Direktur Keuangan Mahendra Fakhri.
Penahanan juga dilakukan terhadap Maruf Mukhlisin selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan, serta Mhd Khoirudin yang menjabat Sekretaris PT SPRH.
Satu tersangka lain, Salim Aktar, belum hadir memenuhi panggilan penyidik. Ia disebut sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI). Jika kembali tidak memenuhi pemeriksaan, penyidik menyatakan Salim Aktar dapat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Dugaan Tantiem dan Bonus Hampir Rp9,8 Miliar
Salah satu fokus penyidikan berkaitan dengan pemberian tantiem dan bonus kepada direksi, komisaris, serta pegawai. Nilai yang sedang didalami mencapai Rp9.788.839.118.
Persetujuan atas pemberian itu diduga terjadi melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 2 September 2024. Penyidik menelusuri apakah keputusan tersebut didukung pembahasan yang memadai, perhitungan yang jelas, serta penilaian kinerja bagi masing-masing penerima.
Tantiem lazim dipahami sebagai bentuk penghargaan atas capaian perusahaan, sedangkan bonus dapat menjadi imbalan bagi pekerja atau pengurus. Dalam perkara ini, aspek penting yang diperiksa adalah kesesuaian proses persetujuan dan dasar penetapannya dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan tidak berhenti pada mekanisme pemberian imbalan. Penyidik juga mendalami dugaan pemanfaatan dana perusahaan dalam bentuk pinjaman untuk kepentingan pribadi. Terdapat 51 pegawai PT SPRH yang diduga menerima pinjaman dengan nilai keseluruhan Rp2.298.631.800.
Pembelian Lahan Ikut Diperiksa
Pengadaan tanah menjadi bagian lain dari perkara yang sedang ditangani. Sejumlah transaksi yang diperiksa mencakup pembelian kebun kelapa sawit seluas 600 hektare senilai Rp46,2 miliar, pengadaan lahan company yard bernilai Rp14,4 miliar, serta tanah untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN seharga Rp615 juta.
Selain transaksi tersebut, penyidik turut menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan kompensasi. Penelusuran atas pengadaan lahan penting karena mencakup nilai aset yang besar serta memerlukan proses penilaian, persetujuan, dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keseluruhan rangkaian pemeriksaan diarahkan untuk mengurai aliran dana dan dasar keputusan di PT SPRH. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu transaksi, melainkan juga dengan tata kelola atas penerimaan PI yang bernilai besar bagi daerah.
Pendapatan Dividen PI Mencapai Rp569,72 Miliar
Sepanjang 2023 sampai 2025, PT SPRH tercatat memperoleh pendapatan dividen PI sebesar Rp569.724.918.637. Pada tahun buku 2023, perusahaan membukukan laba bersih Rp489.441.955.896, dengan porsi utama berasal dari pendapatan dividen PI tersebut.
Besarnya angka itu menjadikan pengawasan atas penggunaan dana PI sebagai isu penting. Dana PI pada sektor hulu migas merupakan hak partisipasi yang memberi kesempatan kepada daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari wilayah kerja minyak dan gas bumi. Karena itu, tata kelola penerimaan dan pengeluarannya memiliki dampak langsung terhadap kepentingan daerah.
Penyidikan Kejati Riau berfokus pada apakah pemanfaatan dana tersebut telah ditempuh melalui prosedur yang sah dan sesuai tujuan perusahaan. Dugaan penyimpangan yang diperiksa mencakup pemberian bonus dan tantiem, pinjaman internal, serta pembelian aset tanah.
Kerugian Negara Ditaksir Rp64,22 Miliar
Nilai kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp64.221.498.127,60. Jumlah tersebut setara sekitar Rp64,22 miliar dan merujuk pada hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
Penetapan dan penahanan para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk menguji peran setiap pihak, memastikan asal-usul serta penggunaan dana, dan melengkapi pembuktian atas dugaan perbuatan pidana yang disangkakan.
Bagi masyarakat Rokan Hilir dan Riau, perkara ini menjadi perhatian karena dana PI pada dasarnya berkaitan dengan peluang manfaat ekonomi dari industri migas di wilayah tersebut. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan dibutuhkan agar penerimaan dari sektor strategis dapat memberi nilai bagi daerah sebagaimana tujuan awalnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi?Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi matter?Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.